Walhi Tolak Tanggul Laut

NERACA

Dinilai akan merusak rona lingkungan pantai Teluk Jakarta secara keseluruhan, dan hanya memberikan peluang bisnis bagi para pengembang untuk melebarkan sayap usahanya dengan membangun properti mewah .

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menolak rencana Pemprov DKI Jakarta membangun mega proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa. Rencana tersebut dianggap tidak masuk akal karena akan merusak pantai Jakarta secara keseluruhan, dan hanya memberikan peluang bisnis bagi para pengembang untuk melebarkan sayap usahanya.

Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Ubaidillah, mengatakan jika megaproyek giant sea wall ini menyentuh revitalisasi pantai secara keseluruhan, pihaknya pasti akan mendukung. Namun, WALHI justru melihat pembangunan tanggul laut raksasa itu hanya merupakan proyek semata tanpa memperhatikan pengembangan dan revitalisasi pantai Jakarta yang kondisinya sudah buruk.

"Kalau hanya membuat tanggul laut semata, ya sama saja proyek ini tidak visible. Tidak masuk akal untuk kami terima," kata Ubaidillah kepada pers.

Dari kajian strategis Giant Sea Wall yang telah dilakukan Pemprov DKI, Walhi melihat tanggul laut raksasa ini lebih menekankan skenario mempermudah para pengembangan properti di kawasan pantai utara Jakarta.

Mereka akan lebih mudah melakukan reklamasi untuk memperluas lahan yang sudah dikuasainya sekarang. Praktis, lama kelamaan pantai Jakarta tidak akan ada lahan lagi untuk publik, karena dikuasai para pengembang properti untuk dinikmati kalangan tertentu.

Pembangunan tanggul laut juga akan memperberat persoalan limbah yang sudah ada di sepanjang kawasan pantai Jakarta. Saat ini, limbah di pantai utara Jakarta seperti di Muara Angke dan Muara Baru sudah sangat berat.

Kondisinya sudah hitam pekat, penuh lumpur dan kandungan logamnya sudah sangat tinggi. Kondisi ini akan tambah parah dengan adanya tanggul laut raksasa yang menghilangkan sirkulasi air laut, sehingga limbah tidak bergerak dari pesisir pantai.

"Lihat saja Pantai Indah Kapuk. Sepanjang kawasan itu sudah dibangun properti perumahan, tanpa menyisakan lahan publik. Dengan tanggul itu tidak akan ada lagi hempasan ombak, mempermudah pengendapan sedimen dari 13 sungai yang akan membentuk daratan baru. Nah ini yang diincar," ujarnya.

"Hal ini akan mengusir nelayan udang dan kerang yang memiliki tambak di pesisir pantai. Begitu juga dengan nelayan ikan yang terpaksa pergi melaut lebih jauh dari biasanya, akan mengeluarkan dana lebih banyak untuk membeli bahan bakar. Mereka akan tergusur secara perlahan-lahan," katanya.

Ubaidillah menegaskan WALHI melihat mega proyek ini tidak menyentuh revitalisasi pantai Jakarta secara keseluruhan. Seharusnya ada ruang-ruang pantai yang digunakan untuk konservasi lingkungan.

Paling tidak di sepanjang 32 kilometer pantai Jakarta, minimal ada 5 kilometer lahan yang diproyeksikan untuk konservasi lingkungan untuk dibuatkan hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau ini akan mampu mencegah abrasi laut, menetralisir limbah, pendidikan konservasi dan dijadikan lahan pantai publik.

"Proyek tanpa mempedulikan penataan ruang secara keseluruhan , kami tidak akan membiarkannya karena akan merusak lingkungan. Kami tolak giant sea wall. Penolakan ini sudah kami lakukan sebelum Perda RTRW DKI disahkan, karena didalamnya ada pembangunan tanggul laut raksasa. Kami akan melakukan judicial review bersama LBH Jakarta terhadap perda ini termasuk giant sea wall," kata Ubaidillah. (agus/dbs)

BERITA TERKAIT

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Korupsi Merger BPR NTB

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Korupsi Merger BPR NTB   NERACA Mataram - Mahkamah Agung RI menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut…

Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, Buruh Bakal Temui Presiden

NERACA   Jakarta – Setelah kalangan dunia usaha yang mendatangani Presiden Joko Widodo di Istana Bogor awal Juli lalu, kini…

Jadi Komoditas Strategis, Hilirisasi Rumput Laut Didorong

NERACA Jakarta –Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan nilai tambah komoditas rumput laut di Tanah Air melalui hilirisasi industri. Sebab,…

BERITA LAINNYA DI

Daerah Mendukung Pemindahan Ibukota Negara

Daerah Mendukung Pemindahan Ibukota Negara DPD RI berkomitmen mendukung rencana Pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta…

Menangkap Peluang Pemindahan Ibukota Negara

Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof DR Garuda Wiko SH, MSI mengatakan pemerintah provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) harus mengambil peluang sebesar-besarnya…

Pemindahan Ibukota Tak Ganggu Anggaran Lain di APBN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memastikan kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota negara dari APBN, tidak akan diambil dari penerimaan APBN murni…