Banyak Kredit Tanpa Agunan Dipakai Buat DP KPR dan KKB - BI Bakal Perketat Pinjaman

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia (BI) akan memperketat pemberian pinjaman atau kredit dari bank kepada para nasabahnya lewat regulasi. Pasalnya, saat ini banyak praktik pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang diselewengkan untuk Uang Muka atau down payment (DP) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

“Kita pastikan dengan periksa ke banknya. Kita bisa atur dalam aturan atau surat edaran agar bank tidak melakukan itu (KTA digunakan sebagai pembayaran DP KPR atau KKB),” tutur Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Perbankan, di Jakarta, Jumat (31/8).

Menurut Halim, peraturan tersebut bertujuan supaya perbankan dapat menyalurkan kredit yang sehat kepada para nasabahnya. “Prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat itu ada dan mereka (perbankan) harus mengikuti. Dan aturan uang muka atau pembiayaan sendiri adalah bagian dari prosedur pemberian kredit yang sehat,” katanya.

Setelah aturan itu resmi dikeluarkan, maka secara berkala BI akan melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap bank-bank yang memberikan KTA. Halim menyebut, bila masih ada pihak perbankan yang menyelewengkan aturan itu, maka BI pun tidak segan untuk memberikan sanksi kepada mereka. Karena seharusnya pihak perbankan sendiri sudah tahu bahwa penggunaan KTA tidak diperuntukkan untuk DP kredit rumah maupun kendaraan bermotor.

“Kita cek, (apakah) mereka mengikuti aturan itu atau tidak. Kalau mereka tidak ikuti aturan ya tentu ada sanksinya. Ini berlaku untuk semua (perbankan),” ujarnya.

Selain itu, BI juga ingin menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential), agar keberlangsungan bisnis perbankan dapat bertahan lama, serta untuk menjaga rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perbankan.

“Dengan begitu saja tanpa BI memberikan peringatan atau surat edaran, hal itu sudah melanggar ketentuan prosedur pemberian kredit yangprudent. Ini dilakukan agar tidak menjadi debat kusir antara bank sentral dan perbankan,” jelasnya.

Sebagai informasi, BI mematok batas pemberian pinjaman dari nilai aset (loan to value atau LTV) maksimal 70% untuk KPR berluas bangunan di atas 70 m2 dan untuk KKB beroda empat. Sehingga para nasabah calon debitur harus menyisihkan dana pribadi mereka dalam bentuk uang muka minimal 30%.

Sementara itu, Chief Economic Bank Danamon, Anton Gunawan, menilai kebijakan BI yang melarang KTA sebagai uang muka sangat tepat. Alasannya, penggunaan KTA sebagai uang muka kredit akan menambah beban cicilan nasabah. Apalagi bunga KTA terhitung tinggi.

KTA adalah kredit berisiko tinggi karena tidak ada jaminan. “Bila terjadi sesuatu, seperti nasabah telat bayar cicilan atau gagal bayar, non performing loan atau kredit bermasalah akan meningkat cepat,” ujar Anton.

Sebagai catatan saja, pada 15 Juni 2012 lalu, BI telah mulai menerapkan peraturan LTV ini di perbankan konvensional dengan batas minimum down payment 30% untuk KPR dengan luas bangunan di atas 70 m2 dan kredit kendaraan bermotor (KKB) roda empat.

Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, sempat mengatakan pemberlakuan aturan LV untuk bank syariah diharapkan tidak akan berbeda dengan bank konvensional sehingga tidak terjadi ketimpangan. Rencananya aturan tersebut akan dikeluarkan pada akhir kuartal ketiga tahun ini atau pada bulan September 2012.

Related posts