Perdagangan Bebas Tidak Netral

Prinsip globalisasi ekonomi pada hakikatnya melegalkan perdagangan bebas, yang merupakan ciri gerakan kapitalisme yang ditopang modal cukup besar. Kapitalisme yang ditunjang ideologi pasar bebas secara intrinsik memerlukan kontinuitas ekspansi modal ke segala tempat di penjuru dunia tanpa mengenal batas negara, hanya untuk mencari peluang pasar baru.

Sistem ekonomi seperti ini membuat semua orang, baik yang lemah maupun kuat, harus siap berkompetisi bebas. Semua diperlakukan sama, karena ini dianggap sebagai prinsip keadilan. Tak boleh ada perlindungan bagi yang lemah. Pasar bebas mensyaratkan non intervensi negara, sehingga pasar bebas semacam ini diyakini akan memberikan distribusi keuntungan kepada semua pihak.

Prinsip persaingan bebas tanpa proteksi atau diskriminasi, sudah tentu mensyaratkan faktor kesetaraan. Namun bagaimana mungkin keuntungan terdistribusi merata jika situasi permainan miring ke kita? Pertanyaan ini menjadi relevan untuk menjawab apakah Indonesia diuntungkan oleh perjanjian perdagangan bebas CAFTA (China-ASEAN Free Trade Agreement) yang diberlakukan sejak 1 Januari 2010?

Kalangan industri domestik, yakin implementasi perjanjian yang membebaskan bea masuk 6.682 pos tarif dari 17 sektor industri itu akan memperlemah posisi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negeri ini.

Kita miris melihat kondisi tersebut. Karena tipikal usaha ini terbukti jadi “tulang punggung” industri, katup ledakan tenaga kerja dan sandaran hidup puluhan juta warga ekonomi mikro dan menengah. Berdasarkan data statistik, pada 2008 impor produk China mengambil alih 70% pangsa pasar domestik yang semula dikuasai sektor UMKM.

CAFTA berpotensi menggerus pasar sektor manufaktur nasional dari pasar domestik. Diperkirakan kesepakatan itu akan menghilangkan peluang pasar hingga Rp35 triliun per tahun. Per September 2009, China mencatat surplus perdagangan hingga US$78 miliar atas ASEAN. Jelas, dari perbandingan pelaku usaha, pemerintah, dan kelembagaan pendukung, Indonesia dan China sebenarnya tidak setara.

Sektor riil Indonesia yang bergerak lambat akibat keterbatasan energi dan infrastruktur, kepastian hukum rendah dan birokrasi tumpang tindih. Kondisi sebaliknya terjadi di China. Bahkan,dalam produk perikanan darat dan budi daya, China mendominasi pasar dunia karena subsidi pemerintah. Temuan Kementerian Perindustrian mengungkapkan, perjanjian CAFTA menjurus kepada perdagangan tidak adil. China diduga memberikan potongan diskon pajak 14% pada eksportir besar. Pola tersebut merupakan subsidi pemerintah secara terselubung kepada eksportir besar.

Gambaran ini semua ini menunjukkan, perdagangan bebas dan pasar bebas sebenarnya tidak netral. Ideologi perdagangan bebas yang melucuti peran negara karena dinilai sebagai biang distorsi tidak diamalkan China. Negara itu tidak percaya pada keajaiban invisible hand-nya Adam Smith, maka tidak heran jika pemerintah China mengintervensi dalam bentuk diskon pajak. Inilah salah satu paradoks perdagangan bebas. Praktik seperti inilah yang membuat mengapa sampai sekarang perdagangan bebas yang dimotori organisasi perdagangan dunia (WTO) tidak kunjung selesai.

Selama ini, terhadap negara berkembang hanya diberikan batas waktu penurunan tarif yang lebih lama dengan tingkat penurunannya lebih kecil. Namun, bisa dipastikan negara berkembang tidak akan mampu menciptakan suatu equal playing field karena besarnya perbedaan laju pembangunan ekonomi, teknologi, dan infrastruktur dengan kondisi negara maju. Makanya, jangan heran berulang kali serangkaian perundingan untuk melanjutkan Putaran Doha terus menemui jalan buntu.

Related posts