FSO Blok Cepu Akan Tampung Minyak 1,7 Juta Barel

NERACA

Jakarta - Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu merupakan proyek yang diharapkan bisa meningkatkan produksi minyak nasional, karena memiliki cadangan minyak terbesar yang masih belum tereksploitasi sekitar 450 juta barel. Kapal Floating Storage and Offloading (FSO) yang akan digunakan sebagai fasilitas penampung minyak proyek Banyu Urip, diperkirakan selesai Januari 2014. Saat ini, kapal sedang dikonversi di Sembawang Shipyard, Singapura.

Kapal double Hull VLCC (Very Large Crude Carrier) buatan tahun 1993 tersebut sebelumnya adalah kapal perdagangan berbendera Yunani dengan nama MT Chios. Kapal itu termasuk klasifikasi sangat besar. Panjangnya 327 meter dan memiliki bobot mati 320.000 ton dengan kapasitas penyimpanan 1,7 juta barel. “Kapal harus selesai tepat waktu agar produksi penuh proyek Banyu Urip tetap sesuai target,” kata Deputi Pengendalian Operasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi BPMigas Gde Pradnyana melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Jumat (31/8).

Produksi minyak Banyu Urip berada di kisaran 24.000 barel per hari. Angka ini diharapkan akan mencapai 165.000 barel per hari saat fasilitas pengembangan penuh selesai dibangun pada pertengahan 2014. Gde mengingatkan, penyelesaian pekerjaan harus memerhatikan kualitas dan efisiensi biaya, serta standar keselamatan yang tinggi. Dalam pelaksanaan konversi juga perlu dioptimalkan keterlibatan kapasitas nasional, termasuk pergantian kepemilikan kapal menjadi berbendera Indonesia.

Lima Kontrak

Pembangunan fasilitas produksi penuh lapangan Banyu Urip merupakan pekerjaan besar dengan kompleksitas yang tinggi. Pekerjaan ini dibagi ke dalam lima kontrak engineering, procurement, and construction (EPC). Kapal FSO termasuk kontrak EPC 4. Gde menjelaskan, Proyek Banyu Urip menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Awal pekan ini, juga telah diresmikan pembangunan EPC 2, yakni jalur pipa darat berdiameter 20 inch sepanjang 72 km.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro telah mengeluarkan seluruh ijin prinsip untuk pembangunan fasilitas proses produksi atau EPC 1, dan fasilitas infrastruktur yang termasuk dalam EPC 5. Yang masih belum terselesaikan, lanjut dia, terkait keterlibatan komponen lokal daerah, khususnya untuk lingkup pekerjaan di EPC 1.

BPMigas telah berkomitmen proyek tersebut mesti dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bojonegoro. Di sisi lain, standar industri hulu migas yang cukup tinggi harus tetap terpenuhi. “Kami mendorong agar Pemda, kontraktor, dan MCL secara intensif berkomunikasi untuk mencari solusi,” kata Gde. Dia mengungkapkan, proyek Banyu Urip perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Untuk itulah maka BPMigas telah membentuk tim tersendiri yang disebut Wasdal (Pengawas dan Pengendali) proyek Banyu Urip.

Related posts