NERACA

Jakarta - Pemerintah diharapkan mengarahkan Kawasan Berikat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Alasan tersebut ditujukan untuk menekan kebocoran fiskal dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

“Untuk meningkatkan pengembangan kawasan industri, pemerintah dapat mengubah 1.350 Kawasan Berikat (KB) menjadi KEK. Selama ini, fasilitas perpajakan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di KB terbukti tidak efektif karena banyak yang diselewengkan,” kata pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam, di Jakarta, pekan lalu.

Indonesia, menurut Latief, bisa meniru China yang berhasil mengembangkan industri manufakturnya melalui KEK. “Pemerintah tinggal menentukan sektor industrinya. Sektor teknologi informasi (TI) bisa saja diadopsi, tapi harus dipikirkan apakah sektor itu optimal bagi perekonomian dengan tolok ukurnya penyerapan tenaga kerja dan produk yang memberikan nilai tambah,” ungkap Latief di Jakarta,akhir pekan lalu.

Sejak 1992, lanjut Latief, China terus mengembangkan KEK dengan Provinsi Guangzhou yang menjadi pionir dan menjadi salah satu kawasan industri dan pusat perekonomian paling berpengaruh di dunia. Sebaliknya, Indonesia lamban mengembangkan KEK.

Lima KEK

Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan untuk saat ini pemerintah menargetkan untuk membangun lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga 2014. KEK itu diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di kawasan dan menyejahterakan masyarakat.

"Ada 65 masukan dari pemda maupun dari pihak badan usaha yang mengajukan untuk jadi KEK," kata Hatta. Dari 65 KRK itu, tim telah melakukan seleksi sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ada yang diatur dalam Undang-Undang, PP, dan Perpres tentang kategori KEK.

Menurut Hatta, dari 65 itu diindikasikan ada sekitar delapan yang memenuhi atau katakankah berpotensi untuk dikembangkan jadi KEK. Pada 2011, pemerintah menargetkan dua KEK, kemudian sampai 2014 itu lima KEK. Penetapan KEK itu, ujar Hatta, harus melalui PP.

"Selama ini, dari dari laporan, maka Sei Mangke (Sumut) dan Tanjung Lesung (Banten), sebagai daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan di 2011," kata Hatta. Selain itu, KEK lain yang ditargetkan ditetapkan pemerintah hingga 2014 adalah Mandalika di Sulawesi, Bitung di Nusa Tenggara Barat, dan satu KEK di Kalimantan. "Semuanya itu yang sudah kita indikasikan di dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), sudah ada indikasi dalam MP3EI itu kita lihat," ujar Hatta.

Dia menambahkan, Sei Mangke dan Tanjung Lesung memiliki basis ekonomi sendiri. Menurut Hatta, Sei Mangke itu di samping basisnya PT Perkebunan Nusantara dan industri berbasis kimia, ternyata juga Unilever telah menetapkan investasinya ke depan tidak di Jawa, tapi di Sei Mangke.

Sementara, Tanjung Lesung itu basisnya adalah kawasan wisata terpadu di areal 1.000 hektare lebih. "Itu kita harapkan bisa membangun kawasan selatan Banten yang sangat tertinggal dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan di daerah itu yang masih sangat tertinggal," katanya.

KEK Mandalika, kata Hatta, merupakan daerah yang sangat potensial karena sudah ada Bandara Internasional Lombok yang baru saja diresmikan. Nilai investasi KEK Mandalika itu US$ 3 miliar KEK Mandalika menjadi gerbang timur pelabuhan.

Skema PMA

Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur Lucky Eko mengatakan, nilai investasi di KEK Sei Mangke sebesar Rp 5,7 triliun, sedangkan pada KEK Tanjung Lesung Rp 3,8 triliun. "PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) saya kira dua-duanya, saya tidak tau persis berapa komposisinya, tetapi mungkin lebih banyak PMA," jelasnya.

Dia menambahkan, KEK Tanjung Lesung berkaitan dengan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). "Kalau nanti memang ternyata JSS itu betul-betul akan dikembangkan, itu kan daerah Banten akan menjadi salah satu tarikan yang sangat besar. Nah, dengan adanya Tanjung Lesung juga bisa membantu, Lampung dan Banten akan berkembang," katanya.