Oleh Prof. Dr. Sofyan S. Harahap

Guru Besar FE Univ. Trisakti

Dalam sistem ekonomi kapitalisme diyakini bahwa hanya dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara bisa mencapai kemakmurannya. Dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan kesempatan kerja dapat disediakan bagi penduduk yang semakin bertambah, perusahaan bisa survive, dan negara bisa mendapatkan penerimaan pajak untuk membiayai pemerintahan dan kebutuhan publik lainnya.

Untuk mencapai pertumbuhan itulah maka pemerinta melakukan semua kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu a.l. stabilitas ekonomi, stabilitas moneter, sistem perbankan yang dipercaya, dan stabilitas nilai uang.

Untuk menjaga stabilitas moneter khususnya nilai uang biasanya negara menugaskan Bank Indonesia (BI) yang bertugas untuk menjaganya. Lalu BI menerapkan apa yang disebut “inflation targeting”. Ini bermakna agar kebijakan bank sentral itu terfokus dalam memanai stabilitas ekonomi maka cukup diarahkan difokuskan pada pengamanan stabilitas uang. Namun salah satu penyakit yang menggerogoti nilai uang adalah inflasi.

Inflasi berari bahwa daya bilang uang menurun disebabkan keseimbangan moneter antara peredaran jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang beredar tidak seimbang. Menurut Teori Irving Fischer untuk stabilitas moneter maka MV=PQ  atau jumlah uang yang beredar sama dengan jumlah produksi yang beredar. Jika MV atau jumlah yang beredar lebih banyak daripada barang yang tersedia di pasar, maka akan menimbulkan harga naik yang akhirnya menimbulkan inflasi. Sebaliknya jika jumlah produksi di peredaran lebih banyak ketimbang uang yang beredar maka akan terjadi deflasi.

Bank Indonesia sebetulnya lebih concern dengan inflasi karena uang yang sifatnya sangat likuid sangat mudah naik turun tanpa bisa dengan mudah dikontrol. Jika pun ada kemampuan BI hanya melakukan secara tidak langsung misalnya dengan menaikkan BI Rate  agar dana bisa masuk ke bank sentral. 

Nah, dengan terjadinya deflasi atau dengan kata lain jumlah barang yang beredar lebih sedikit dari nilai uang yang beredar maka situasi ini sebenarnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena dalam situasi deflasi dimana barang-barang yang dibutuhkan pasar lebih sedikit maka situasi ini menjadi peluang bagi pemerintah mengubah semua kebijakannya yang menimbulkan kelangkaan barang.

Pemerintah sejatinya dapat memperlancar distribusi barang dan membenahi infrastruktur perhubungan dan mendorong peningkatan produksi. Perlunya kerjasama antara BI dan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan sektor riil akan dapat lebih menyesuaikan kebijakan agar bisa mencegah terjadinya deflasi sehingga kembali menuju keseimbangan  moneter dimana MV = PQ.

Karena itu, keharmonisan kebijakan antara dua lembaga ini masih perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai sasaran pemerintah terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akhirnya kesejahteraan ekonomi rakyat. Namun semua itu tidak akan berhasil jika aspek yang menggerogoti kebijakan seperti birokrasi yang lamban dan kaku., serta praktik korupsi masih terus berjalan.

Sejauh ini pemerintah tidak memfokuskan kebijakannya untuk menyiapkan infrastruktur  yang dibutuhkan untuk memperlancar distribusi barang seperti sarana jalan, energi, kereta api, kapal laut yang lebih efisien.Di sini pemerintah hanya mengandalkan kebijakan, SK, Keppres, Inpres yang hanya belaku di atas kertas, di file sehingga hasilnya hanya “pepesan kosong”, atau “macan kertas”.