BUMN Pangan

Rabu, 05/09/2012

Oleh: Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi Neraca

Sinyalemen Indonesia kini berada di ambang krisis pangan memang tak salah. Penurunan produksi sejumlah komoditas, sebut saja yang paling anyar krisis kedelai, merupakan sinyal nyata betapa ketahanan pangan di negeri ini sangat rapuh. Apalagi, kondisi ini semakin diperparah dengan tren ketergantungan produk pangan impor yang dari tahun ke tahun makin meningkat.

Seperti air bah yang semakin sulit dibendung, kini hampir 65% dari semua kebutuhan pangan di dalam negeri dipenuhi dari impor. Sektor pangan terus dibanjiri produk impor karena pemenuhan suplai dalam negeri terus berkurang akibat produksi yang rendah. Sementara setali tiga uang dengan program diversifikasi pangan, revitalisasi di sektor pertanian tidak menunjukkan perkembangan.

Karena itu, rencana pemerintah membentuk BUMN Pangan yang menggabungkan PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Berdikari, PT Pusri dan Perum Bulog patut diacungi jempol. Merger sejumlah BUMN pertanian dan peternakanan yang ditargetkan bisa selesai dua tahun lagi atau tepatnya pada akhir 2014 diharapkan menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas pangan.

Toh, andaikata dari lima perusahaan negara yang terkait dengan komoditas pertanian dan peternakan yang akan digabungkan melalui opsi merger atau membentuk satu induk usaha (holding) BUMN Pangan tersebut diproyeksikan menjadi kekuatan besar di bidang pangan, perusahaan-perusahaan itu harus lebih fokus dan efisien.

Holding BUMN Pangan ini sejatinya bakal menunjang program ketahanan pangan nasional. Lebih-lebih, mulai 2011 lalu, pemerintah telah mencanangkan sebuah program bertajuk Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K), yang bertujuan mendukung target surplus produksi beras sebesar 10 juta ton pada 2014.

Tentu saja, jika BUMN Pangan ini terbentuk, harus ada perencanaan dan implementasi yang berkualitas. Dalam jangka pendek, misalnya, BUMN Pangan tersebut harus bisa mencetak sawah baru minimal seluas 100.000 ha, dengan pembagian, umpamanya, sebesar 30.000 hektare digarap oleh PT Pertani, 40 ha Syang Hyang Seri, dan 30.000 ha oleh Pusri.

Kecuali itu, untuk mencapai target-target tersebut pada tahap awal pemerintah harus memiliki prioritas dalam jangka menengah. Misalnya menggabungkan dulu PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri. Pasalnya, dua BUMN ini bisnisnya hampir mirip, yakni pengembangan benih dan distribusi pupuk. Nantinya setelah merger Pertani bisa difokuskan pada penggarapan gabah. Sedangkan Sang Hyang Seri yang fokus pada pengembangan benih.

Sedangkan PT Berdikari lebih baik difokuskan pada pengembangan peternakan, dari sebelumnya juga menjadi distributor pupuk. Sementara Perum Bulog sesuai dengan kapasitasnya bisa menjadi perusahaan yang selalu siap menampung produksi gabah dan beras petani, dan bisa dikembangkan dengan komoditas lainnya.

Jika perusahaan-perusahaan BUMN tersebut disinergikan, maka masalah ketahanan pangan nasional bisa segera terurai. Namun yang tak kalah penting, bagaimana masing-masing BUMN dapat memiliki kekhususan sehingga tidak ada yang memiliki bisnis tumpang tindih dengan yang lainnya. Dengan demikian, kapasitas BUMN yang bersangkutan dapat lebih ditingkatkan lagi.