Andalkan Proyek APBN, Pengusaha Lokal Tidak Kreatif

MENTAL ENTERPRENEURSHIP MASIH LEMAH

Senin, 03/09/2012

Jakarta – Kritik pedas yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada kalangan pengusaha yang tergabung dalam Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) terkait ketergantungan mereka pada proyek-proyek APBN, menunjukkan betapa pengusaha nasional terlihat begitu cengeng, tidak kreatif, dan miskin inovasi.

NERACA

Direktur Eksekutif Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika menegaskan, kritikan Presiden SBY kepada pengusaha nasional itu memang tidak salah. Karena, selama ini banyak pengusaha Indonesia tidak kreatif dalam memanfaatkan peluang yang ada dan tidak sedikit yang hanya mengandalkan APBN yang pada 2014 mendatang ditaksir mencapai Rp 2000 triliun. Hal ini, menurut dia, merupakan akibat dari fundamental kewirausahaan (entrepreneurship) mereka lemah lantaran hanya mewarisi bisnis dari keluarganya.

“Banyak pengusaha di Indonesia yang bukan pengusaha sejati yang merintis dari bawah. Pada umumnya mereka menjadi pengusaha meneruskan usaha keluarga sehingga wajar saja kalau sampai saat ini banyak pengusaha yang bergantung dari proyek-proyek dari pemerintah saja,” ujarnya kepada Neraca, Minggu (2/9).

Lebih jauh lagi Erani memaparkan, fenomena pengusaha mengandalkan proyek pemerintah tidak hanya berada di tingkat pusat. Di daerah pun juga terjadi hal serupa. “Ada juga pengusaha di daerah, mereka sangat bergantung dengan dana APBD dari pemerintah daerah setempat. Seharusnya mental pengusaha tidak begitu,” tandas dia.

Sebenarnya, lanjut Erani, pengusaha nasional baik di pusat maupun daerah memang tidak diharamkan untuk masuk dalam proyek-proyek pemerintah. “Kalau tahap awal memang membutuhkan dana ya tidak apa-apa. Namun untuk tahun selanjutnya jangan hanya bergantung dari dana APBD. Intinya pengusaha itu harus bisa kreatif dan inovatif memanfaatkan peluang yang ada,” tegasnya.

Menurut Guru Besar FE Univ. Brawijaya itu, dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia seharusnya pengusaha bisa bermain di kancah internasional, dan jangan mengandalkan proyek dari pemerintah. “Pada dasarnya pengusaha Indonesia masih lemah dari segi inovasi, pengembangan teknologi dan penetrasi pasar,” terang Erani.

Namun, hal yang paling disayangkan adalah fenomena pengusaha Indonesia yang hanya menjadi calo proyek APBN. Mereka tak memproduksi apapun dan mengandalkan pemasukan dari marketing fee yang didapat dari praktik pencaloan proyek. “Apalagi hanya menjadi calo dari proyek besar dan melempar lagi ke kontraktor dengan mendapatkan keuntungan sedikit,” paparnya.

Diversifikasi Usaha

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur, Konstruksi dan Properti Zulkarnain Arief berpendapat, ucapan Presiden SBY kepada pengusaha nasional tersebut merupakan imbauan yang baik. Apalagi, dalam hitungannya, banyak proyek dari pemerintah yang belum bisa diserap oleh pengusaha lokal.

“Sebagai pengusaha memang sebaiknya jangan terlalu berharap banyak dari proyek APBN, dari sektor infrastruktur saja hanya 28% yang mungkin diserap (dimanfaatkan) tidak banyak. Saya rasa malah yang lebih banyak mengandalkan APBN adalah pihak swasta dan BUMN. Lagipula, biasanya dari nilai APBN yang dianggarkan sekitar Rp200-an triliun untuk bidang konstruksi hanya terserap 50% dari proyek yang tenderkan, dan rata-rata perusahaan BUMN yang lebih didahulukan,” ungkap Zulkarnain.

Itu sebabnya, Zulkarnain mengimbau pengusaha lokal untuk lebih kreatif daripada mengandalkan APBN. “Jangan sampai berharap, sudah seharusnya pengusaha melakukan diversifikasi usahanya, melakukan investasi guna menyerap tenaga kerja. Sebagaimana infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, jalur kereta api, itu kan merupakan investasi pengusaha juga yang mana peruntukannya membantu pemerintah supaya logistik lancar, bisa menjalankan roda perekenomian dengan baik,” beberanya.

Sementara itu, mantan Ketua HIPMI Erwin Aksa mengakau tidak mempermasalahkan kalau saat ini banyak pengusaha yang memanfaatkan dana APBN. Pasalnya, saat ini banyak pengusaha yang bermitra dengan pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur dan lain sebaginya. “Namun, kalau semua dilakukan sesuai aturan dan transparan bukanlah masalah,” ujarnya.

Meski demikian, dia berharap agar pengusaha jangan terlena bekerja sama dengan pemerintah. Karena sudah sebaiknya, saat ini pengusaha itu menjadi pengusaha yang riil. Seperti memiliki pabrik, serta memproses barang sendiri. “Karena saat ini, banyak pengusaha yang istilahnya menjadi trader akan barang pengadaan pemerintah. Namun sejauh semua dilakukan sesuai aturan itu bukanlah masalah,” tegas Erwin.

Dia juga mengakui, keikutsertaan swasta dalam proyek APBN merupakan buah dari kebijakan pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung menarik mereka dalam sejumlah proyek pemerintah. Lebih-lebih, pemerintah menginginkan harga murah dalam menjalankan proyeknya.

“Toh itu semua juga terjadi dikarenakan keinginan pemerintah yang lebih menyenangi barang murah. Sementara di satu sisi pengusaha mengimpornya dari negara lain untuk memperoleh keuntungan. Akibatnya, banyak pengusaha yang mengejar untung dengan cara itu,” kata Erwin.

Untuk itu, dibutuhkan keinginan politik (political will) pemerintah jika mereka tidak menghendaki adanya pengusaha yang riil pengusaha. “Dalam hal ini, sebaiknya pemerintah jangan selalu menuntut barang yang murah, karena memang jika barang tersebut diproses di Indonesia tentu harganya lebih mahal,” cetusnya.

Jika pemerintah tetap ingin bekerjasama dengan pengusaha lokal dengan mengejar harga yang lebih murah, maka sambung Erwin, hal itu bakal sulit dilakukan. Sebaliknya, apabila pemerintah selalu mengejar harga termurah, maka pemerintah jangan mempermasalahkan pengusaha lokal yang mengejar keuntungan dengan melakukan importasi. “Sementara kalau tuntutan pemerintah hanya barang murah, pengusaha akhirnya memutuskan untuk mengimpornya dari negara lain, seperti China. Maka itu sebaiknya juga tidak dipermasalahkan,” tutup Erwin. iwan/novi/ahmad/munib