Anggaran Pertanian Harus Naik 100%

NERACA

Jakarta--Anggaran sekor pertanian dan industri dalam APBN 2013 harus naik 100 % menjadi Rp35 triliun karena kedua sektor tersebut menyerap sekitar 55 % dari total tenaga kerja. "Jika pertumbuhan di dua sektor tersebut tinggi, maka persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dapat diselesaikan sekaligus," kata Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Untuk APBN Kesejahteraan Erani Yustika di Jakarta, Rabu.

Lebih jauh Erani menjelaskan dengan anggaran Rp35 triliun, sektor pertanian bisa membuka lahan sawah baru sampai angka satu juta. Konversi lahan untuk kepentingan perumahan, perkantoran, dan kawasan industri juga dapat dikurangi.

Selain itu, perbaikan infrastruktur yang terkait dengan pertanian seperti irigasi, jalan desa, jembatan, waduk, ataupun bendungan dapat diperbaiki. Koalisi dalam keterangan Erani memperkirakan 40 % irigasi yang rusak dapat diperbaiki pada 2013. "Dengan anggaran yang mencukupi, pemberian subsidi bibit yang lebih besar juga dapat diberikan untuk petani, khususnya untuk komoditas strategis seperti jagung, kedelai dan tebu," tambahnya

Sementara itu, anggaran untuk sektor industri dalam pandangan Erani dapat dipakai untuk mengembangkan industri pengolahan, khususnya yang memanfaatkan bahan baku domestik, khususnya di sektor perkebunan dan perikanan. "Indonesia sangat membutuhkan industri pengolahan. Contohnya adalah kelapa sawit, kita adalah pengekspor terbesar untuk komoditas itu namun tidak diolah terlebih dahulu sehingga tidak memberi nilai tambah seperti di Malaysia," kata Erani.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo mengungkapkan, sejauh ini kualitas data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mencerminkan kondisi perekonomian dan sosial yang sebenarnya. "BPS sebagai mother of data, selama ini penyajian datanya tidak mencerminkan keadaan sebenarnya," ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Rabu (5/9).

Salah satu contoh yang paling kentara, kata Sadar, ada pada sektor pertanian yang terkait dengan data produksi padi sejak 2005. "Kalau kita mengacu pada data BPS, seharusnya kita sudah swasembada beras sejak 2005. Kalau data ini salah, maka BPS harus memperbaikinya," kata Sadar.

Sadar memaparkan, data BPS menyebutkan bahwa produksi padi di 2005 sebanyak 54,15 juta ton dan pada 2011 jumlahnya menjadi 65,74 ton atau naik 21 %. Sedangkan pada produksi kedelai jumlahnya 808 ribu ton (2005) menjadi 843 ribu ton (2011) atau hanya naik empat %. Sementara itu, produksi jagung naik 40 %, ubi kayu 24 %, ubi jalar 18 % dan kacang tanah turun 17 %.

Yang menarik untuk dicermati, menurut Sadar, hasil produksi dan konsumsi beras. Pada 2011, produksi gabah kering giling mencapai 273 kilogram per kapita atau setara dengan produksi beras sebanyak 170 kg/kapita. “Kalau kebutuhan konsumsi beras per kapita hanya 130 kg, artinya hasil produksi ini menandakan bahwa Indonesia sudah swasembada beras, tidak perlu mengimpor lagi,” tutur Sadar.

Selain di sektor pertanian, kata Sadar, data BPS yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya ada pada angka kemiskinan. "Angka kemiskinan yang diumumkan oleh BPS juga tidak menggambarkan yang sebenarnya, data menunjukkan angka kemiskinan mengalami penurunan. Padahal, angkanya masih berada di atas 22 %," ucapnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Literasi Investasi Mahasiswa Harus Ditingkatkan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kantor perwakilan Surakarta menyatakan, literasi keuangan dan investasi di kalangan mahasiswa harus ditingkatkan karena sektor…

Luhut: Dubes Harus Mampu Berikir “Out of The Box” - EKSPOR MOBIL RI KE VIETNAM MULAI TERANCAM

Jakarta-Menko bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menilai, Indonesia harus menjalankan politik luar negeri yang lebih ofensif, dengan tetap mengedepankan kepentingan…

Koperasi Harus Bisa Mengantisipasi Perubahan Zaman

Koperasi Harus Bisa Mengantisipasi Perubahan Zaman  NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menekankan bahwa dengan menyelenggarakan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…