Perluas Pasar Ikan Tuna, KKP Akan Ikuti Kemauan Konsumen

Kembangkan Usaha Perikanan

Kamis, 06/09/2012

NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan usaha perikanan tuna pole and line dan hand-line melalui penguatan strategi dan perluasan pasar dengan mengikuti kecenderungan dan preferensi konsumen tuna dunia.

"Pengembangan usaha perikanan tuna pole and line, dan hand-line sebagai produk unggulan kabupaten di Kawasan Timur Indonesia sejalan dengan kebijakan KKP, yakni industrialisasi sektor kelautan dan perikanan berbasis blue economy (ekonomi biru)," kata Dirjen Perikanan Tangkap, Heriyanto Marwoto yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo hadir dalam acara bisnis internasional pengembangan tuna pole & line dan hand-line Indonesia bagian timur, seperti tertuang dalam rilis KKP yang dikutip, Rabu.

Marwoto mengungkapkan, usaha perikanan tuna pole & line dan hand-line dapat menjadi motor penggerak perekonomian kabupaten - kabupaten di daerah tertinggal, khususnya di kawasan Timur Indonesia. Terkait itu, pemerintah berupaya mengembangkan produk unggulan kabupaten dengan memberdayakan usaha kecil menengah (UKM) sehingga dapat berdampak atas meningkatnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Produk - produk perikanan asal Indonesia yang ditangkap dengan pole & line dan hand-line telah mendapat pengakuan di tingkat internasional. "Pole & line dan hand-line merupakan usaha penangkapan ikan tuna yang ramah lingkungan, sehingga harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan pengembangan industri perikanan pole & line dan hand-line di Indonesia," jelasnya.

Selain ramah lingkungan, alat tangkap pole & line dan hand-line juga merupakan alat penangkap ikan yang sangat selektif karena hanya menangkap jenis ikan yang ditargetkan, yakni tuna dan cakalang sehingga keberlanjutan SDI terjaga. Di samping itu, pengoperasian pole and line dan hand - line juga sangat mudah dan efisien, nilai investasinya relative rendah, menyerap banyak tenaga kerja, dan kualitas ikan hasil tangkapannya sangat baik, karena ikan masih dalam keadaan hidup.

"Perikanan tuna pole and line dan hand -line sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai produk unggulan kabupaten yang ada di Indonesia Timur, baik dilihat dari sisi potensi sumberdaya ikannya, tingkat kemampuan masyarakat untuk mengoperasikannya, dan kelayakan usahanya," kata Marwoto.

Namun demikian, ada indikasi kurangnya ketersediaan umpan hidup untuk perikanan pole & line, yakni ikan teri yang ditangkap. Sebab itu, menurutnya pengembangan perikanan pole & line harus diikuti dengan pengelolaan umpan hidup yang semakin baik. "Kita dapat menyiasati turunnya umpan hidup ini lewat umpan hidup jenis ikan lainnya yang dapat dikelola dengan lebih baik, termasuk ikan dari hasil budidaya," katanya.

Komoditas tuna menjadi primadona karena mampu menyumbang devisa cukup besar. Tercatat pada 2011, realisasi ekspor tuna asal Indonesia 141.774 ton senilai US$ 499 juta meningkat sebesar 30,1% dibandingkan tahun sebelumnya 122.450 ton atau senilai US$ 383 juta. Produksi tuna sendiri tahun 2011 sebanyak 230.580 ton, sementara untuk produksi tuna, cakalang, dan tongkol (TTC) nasional 2011 adalah sebesar 955.520 ton.

Industri Tuna

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP) dalam rangka mendukung industri tuna berkomitmen untuk menggiatkan pengembangan sarana prasarana dalam menunjang proses persiapan hingga distribusi hasil produk perikanan. Pengembangan dan optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan itu terintegrasi dalam masterplan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).

Strategi itu ditempuh melalui pembangunan pelabuhan penghubung antara sentra produksi yang berada di wilayah timur Indonesia dan sentra-sentra industri. KKP telah mengambil langkah nyata dalam program pengembangan pelabuhan penghubung sentra produksi dan pasar perikanan tangkap. Sehubungan dengan itu, KKP telah menyiapkan sistem rantai dingin, seperti pabrik es, dan cold storage. Penggunaan cool box pada sentra-sentra produksi hasil perikanan, serta mobil berpendingin dalam menjaga mutu dan kualitas produk perikanan.

Pembangunan cold storage dinilai penting dalam menampung berbagai hasil produksi perikanan yang diambil dari daerah sentra produksi, seperti yang terdapat di kawasan perairan Indonesia bagian timur sehingga bisa disalurkan ke Hub utama industri, seperti Jakarta, Surabaya, Bitung serta berbagai daerah yang membutuhkan bila saat paceklik tiba.

Kini, keberadaan cold storage telah menyebar di semua penjuru Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh pemerintah. Keberadaan cold storage tersebut telah menyebar di seluruh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) seperti PPS Bungus, PPS Nizam Zaman, PPN Pelabuhan Ratu, PPS Bitung dan PPN Ambon. Demikian pula di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) serta di beberapa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan sentra - sentra pengolahan. Tersedianya cold storage di berbagai daerah Indonesia membuktikan keseriusan KKP dalam menjamin ketersediaan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan ikan, dan menghindari fluktuasi harga ikan.

Pembangunan cold storage telah dimulai sejak tahun 2010 dan 2011 tercatat sebanyak 55 unit cold storage telah dibangun. Untuk tahun ini, KKP menargetkan pembangunan sebanyak 28 cold storage. Selain itu ada cold storage yang dibangun langsung oleh daerah di kabupaten dan kota melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Rata-rata biaya yang dibutuhkan dalam membangun sebuah unit cold storage sebesar Rp1,5 - 2 miliar, dengan kapasitas terpasang sebesar 30 ton.

Selain itu, pihak swasta (pengusaha) juga memainkan peranan penting dan strategis dalam membantu pemerintah untuk menyediakan fasilitas cold storage. Pembangunan yang dilakukan oleh swasta memiliki kapasitas terpasang lebih dari 5 ribu ton yang tersebar di Sibolga, Jawa timur, Jakarta dan Pantura.