free hit counter

Gaji OJK Tertahan di Kemenkeu

Jumat, 07/09/2012

NERACA

Jakarta – Sejak bertugas sebagai Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) dan Tim transisi OJK, para karyawan OJK belum mendapatkan gaji pertamanya. Hal itu dikarenakan DK-OJK belum mengusulkan besaran gaji kepada Kementerian Keuangan sehingga gaji pertama DK-OJK dan Tim Transisi OJK yang sedianya keluar pada bulan ini belum bisa dicairkan.

“Untuk mengeluarkan gaji itu (Anggota DK-OJK), hal tersebut harus teratur dan ada prosesnya dan jumlah gaji itu harus ditetapkan terlebih dahulu. Apalagi mereka juga belum mengajukan berapa gaji yang pantas untuk mereka,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Ki Agus Badaruddin di Jakarta, Kamis (6/9).

Terkait dengan penetapan besaran gaji tersebut, menurut Kiagus, saat ini DK-OJK masih melakukan rapat internal untuk mengetahui dan merundingkan jumlah gaji yang pantas. Pasalnya, lanjut dia, anggaran untuk gaji OJK masih akan melewati tahap pembahasan di tingkat DPR, setelah ada Peraturan Dewan Komisioner (PDK) tentang remunerasi struktur dan besarannya.

Menurut Ki Agus, sejauh ini para Anggota DK-OJk dan Tim Transisi OJK yang beranggota 175 orang tersebut masih mendapatkan gaji dan fasilitas dari institusi lama (Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia). “Mereka yang berasal dari Kemenkeu pasti akan digaji oleh Kemenkeu dan yang di BI masih digaji oleh BI,” ujarnya.

Sebelumnya, Para pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ternyata belum menerima gaji setelah diambil sumpahnya pada 20 Juli 2012. Pasalnya, anggaran untuk gaji Dewan Komisioner OJK belum resmi disahkan. “Anggaran untuk gaji Dewan Komisioner OJK sudah dianggarkan dalam APBNP 2012 masuk di DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Bapepam-LK dan Kemenkeu,” ujar Wakil Ketua OJK Rahmat Waluyanto.

Rahmat menjelaskan bahwa untuk pencairan gaji diperlukan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) tentang remunerasi terkait dengan struktur dan besarannya. “Saat ini kami sedang memproses PDK tersebut,” imbuh Mantan Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu.

Dijelaskan Rahmat, mengingat anggaran berasal dari APBN atau DIPA Bapepam LK Kemenkeu maka terlebih pihaknya harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR. “Gaji 2012 pasti akan dibayarkan dalam tahun anggaran 2012 ini karena memang sudah dianggarkan,” ungkapnya. Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran untuk OJK sudah ada di dalam APBN-P 2012 yang masuk ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapepam-LK dan Kemenkeu.

Sementara itu, pada tahun 2013, pemerintah akan menyediakan anggaran khusus untuk OJK sebesar Rp 934,1 miliar. Sebelumnya, pada tahun 2012, anggaran untuk lembaga pengawasan keuangan yang baru dibentuk ini masih dimasukkan dalam anggaran belanja Kementerian Keuangan untuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Dalam nota keuangan RAPBN 2013, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 934,1 miliar. Anggaran ini masuk dalam pos belanja lainnya yang disebutkan untuk cadangan anggaran pembentukan dan kegiatan OJK. **bari