Jakarta – Meski tekanan penurunan suku bunga kredit perbankan mulai terlihat, kalangan pengamat menilai Bank Indonesia (BI) harus lebih agresif lagi mendorong perbankan untuk lebih efisien dan meningkatkan peran intermediasinya supaya laju penurunan bunga kredit lebih cepat lagi. Pasalnya, kalangan sektor riil belum menikmati dampak pengumuman SBDK secara signifikan.

NERACA  

“Walau peraturan BI sangat bagus, kalangan perbankan khususnya 10 bank besar tidak optimal menurunkan suku bunga kredit, buat apa peraturan itu?,” ujar Latif Adam, ekonom LIPI, saat dihubungi Neraca di Jakarta, Minggu (17/4)

Dia menilai kondisi pasar perbankan Indonesia saat ini bersifat oligopolistik sehingga memicu ketidakefisienan dalam biaya dana (cost of fund), karena perbankan umumnya masih berperan sebagai rent seeker ketimbang meningkatkan fungsi intermediasinya.

Akibatnya, menurut Latif, sepuluh bank besar hingga kini terfokus mengejar keuntungan yang terus meningkat di tengah 80% pasar pembiayaan di negeri ini masih didominasi oleh sumber pembiayaan dari perbankan. Artinya, selama pasar pembiayaan pasar modal dan perbankan masih timpang, konsekuensinya perbankan Indonesia akan tetap tidak efisien dengan mematok target net interest margin (NIM) tinggi.

Secara terpisah, pengamat perbankan Paul Sutaryono menilai penurunan bunga kredit pasca penerapan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) per akhir Maret 2011, belum signifikan. “Untuk tingkat bunga di Indonesia, penurunan baru bisa disebut signifikan jika mencapai 3% atau menjadi sekitar 10%-11%. Tidak seperti sekarang yang kira-kira turun jadi 13%,” katanya kemarin.

Dia juga mengingatkan, publik mesti realistis dan tidak bisa berharap terlalu banyak karena turunnya suku bunga kredit terpengaruh beberapa faktor. Pertama, tingkat inflasi yang mempengaruhi dan faktor kedua, yaitu BI Rate. “Dalam setahun ini, bunga tidak bakal turun jauh. Berarti masih lama,” paparnya.

Paul mencatat, kondisi Indonesia memang berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina. Di negara kawasan regional itu, tingkat inflasi dan suku bunga acuan memang tidak setinggi Indonesia. “Sementara di sini, ancaman tekanan inflasi masih saja mengancam dan berefek domino pada variabel-variabel ekonomi yang lain,” katanya.

Langkah Terobosan

Paul juga menyinggung dugaan adanya kartel perbankan oleh KPPU. Menurut dia, KPPU harus terus membuktikan ada tidaknya kartel karena ini juga berpeluang menurunkan tingkat suku bunga di Indonesia di luar faktor inflasi dan BI Rate. “Dominasi bank-bank besar terutama oleh kuatnya aset, modal dan jaringan cabang, memang memungkinkan mempengaruhi tingkat suku bunga kredit. KPPU harus maju terus,” pungkasnya.

Terkait dengan ini, terdapat beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan otoritas agar bunga bank bisa turun lebih “deras” lagi. Antara lain BI dapat memainkan instrumen moneter lainnya di luar BI Rate. Misalnya pengaturan giro wajib minimum (GWM). Sejumlah bank, terutama bank skala kecil, saat ini dalam posisi yang kesulitan likuiditas sehingga butuh pelonggaran. “Ada baiknya batasan minimal GWM memang perlu dikendurkan untuk meningkatkan likuiditas bank,” ujar Latif.

BI juga dapat menggunakan GWM yang dimilikinya untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dengan mekanisme pasar uang antar bank (PUAB). Caranya, BI dapat mempertimbangkan penggunaan instrumen GWM sebagai untuk pasokan likuiditas PUAB. Karena BI tidak bisa memainkan peran sebagai bank sebagaimana pelaku di PUAB, maka BI dapat membuat kebijakan bank “vehicles” yang terdiri dari kombinasi bank BUMN, BPD dan bank swasta. Langkah terobosan ini membutuhkan regulasi yang jelas dan perlu dikomunikasikan secara baik.

Sebelumnya BI mengungkapkan pasca pengumuman prime lending rate per 31 Maret 2011 lalu memberikan tekanan yang cukup berarti bagi penurunan rata-rata suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan suku bunga turun lebih cepat akibat pengumuman tersebut. inung/fba