Walhi Tolak Pembangunan Bandara Karawang - Sarat Kepentingan Asing

NERACA

Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menolak rencana pemerintah membangun bandara di Karawang. Pasalnya, selain masalah lingkungan, proyek itu ditengarai merupakan bentuk intervensi pemerintah Jepang lewat Japan International Corporation Agency (JICA).

“Menolak intervensi JICA yang mengatur kebijakan pembangunan di Indonesia dan Jawa Barat dan memaksa pemerintah merealisasikan pembangunan bandara di Karawang. Menolak pembangunan bandara dan meminta pemerintah pusat untuk lebih memihak kepada kepentingan ekologi dan masyarakat Jawa Barat,” kata Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat Dadan Ramdan dalam keterangan tertulis yang diterima Neraca, Minggu.

Selain itu, pihaknya menyatakan menolak adanya perubahan RTRW Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Karawang untuk melegalisasi dan meligitimasi pembangunan bandara di Karawang. Juga, mengajak seluruh elemen masyarakat Karawang dan Jawa Barat umumnya menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan bandara ini. “Rencana pemerintah pusat yang didukung agen pemodal JICA untuk membangun bandara di Karawang selayaknya dibatalkan atau tidak dilakukan,” tambahnya.

Walhi berpendapat, rencana pembangunan Bandara di Karawang melanggar Perda No 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jawa Barat 2009-2029. Dalam perda ini, Karawang yang masuk pada wilayah pembangunan (WP) Purwasuka ( Purwakarta, Subang dan Karawang ) tidak diperuntukan untuk pembangunan bandara. Sehingga RTRW Kabupaten Karawang pun harus mengacu kepada RTRW Propinsi Jawa Barat.

Di samping itu, dari pengalaman sebelumnya, pembangunan bandara berdampak secara ecara ekologi dipastikan akan turut memasifkan alihfungsi lahan, mengurangi kawasan resapan konservasi air dan lindung, apalagi pembangunan bandara berada dilokasi hutan negara yang berfungsi lindung dan lahan pertanian produktif. Selain itu dipastikan pembangunan bandara akan menggusur petani dan buruh tani hilang tanah dan mata pencahariannya.

“Rencana pembangunan bandara yang memakai skema kemitraan pemerintah dan swasta ini adalah keinginan dan kebutuhan JICA untuk memuluskan investasi asing bukan kebutuhan masyarakat Karawang dan Jawa Barat. Keberadaan bandara hanya akan menguntungkan para pemodal asing belaka untuk investasi modalnya di Jawa Barat. Pihak pengusaha asinglah yang akan diuntungkan dengan bandara ini sementara masyarakat Karawang dan Jawa Barat belum tentu menikmati secara langsung. Yang terjadi adalah petani digusur dari tanahnya,” tambahnya.

Studi Amdal

Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyatakan saat ini JICA sedang melaksanakan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk Bandara Karawang. Pemerintah serius mengembangkan infrastruktur layanan penerbangan di bandara baru di Karawang, Jawa Barat dan bandara ini didesain mendukung kapasitas Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang.

"Studi amdal tentang Bandara Karawang sedang dalam proses oleh JICA dan selesai September 2012," ujar Direktur Kebandarudaraan Kementerian Perhubungan, Ignatius Bambang Tjahjono, di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, lokasi yang bakal dipilih pemerintah berada di hutan produksi yang jauh dari persawahan. "Lokasinya sudah dipilih dekat Jatiluhur yang merupakan wilayah hutan produksi, tidak dekat persawahan," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S Gumay, menyatakan studi untuk pembangunan Bandara Karawang, Jawa Barat, sudah final. "Kapasitasnya sama dengan Bandara Soekarno-Hatta, bisa sampai 100 juta orang," kata Herry.

Menurut Herry, laporan akhir studi untuk Bandara Karawang akan dipresentasikan pekan depan. Herry menjelaskan Bandara Karawang dibangun untuk mengurangi beban kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta.

Untuk pembangunan Bandara Karawang, lanjut Herry, menggunakan mekanisme ''Public Private Partnership'' (PPP). "Yang jelas, pemerintah pusat tidak akan mengeluarkan dana untuk bandara tersebut," terangnya.

Namun, Herry mengatakan masih belum ada nilai investasi untuk bandara tersebut yang bisa diumumkan. Menurut Herry, akan ada tiga tahap pembangunan. Dalam tahap pertama, akan dibangun satu ''runway'' dan terminal. Selanjutnya, Herry menurutkan, akan dilakukan studi untuk melihat tingkat ''demand'' dari masyarakat dengan adanya bandara baru tersebut.

Dia menjelaskan, rencana pembangunan runway 3 Soekarno Hatta tetap tidak bisa menjawab pertumbuhan penumpang pesawat pada masa mendatang. Dengan adanya, runway 3, jelasnya, Soekarno Hatta hanya bisa menampung 70 juta penumpang. Tahun lalu saja, yang melewati Bandara Soetta telah melebihi 50 juta penumpang. Dengan pertumbuhan yang ada saat ini, dalam beberapa tahun lagi kapasitas diperkirakan sudah melebihi 70 juta.

Pemerintah juga berencana mempermudah akses menuju bandara baru di Karawang, Jawa Barat, dengan menghadirkan infrastruktur pendukung, yakni kereta api dan jalan tol. "Akan ada toll road juga kereta bandara dari Karawang ke Jakarta," tegas Herry.

BERITA TERKAIT

ICW Minta MA Tolak PK 24 Terpidana Korupsi

ICW Minta MA Tolak PK 24 Terpidana Korupsi NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Mahkamah Agung (MA) untuk…

DPRD Tangerang Terima 14 Raperda Kepentingan Publik

DPRD Tangerang Terima 14 Raperda Kepentingan Publik NERACA Tangerang - DPRD Kabupaten Tangerang, Banten, telah menerima sebanyak 14 Rancangan Peraturan…

Hoax Ancam Keutuhan Indonesia dan Keberlanjutan Pembangunan

   Oleh: Muhammad Satyan Azikar dan Erwin Sikumbang, Mahasiswa PTN Hoax merupakan komponen perusak demokrasi yang nyata dalam momentum  pesta…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Lebih dari 4 Ribu Santri Jadi Wirausaha Baru Dibina

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian hingga saat ini membina dan memberikan pelatihan tentang kewirausahaan kepada 4.720 santri. Program strategis yang…

Komoditas Rempah Sasar Peluang Pasar Ekspor Baru

NERACA Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyebutkan komoditas rempah menjadi peluang Indonesia untuk menyasar pasar ekspor baru yang bukan…

Vokasi “Link and Match” SMK dan Industri Lampaui Target

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 2.600 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 750 industri yang akan terlibat dalam program…