Oleh: Prof. Firmanzah, PhD

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan

Dalam pidato RAPBN 2013 dan Nota Keuangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan total anggaran belanja negara 2013 direncanakan mencapai Rp 1.657,9 triliun. Jumlah ini meningkat sebesr 7,1% dari pagu APBN-P 2012. Belanja negara di beberapa tahun mendatang akan semakin meningkat. Bahkan diproyeksikan pada RAPBN 2015, anggaran APBN 2015 sudah di atas Rp. 2.000 triliun.

Pendapatan sektor perpajakan dan sektor bukan-pajak akan terus ditingkatkan seiring dengan semakin bergairahnya perekonomian Indonesia.   Anggaran belanja negara diarahkan sebesar-besarnya untuk me-leverage pembangunan ekonomi, mencingkatkan kesejahteraan rakyat dan sekaligus tetap menjaga kewaspadaan akan dampak krisis global. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas (capacity-building) dari penyelenggara negara perlu terus dilakukan dan ditingkatkan.

Program edukasi, training, workshop dan sosialisasi prosedur anggaran kepada tiap-tiap unit kerja pemerintah akan terus dilakukan baik di tingkat pusat dan daerah. Beberapa waktu yang lalu UKP4 menyampaikan laporan terkait pola penyerapan anggaran pada Juni 2012 telah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011. Sampai Juni 2012 realisasi belanja APBN mencapai 32%, meningkat 7%  dibandingkan 2011 yang mencapai 25%.

Upaya efektivitas penyerapan anggaran semester-I akan terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang untuk bisa mencapai 50%. Perbaikan kualitas perencanaa, pembenahan dan penyederhanaan sistem pencairan anggaran terus dilakukan agar kualitas penyerapan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai waktu.         

Dari sisi kontrol dan pengawasan penggunaan anggaran negara, peran badan audit baik BPKP maupun BPK terus berupaya agar penyalahgunaan penggunaan anggaran negara terus dapat dikurangi. Untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan maka kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) perlu terus dijamin.

Dalam RAPBN 2013, kesejahteraan PNS, TNI dan Polri, dan Hakim ditingkatkan untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kesejahteraan perlu terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan harapan tingginya kualitas pelayanan yang menjadi harapan masyarakat Indonesia.  

Program reformasi birokrasi yang tengah bergulir menjadi ujung tombak dalam capacity-building aparatur negara. Tujuan besar dalam reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan clean government dan good governance. Lebih spesifik, reformasi birokrasi diarahkan untuk mengurangi penyalahgunaan kewenangan, menjadikan negara sebagai instiusi most-improved bureaucracy, meningkatkan mutu pelayanan masyrakat, efisiensi biaya dan waktu, dan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif dan efektif dalam menghadapi globalisasi.  

Prinsip-prinsip ini akan menjamin penggunaan anggaran negara yang semakin membesar jumlahnya menjadi lebih transparan dan akuntabel. Sehingga kita semua dapat menjadikan APBN sebagai motor pembangunan ekonomi nasional bersama-sama dengan sumber pendanaan lain seperti dari BUMN, swasta dan belanja rumah tangga.