Pengelolaan Sektor Pangan Makin Terbengkalai

Masih Andalkan Impor

Kamis, 06/09/2012

NERACA

Jakarta - Tanah Indonesia yang sangat luas memiliki potensial yang luar biasa sebab selain subur untuk lahan pertanian, begitu banyak kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia. Dari sekian banyak pulau dan kekayaan alam yang dimiliki Ibu pertiwi, seharusnya negara ini mampu untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya. Ironisnya, sebagai negara agraris, Indonesia ternyata belum bisa memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.

Setidaknya beberapa komoditi pertanian strategis justru masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging bahkan ikan. Menurut pandangan Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko, Pemerintah perlu melakukan perubahan cara pikir dalam membuat dan menerapkan kebijakan.

“Petani kita bukannya bodoh, tapi mereka tidak diberi kesempatan untuk maju serta tidak ada perlindungan dan jaminan untuk bisa sejahtera,” ujarnya pada diskusi RAPBN 2013 Jauh dari Upaya untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan di Jakarta, Rabu (5/9).

Jika melihat postur APBN, nampak sektor pertanian, kelautan dan kehutanan masih lebih rendah dibanding anggaran untuk pertahanan. Tejo mengatakan, suatu keanehan bahwa negara yang sudah merdeka namun masih sangat tergantung dengan impor. Seharusnya, Pemerintah dan rakyat harus sama-sama bahu membahu mendukung adanya intensif petani. Pasalnya, satu-satunya negara yang tidak mendukung petani hanya Indonesia.

“Lihat saja sekarang kesejahteraan petani yang masih tetap terpuruk, sedangkan petani di luar negeri sejahtera. Suka tidak suka itu lah yang terjadi di Indonesia. Negara gagal melihat masalah pangan. Bukannya memperbesar budget, justru mengundang investor, mendorong pertanian skala besar, mengabaikan potensi lokal dan impor yang terus meningkat,” tandasnya.

Belum Sinergis

Meskipun alokasi dana pada RAPBN 2013 untuk ketahanan pangan meningkat menjadi 5% yaitu sebesar Rp83 triliun dari tahun sebelumnya hanya Rp41,9 triliun, tetapi paradigma tentang pangan tetap terbatas pada padi dan pertaninan, dengan terus mengabaikan cara pemenuhan secara mandiri berdasarkan potensi keanekaragaman sumber daya yang dimiliki Indonesia. Namun, Tejo berpendapat, anggaran tersebut belum menunjukkan adanya kebijakan pangan yang komprehensif dan saling sinergis antar lembaga negara.

“Hal ini dapat terlihat dari tidak masuknya Kementerian Perdagangan sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam program aksi di bidang pangan. Padahal, pengaturan impor pangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Perdagangan bisa langsung memukul produsen pangan kecil dalam negeri,” ujarnya. Akibatnya, negara dan rakyat Indonesia tidak lagi punya kedaulatan untuk mengatur mengatur produksi, distribusi dan konsumsi pangan sendiri. Pasar lebih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing yang kerap melakukan investasi.

Berdasarkan data BPS, selama semester I/2011 Indonesia telah mengimpor bahan pangan, baik mentah maupun olahan, senilai Rp45 triliun dengan volume impor mencapai 11,33 juta ton. Tejo menyebutkan impor bahan pangan Indonesia tinggi, “Bahkan singkong dan garam yang mudah diproduksi di dalam negeri tetap diimpor. Banyak pihak sudah menyatakan Indonesia masuk dalam jebakan pangan (food trap),” tuturnya.

Penting bagi semua pihak, khususnya pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang ada. Krisis pangan yang dihadapi Indonesia adalah sebuah akibat dari kebijakan dan praktek privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi. Tanpa upaya perbaikan kebijakan Pmerintah, maka kondisi pangan Indonesia akan semakin berbahaya.