NERACA 

Jakarta - Desakan agar PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan demutualisasi kembali menguak, kali ini suara kencang masih disuarakan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dengan tujuan, terciptnya industri pasar modal yang transparan, akuntabel dan terpercaya. Namun dibalik rencana demutualisasi bursa, ada juga sikap skeptis agenda ini bisa terealisasi dengan pertimbangan proses panjang yang dilalui dan banyak kepentingan.

Menurut analis Universal Broker, Satrio Utomo, demutualisasi bursa sampai saat ini masih sekadar wacana dan masih sangat sulit dilakukan. Hal tersebut tergantung dari anggota bursa yang berpengaruh di pasar bursa. “Tergantung dari anggota bursa yang paling berpengaruh, pemegang saham yang paling besar, apakah mereka mau sahamnya dibeli atau tidak.”katanya kepada Neraca di Jakarta kemarin.

Dia kembali menegaskan, peran orang-orang yang berkepentingan di bursa sangat menentukan mulus atau tidaknya rencana demutualisasi tersebut. Apabila orang-orang yang berkepentingan, seperti regulator, dan para pegawai bursa menginginkan menjadikan bursa lebih efisien dan transparan serta memajukan keberadaan pasar modal Indonesia, tentu bisa saja dilakukan. Pasalnya, saat ini seringkali indeks bursa yang ditampilkan kualitasnya buruk. Kerapkali ada beberapa 'gorengan' saham yang tidak benar dan merugikan investor.

Kesuksesan Bursa Hong Kong

Kata Satrio, dengan melihat fenomena tersebut sebenarnya demutualisasi, maupun penyatuan bursa di ASEAN adalah hal yang perlu dilakukan sehingga standar internasional diterapkan oleh emiten. “Bursa Efek Hong Kong dan New York (New York Stock Exchange/NYSE) misalnya, telah sukses menerapkan demutualisasi bursa,”ungkapnya.

Dia menjelaskan, proses demutualisasi di negara yang bergabung dengan China dari Inggris pada 1997 ini diawali dengan penggabungan dua bursa efek, The Stock Exchange of Hong Kong dengan Hong Kong Futures Exchange Limited. Tujuan dari demutualisasi tersebut untuk meningkatkan kinerja sebagai penyedia jasa keuangan internasional serta memperkuat posisi Bursa Efek Hong Kong dalam peta persaingan industri pasar modal dunia.

Kendatipun demikian, penerapan demutualisasi tersebut tidaklah semudah itu. Pasalnya, demutualisasi tentunya akan berpengaruh pada keterbukaan segala transaksi yang terjadi. “Efek dari demutualiasasi bursa tersebut akan menjadikan setiap transaksi yang terjadi diketahui oleh publik, dan setiap para pemegang saham berhak terhadap deviden yang diperoleh bursa.” jelasnya.

Hal yang juga dikhawatirkan dengan adanya demutualiasasi, kata Satrio yaitu apabila nanti tiba-tiba saham-saham di bursa dibeli oleh Singapura, sebagai salah satu bursa terbesar di Asia Tenggara. Karena demutualisasi pada hakikatnya adalah proses pengalihan kepemilikan bursa efek dari semula berlandaskan pada kepemilikan terbatas pada anggota menjadi kepemilikan yang berlandaskan kepemilikan saham.

Bukan Agenda Utama

Sebagaimana diketahui, Kepala Eksekutif Pasar Modal Nurhadai pernah bilang, rencana demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kemungkinan tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat ini, “Demutualisasi bursa dalam waktu dekat ini tidak dilakukan. Memang dalam revisi undang-undang pasar modal boleh dilakukan tetapi harus diberikan payung hukumnya,"paparnya.

Sebelumnya ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Airlangga Hartato menuturkan, wacana demutualisasi bursa telah berlangsung lama. Rencana tersebut telah dimasukkan dalam master plan pada 2014.

Adapun permintaan demutualisasi BEI ditujukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja BEI dalam melakukan pengawasan agar lebih efisien dan transparan. Hal ini dilakukan mengingat selama ini pihak yang diawasi oleh BEI merupakan perusahaan efek yang merupakan pemegang saham BEI. Pelaksanaan demutualisasi BEI memang bergantung pada amandemen UU No.8/1995 tentang pasar modal yang masih berlangsung. (lia)