Kejar Target Ekspor 2012, KKP Butuh Tambahan US$ 1,7 Miliar

Jumat, 07/09/2012

NERACA

Jakarta – Untuk mengejar target nilai ekspor US$ 3,6 miliar sepanjang 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengejar target nilai ekspor sebesar US$ 1,7 juta hingga empat bulan mendatang. Pasalnya, jika tidak terealisasi maka target ekspor produk perikanan tahun 2012 bakal sulit dicapai.

“Sampai semester pertama ekspor produk perikanan sudah US$1,9 miliar, naik 19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga akhir tahun kita masih berharap ada tambahan nilai ekspor sebesar US$1,7 miliar. Jika tercapai maka level ekspor sampai di target minimal US$3,6 miliar, sedangkan target optimistis US$ 4 miliar,” kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut P Hutaggalung di sela Expo Indonesia Marine and Fishery di Jakarta, Kamis (6/9).

Menurut dia, komoditas yang masih bisa digenjot, kata Saut, diantaranya ekspor rajungan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa dan Ikan kaleng makarel, rumput laut, salmon ke Timur Tengah serta Afrika. Selain itu KKP juga mengirimkan misi dagang ke Eropa Timur dan Rusia untuk mengambil peluang ekspor komoditas perikanan yang masih tumbuh mulai bulan ini.

Dia menambahkan, beberapa komoditas ekspor seperti tuna dan udang ke Eropa dan Amerika sudah turun, sedangkan ke Jepang masih relatif stabil. Untuk itu KKP masih optimistis pada bulan Oktober dan November, seperti biasanya menjadi puncak ekspor produk perikanan. “Rata-rata normal setiap bulan nilai ekspor sebesar 300 juta dolar, tetapi di akhir tahun biasanya ada kenaikan ke level US$ 350 juta, itu kontribusi dari meningkatnya konsumsi menjelang natal dan akhir tahun. Jika menjelang akhir tahun ekspor aman, maka target minimal sebesar US$ 3,6 miliar bakal tercapai,” ungkapnya.

Selain itu, Saut mengatakan, di saat krisis melanda Uni Eropa dan Jepang, KKP masih berupaya agar tidak terjadi penurunan signifikan pada nilai ekspor. Pasalnya, jika pemerintah dan eksportir menyerah kepada keadaan maka potensi penurunanya justru lebih tajam.

Terkait dengan kinerja ekspor perikanan, sebelumnya, KKP mengaku akan mendorong pengembangan usaha perikanan tuna pole and line dan hand-line melalui penguatan strategi dan perluasan pasar dengan mengikuti kecenderungan dan preferensi konsumen tuna dunia.

"Pengembangan usaha perikanan tuna pole and line, dan hand-line sebagai produk unggulan kabupaten di Kawasan Timur Indonesia sejalan dengan kebijakan KKP, yakni industrialisasi sektor kelautan dan perikanan berbasis blue economy (ekonomi biru)," kata Dirjen Perikanan Tangkap, Heriyanto Marwoto.

Marwoto mengungkapkan, usaha perikanan tuna pole & line dan hand-line dapat menjadi motor penggerak perekonomian kabupaten - kabupaten di daerah tertinggal, khususnya di kawasan Timur Indonesia. Terkait itu, pemerintah berupaya mengembangkan produk unggulan kabupaten dengan memberdayakan usaha kecil menengah (UKM) sehingga dapat berdampak atas meningkatnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Penyumbang Devisa

Komoditas tuna menjadi primadona karena mampu menyumbang devisa cukup besar. Tercatat pada 2011, realisasi ekspor tuna asal Indonesia 141.774 ton senilai US$ 499 juta meningkat sebesar 30,1% dibandingkan tahun sebelumnya 122.450 ton atau senilai US$ 383 juta. Produksi tuna sendiri tahun 2011 sebanyak 230.580 ton, sementara untuk produksi tuna, cakalang, dan tongkol (TTC) nasional 2011 adalah sebesar 955.520 ton.

Sementara itu, Ditjen P2HP dalam rangka mendukung industri tuna berkomitmen untuk menggiatkan pengembangan sarana prasarana dalam menunjang proses persiapan hingga distribusi hasil produk perikanan. Pengembangan dan optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan itu terintegrasi dalam masterplan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).

Strategi itu ditempuh melalui pembangunan pelabuhan penghubung antara sentra produksi yang berada di wilayah timur Indonesia dan sentra-sentra industri. KKP telah mengambil langkah nyata dalam program pengembangan pelabuhan penghubung sentra produksi dan pasar perikanan tangkap. Sehubungan dengan itu, KKP telah menyiapkan sistem rantai dingin, seperti pabrik es, dan cold storage. Penggunaan cool box pada sentra-sentra produksi hasil perikanan, serta mobil berpendingin dalam menjaga mutu dan kualitas produk perikanan.

Pembangunan cold storage dinilai penting dalam menampung berbagai hasil produksi perikanan yang diambil dari daerah sentra produksi, seperti yang terdapat di kawasan perairan Indonesia bagian timur sehingga bisa disalurkan ke Hub utama industri, seperti Jakarta, Surabaya, Bitung serta berbagai daerah yang membutuhkan bila saat paceklik tiba.

Kini, keberadaan cold storage telah menyebar di semua penjuru Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh pemerintah. Keberadaan cold storage tersebut telah menyebar di seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) seperti PPS Bungus, PPS Nizam Zaman, PPN Pelabuhan Ratu, PPS Bitung dan PPN Ambon. Demikian pula di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) serta di beberapa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan sentra - sentra pengolahan. Tersedianya cold storage di berbagai daerah Indonesia membuktikan keseriusan KKP dalam menjamin ketersediaan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan ikan, dan menghindari fluktuasi harga ikan.

Pembangunan cold storage telah dimulai sejak tahun 2010 dan 2011 tercatat sebanyak 55 unit cold storage telah dibangun. Untuk tahun ini, KKP menargetkan pembangunan sebanyak 28 cold storage. Selain itu ada cold storage yang dibangun langsung oleh daerah di kabupaten dan kota melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Rata-rata biaya yang dibutuhkan dalam membangun sebuah unit cold storage sebesar Rp1,5 - 2 miliar, dengan kapasitas terpasang sebesar 30 ton.

Selain itu, pihak swasta (pengusaha) juga memainkan peranan penting dan strategis dalam membantu pemerintah untuk menyediakan fasilitas cold storage. Pembangunan yang dilakukan oleh swasta memiliki kapasitas terpasang lebih dari 5 ribu ton yang tersebar di Sibolga, Jawa timur, Jakarta dan Pantura.