NERACA

Jakarta – Buruknya kinerja sektor kelautan dan perikanan yang disinyalir oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak lepas dari tata kelola anggaran di  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kendati dalam lima tahun anggaran KKP terus meningkat, namun hal itu tak diikuti dengan perbaikan kinerja kementerian dalam mengelola sektor tersebut.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim, mengatakan, industrialisasi sektor perikanan dan kelautan masih bermasalah dengan indikasi ketidakmampuan KKP menggarap potensi perikanan dan kelautan nasional yang memang tidak lepas buruknya dari perencanaan anggaran dan perencanaan program kementerian tersebut.

“Saat ini Kiara sedang mendalami APBN 2013. Dari potret APBN 2013, kita dapati bahwa lebih dari 50% anggaran yang dialokasikan untuk KKP untuk belanja pegawai dan belanja barang saja. Bukan untuk program pemberdayaan nelayan maupun untuk pelestarian lingkungannya guna mendukung kegiatan produksi untuk mensejahterakan nelayan,” ujar Halim kepada Neraca, Selasa (4/9).

Halim menuturkan, dalam lima tahun terakhir, sejak 2007, anggaran KKP terus meningkat dari sekitar Rp 3,3 triliun pada 2007 menjadi Rp 6,9 triliun pada 2012. Namun, kenaikan angka ini belum dibarengi dengan peningkatan kinerja. “Kalau persoalannya adalah bagaimana mensejahterakan nelayan, terkait dengan fasilitas TPI (tempat pelelangan ikan) yang belum direvitalisasi, ekosistem pesisir yang tidak mendukung, itu jadi patokan yang harus dibenahi. Ini tidak terpotret dalam APBN 2013 khusus untuk KKP,” cetusnya.

Masalah lainnya, sambung Halim, adalah tidak masuk akal jika angka ekspor perikanan hanya mencapai US$ 3,35 miliar per tahun. Menurut dia, jumlah ini akibat selama ini pengelolaan perikanan sejauh ini hanya berupa gelondongan (bahan baku), bukan berupa bahan olahan, sehingga nilai tambahnya tidak ada.

“Ironisnya dalam konteks itu ketika bahan baku banyak yang diekspor, pusat-pusat industri di dalam negeri tidak memiliki kecukupan bahan baku untuk mereka. Alhasil, datanglah impor sehingga pendapatan negara berkurang drastis,” tandasnya.

Industrialisasi Tak Berjalan

Halim juga menilai, industrialisasi perikanan dan kelautan yang diusung KKP tidak berjalan seperti yang digembar-gemborkan. Alasannya, pertama kuota impor ikan terus naik. Terakhir, jatahnya 600 ribu ton sampai akhir tahun 2012. Meskipun sampai bulan ke-4 atau ke-5 tahun ini baru terealisasi 20 ribu ton. Hal ini, lanjutnya, menunjukkan KKP tak serius.

“PUMP banyak bermasalah dimana-mana. Penerimanya bukan nelayan. Ada dari setidaknya lima daerah kita pantau, mengalami kesulitan. Kemudian PUGAR, di daerah Sumenep, Madura, dari nominal Rp 100 juta yang diterima oleh petani garam di sana hanya Rp 2 juta per kelompok petani garam. Sementara klaimnya KKP adalah PUGAR berhasil, PUMP berhasil. Tidak pernah diungkap dimana letak keberhasilannya. Titik-titik mana saja yang berhasil,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, produksi garam naik bisa jadi karena stok dari petani belum diserap oleh perusahaan garam, yang kemudian diklaim KKP, dan bukan produksi sesungguhnya. “Bagaimana mungkin kalau klaimnya sukses, sementara banyak petani garam mengeluh. Produksinya banyak tapi tak bisa diserap. Inilah kemudian jadi klaim bahwa tahun ini. Padahal itu garam tahun lalu yang diserap tahun ini,” tandasnya.

Halim menilai, KKP telah mengulangi kesalahan menteri sebelumnya, yakni tak mampu mengenali problem utama yang dihadapi oleh kelautan dan perikanan hari ini. Problem KKP selama ini adalah kewenangan yang tersebar di berbagai kementerian. “Untuk urusan kelautan dan perikanan, seharusnya KKP memiliki kewenangan atau setidaknya melakukan koordinasi,” terangnya.

Sementara itu, di saat panen ikan, ikan justru dibuang cuma-cuma. Produksi perikanan tidak diserap dengan baik, khususnya di Indonesia Timur. “Urusan pra produksi tidak disentuh dengan baik. Banyak program seperti PUMP dan BLM kemudian PUGAR, tapi tidak pernah dilakukan pendampingan. Tidak ada lagi pendampingan bagaimana program itu berhasil,” ujar Halim.

Menurut dia, untuk soal produksi, banyak nelayan di sejumlah tempat mengalami kesulitan ongkos produksi. Bahan Bakar Minyak (BBM) sulit mereka dapatkan. Di Tarakan, misalnya, untuk dapat BBM saja, mereka harus mengantri 4 jam, itupun pasokannya tak reguler.

“Di sisi lain, pilihan daerah yang jadi target bantuan KKP, bukan atas pertimbangan yang rasional sesuai dengan kebutuhan daerah, tetapi atas pertimbangan wilayah partainya. Sehingga penting bagi dia berikan bantuan secara cuma-cuma,” jelasnya.