NERACA

Jakarta - Kapasitas produksi industri keramik dalam negeri diperkirakan akan bertambah hingga 13% pada akhir tahun ini jika pasokan energi bisa tercukupi. Karena itu, kalangan pelaku usaha di industri keramik mendesak pemerintah untuk menjamini pasokan gas sebagai salah satu kebutuhan primer di sektor yang mereka jalani.

“Saat ini, kapasitas terpasang industri keramik domestik mencapai 370 juta meter persegi. Namun, produksi yang mampu dimaksimalkan produsen lokal hanya 320 sampai dengan 330 juta meter persegi,” kata Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Elisa Sinaga di Jakarta, Rabu (5/9).

Jika dioptimalkan, menurut Elisa, kapasitas produksi mampu memenuhi permintaan keramik yang terus tumbuh setiap tahun dan mengurangi importasi keramik dari sejumlah negara. “Permintaan keramik selalu tumbuh setiap tahun karena didorong pembangunan infrastruktur yang semakin tinggi, seperti gedung, apartemen, dan infrastruktur lainnya. Kondisi di Indonesia berbeda dibandingkan dengan China dan Vietnam yang mengalami penurunan permintaan sebesar 30%,” paparnya.

Pelaku industri keramik, lanjut Elisa, terus meningkatkan kapasitas produksinya untuk memenuhi permintaan yang terus tumbuh itu. Selain itu, investasi sektor keramik juga terus tumbuh sehingga menambah kapasitas produksi nasional secara keseluruhan.

“Asaki mendesak pemerintah agar menjamin pasokan energi, terutama gas, untuk mendukung kinerja industri keramik nasional. Langkah tersebut harus segera direalisasikan sebagai upaya pemerintah melindungi produk dalam negeri dalam bersaing dengan produk impor,” tuturnya.

Elisa menambahkan, industri keramik dalam negeri membutuhkan pasokan gas sekitar 100 Million Metric Standard Cubic Feet per Day (MMscfd), namun PT Perusahaan Gas Negara Tbk hanya memasok 80% dari total kebutuhan gas. “Beberapa waktu lalu, perusahaan keramik di Jawa Timur memperoleh penambahan kuota sekitar 8 MMscfd, sehingga masih ada yang kurang,” tandasnya.

Pasokan Seret

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansur menyangsikan kesiapan pemerintah memenuhi pasokan gas industri nasional sebagai respon kenaikan harga gas 35%. "Yang penting bagi kita pasokannya, jangan asal menaikan tetapi gasnya tidak ada," ujarnya.

Lembaga ini menyoroti ketidak siapan pasokan gas nasional menanggapi rencana kenaikan harga gas 35% gas industri mulai esok hari. Menurutnya, kenaikan harga gas bagi industri tidak bisa dihindari, sebab kenaikan itu sudah direncanakan pemerintah. Namun hal yang menjadi ganjalan kalangan usaha, hingga kini pasokan gas bagi industri masih bermasalah.

Natsir menyebutkan rencana kenaikan gas kerap menjadi gunjingan kalangan pengusaha, sebab ia mengatahui pasokan gas kalangan industri masih kurang. Namun pemerintah seperti enggan memperbaiki pasokan.

Sebelumnya pemerintah memastikan harga gas naik per 1 September 2012 lalu. Kenaikan harga gas di hulu akan direvisi sehingga kenaikan harga hilir tidak terlalu membebani industri pengguna gas. Perusahaan Gas Negara (PGN) selaku diberi kewenangan menaikkan harga gas hingga 50%.

Untuk tahap pertama harga jual gas dari PGN naik sebesar 35% mulai September 2012. Sementara kenaikan tahap kedua sebesar 15% mulai berlaku April tahun depan sehingga total kenaikan harga jual mencapai 50%.

Namun Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan walau mendapat prioritas paling terakhir untuk alokasi gas bumi, industri justru mendapatkan volume yang jauh lebih besar dari bidang lainnya. "Dalam Permen tersebut prioritas utama untuk injeksi menghasilkan minyak, kedua untuk pupuk, listrik lalu industri, tetapi dari sisi volume justru industri mendapatkan pasokan paling besar," katanya.

Dia menuturkan pasokan gas untuk memproduksi minyak tahun ini hanya mendapatkan sekitar 350 bbtud, pupuk mendapatkan 600 bbtud, listrik PLN mendapatkan 800 bbtud, sementara industri mendaptkan 1.000 bbtud."Jadi industri tidak perlu kecil hati, merasa dirinya tidak mendapatkan prioritas, justru industri mendapatkan volume paling besar," ujarnya.

Memang yang jadi masalah kata Rudi, pasokan gas tidak sesuai dengan kontrak atau kuota gas yang diminta. "Tapi ini patut disadari karena teman-teman di Industri hulu gas juga sudah berusaha memasok sesuai kontrak, namun ini kita bermain dengan alam, kadang alam tidak bisa ditebak sehingga hasil yang didapat tidak bisa fix," tandasnya.