Walaupun belum diketahui kapan rencana pasti  proyek ini terealisasi, namun proyek pembangunan tanggul laut raksasa benar-benar fantastis. Tidak hanya dari segi ukuran, fungsi dan lokasinya. Tapi juga dari biaya yang harus dialokasikan sebesar Rp 45 triliun untuk membangunnya. DPR dan Gapensi minta dikaji dampak  lingkungannya.

NERACA

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan Pemprov DKI akan membangun tanggul laut raksasa guna mencegah intrusi air laut dan banjir rob ketika air laut pasang. Proyek itu akan menghabiskan anggaran US$ 5 miliar atau setara Rp 45 triliun.

“Gagasan inti di Teluk Jakarta adalah untuk membangun Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall senilai US$ 5 miliar, yang akan menjadi proyek multi fungsi,” ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam acara Infrastructure Summit di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (30/8).

Pria yang biasa disapa Foke tersebut mengatakan, wilayah Jakarta saat ini sudah berada di bawah permukaan laut. Sementara lebih dari 30 tahun penyedotan air tanah telah menyebabkan permukaan tanah di DKI Jakarta menurun.

Di sisi lain, perubahan iklim juga menyebabkan naiknya permukaan laut dengan genangan air laut yang bergerak ke wilayah dataran rendah di bagian utara kota.

Karena itu, katanya, pembangunan tanggul itu, selain mengamankan Jakarta dari terjangan air laut, juga untuk mengurangi penurunan permukaan tanah di bagian pesisir Jakarta.

Tanggul itu juga bisa digunakan untuk kegiatan publik dan aktivitas ekonomi. Di antaranya, memanfaatkan area di dalam tanggul sebagai bendungan air tawar untuk memasok air bersih. Juga akan memuat pabrik pengolahan air limbah.

Rencana proyek itu juga sudah pernah diungkapkan oleh  Wamen PU Hermanto Dardak. Menurut dia, Belanda tertarik membantu pembangunan itu. Proyek itu sebagai bagian dari Jakarta Coastal Defence (JCD) yang desainnya ditargetkan selesai 2013.

Aspek Lingkungan

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana mengatakan rencana pembangunan tanggul laut raksasa itu harus memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.

”Jangan sampai pembangunan tanggul itu mengubah atau  bahkan merusak rona lingkungan, sesuai dengan  rencana tata ruang wilayah (RTRW) DKI,” katanya kepada NERACA.

Menurut Yudi, setahunya rencana pembangunan  tanggul laut raksasa seperti itu belum pernah dipaparkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum kepada Komisi V, dan tidak ada dalam RTRW DKI yang belum lama disahkan.

”Kalau pun memang ada rencana untuk mengubah RTRW tersebut, harus dilakukan setelah pengesahan RTRW sebelumnya,” katanya.

Oleh karena itu Yudi meminta agar rencana pembangunan proyek besar itu, dilakukan  pengkajian secara lebih mendalam dengan memperhatikan berbagai aspek yang terkait.

”Jangan sampai dengan adanya  proyek tanggul itu, lalu terjadi reklamasi yang pada akhirnya merusak habitat satwa endemik yang ada di sana seperti  ketika terjadi reklamasi di Pantai Kapuk. Pada akhirnya  reklamasi itu hanya menguntungkan segelintir  pengembang saja,” katanya.

Menurut dia,  dalam pengkajian dampak lingkungan tersebut harus diukur  antara keuntungan yang diperoleh dari  dampak positif dan kerugian yang diakibatkan oleh dampak negatif.

 Yudi mengatakan dalam pengembangan kawasan yang terbuka dengan adanya penanggulan,  harus  memperhatikan fasilitas publik seperti prasarana transportasi, utilitas umum seperti pengolahan air limbah dan air bersih, serta memperhatikan lokasi  buangan dari banjir kanal timur (BKT).

”Pada waktu musim hujan juga harus dipikirkan agar debit air yang banyak bisa dibuang ke laut, sehingga bisa mengatasi banjir,” katanya.

Proyek Dadakan

Sementara itu Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) H. Soeharsojo  mengatakan menyambut baik apabila proyek besar seperti tanggul laut Jakarta merupakan  hasil suatu kajian atau survei yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Jakarta atau Kementerian Pekerjaan Umum.

”Namun yang saya lihat, proyek ini seperti proyek dadakan untuk  komoditas Pilkada,” katanya.

Menurut Soeharsojo yang pernah menjadi anggota Komisi V DPR RI, harus dilihat terlebih  dahulu apakah proyek ini bisa menjadi prioritas atau tidak.

”Ada kesan proyek ini dikerjakan diam-diam, lalu dilontarkan tanpa ada transparansi dari pihak Pemprov atau gubernur,” katanya.

Menurut dia, transparansi  proyek ini sangat minim, berbeda halnya dengan di Eropa.

”Kalau di Eropa, pemerintah kotanya mengumumkan secara transparan mengenai rencana pembangunan suatu proyek, lalu masyarakat ikut menilai dan memberi masukan. Tidak ujug-ujug (dadakan) begini,” katanya.

Dia mengatakan dengan pemaparan transparan, masyarakat  kota bisa mengetahui proyek itu dilaksanakan oleh siapa, dengan biaya berapa, berapa lama dan sebagainya.

”Kalau yang dilakukan oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo, gubernur  tahu-tahu sudah ada pernyataan akan membangun proyek raksasa ini, akan membuat masterplan November. Seolah-olah masyarakat bukan siapa-siapa,” katanya.

Dia melihat Pemprov DKI tidak ada keterbukaan informasi kepada publik. Pemprov lebih banyak mau ini mau itu, seolah program dadakan tanpa rencana,” katanya.

Menurut dia, sangat wajar bila masyarakat memberikan komentar terhadap suatu wacana proyek.  Yang membantah atau tidak setuju proyek itu, bisa jadi dia tidak tahu. Sedangkan yang tahu, bisa jadi  punya pendapat yang berbeda atas rencana proyek itu.

Dia mengatakan  riset dan  pelaksanaan  Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) penting untuk dilaksanakan.  Dengan demikian,  pelaksanaan proyek dapat direncanakan dengan baik, dan tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

Soeharsojo yang ketika di  DPR menjadi anggota Pansus Undang-undang Ibukota Negara, mengatakan bahwa  pemprov sebenarnya bisa menarik anggaran dari kementerian yang terkait  atau APBN, dengan pos dana untuk  ibukota, yang tidak bisa dilimpahkan ke  daerah lain.

”Misalnya untuk  proyek infrastruktur, DKI bisa menarik  anggaran dari Kementerian PU. Untuk proyek transportasi dari kementerian Perhubungan dan sebagainya. Tetapi rencana proyek itu harus transparan,” katanya. (agus)