Redupnya Kredibilitas DPR

Meski usianya kini menginjak 67 tahun, kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlihat makin meredup. Pasalnya, perilaku sebagian besar anggota dewan seperti banyak yang bolos saat sidang maupun gaya hidup yang kian glamour senang bepergian ke luar negeri telah membuat kredibilitas lembaga tinggi negara itu kian tidak berwibawa, bahkan masyarakat seringkali mencibir dengan plesetan sebagai "Dewan Pembiaran Rakyat".

Berita terbaru adalah, sejumlah anggota Pansus RUU Desa melakukan studi banding ke Brazil dengan menghabiskan anggaran negara Rp 1,6 miliar, dianggap sebagai hal yang biasa kendati beberapa waktu sebelumnya, banyak pihak mengritik tajam terkait studi banding anggota DPR ke beberapa negara Eropa.

Inilah potret DPR yang mengalami degradasi moral di antara anggotanya. Padahal di sisi lain, kita sering melihat suasana kehidupan yang menyedihkan menimpa masyarakat kecil seperti terpaksa bunuh diri bersama anaknya terjun ke kali karena tidak sanggup lagi menanggung biaya hidup, sementara anggota dewan berleha-leha menghamburkan uang ke luar negeri yang tidak jelas hasil pertanggungjawaban kinerjanya.

Berdasarkan data Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), kinerja DPR dari tahun ke tahun belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Misalnya pada 2005, dari target 55 RUU, hanya terselesaikan 14. Lalu pada 2006, dari 76 RUU hanya mampu menghasilkan 39. Berikutnya pada 2007, dari target 78 RUU, hanya selesai 40. Sementara tahun 2008, dari 81, hanya selesai 61 UU. Sedangkan tahun lalu, DPR hanya menghasilkan 24 UU dari target 93 RUU.

Penyebabnya, adalah menjalarnya praktik hedonisme di sebagian besar anggota DPR. Padahal, DPR sejatinya sebagai lembaga tinggi negara yang strategis, penting, berwibawa dan terhormat karena memiliki fungsi pengawasan, penyusun undang-undang keuangan negara (APBN). Sehingga idealnya DPR memiliki kewenangan luhur demi kepentingan orang banyak, jangan seperti sekarang muncul perilaku hedonis beberapa pejabat di dalamnya.

Praktik hedonisme adalah gaya hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kesenangan sebanyak mungkin dan seminimal mungkin menghindari kerja keras yang membuat lelah. Artinya, seseorang yang telah terjangkit virus hedonisme ini cenderung memiliki tindakan bergaya instan misalnya, berorientasi memperoleh harta dari hasil akhir bukan proses bagaimana membuat hasil akhir karyanya.

Dengan cara demikian, ia akan melakukan berbagai modus pembenaran atas apa yang telah dilakukannya. Standard etika maupun norma hukum berani dilanggar demi memuja kesenangan. Selain itu, mereka juga memiliki rasa kenikmatan di atas rata-rata yang tinggi. Misalnya gaya hidup bagi kebanyakan orang pada umumnya, memiliki mobil cukup seharga seharga Rp 150 juta sudah cukup pantas. Namun, bagi orang yang hedonis, harga mobil harus seharga miliaran rupiah sebagai bentuk prestise di mata publik.

Gaya hidup hedonisme sekarang ini yang menjadi sindrom para anggota DPR kita. Mereka merasa kekuasaan yang melekat dalam dirinya identik dengan aneka privilege berupa fasilitas dan pelayanan. Perasaan hati sudah berada lebih tinggi saat menduduki suatu jabatan telah menjadi jerat yang membuat mereka enggan memasuki ruang kesederhanaan hidup yang secara universal, yang bisa dirasakan dari pusaran kepedulian sosial orang banyak.

Bila problem ini tidak segera diatasi, maka kesenjangan (gap) antara orang kaya dan miskin di Indonesia semakin melebar. Padahal, anggota dewan maupun pejabat negara seharusnya memberi contoh keteladanan. Anggota DPR dituntut mampu berempati, bersimpati, dan punya rasa sepenanggungan dengan lingkungan dan masyarakat yang harus dilayaninya. Ingat, posisi pejabat adalah melayani, bukan dilayani.

Related posts