Dampak Tingginya Minat Terhadap Kredit

NERACA

Melihat pertumbuhan kredit KPR dan KKB yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini, sangatlah wajar apabila Bank Indonesia (BI) memberikan sinyal kepada dunia perbankan untuk senantiasa menjaga prinsip kehati-hatian terhadap penyaluran kredit.

BI mengingatkan bahwa pertumbuhan KPR yang cukup besar bisa mendorong tingginya harga rumah (properti), yang pada akhirnya tidak mencerminkan harga yang sebenarnya (bubble). Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan risiko yang mungkin terjadi di kalangan perbankan. Begitu pula rendahnya uang muka untuk pembelian kendaraan bermotor bisa menyebabkan persaingan yang tidak sehat di kalangan lembaga pembiayaan tersebut.

Selain itu, BI bermaksud mengerem pertumbuhan kredit yang bersifat konsumtif dan mengurangi jumlah impor kendaraan bermotor serta mengingatkan kalangan perbankan bahwa setiap kredit yang diberikan harus disertai uang muka down payment yang jelas dan masuk akal.

BI tentu saja punya alasan cukup untuk mengeluarkan peraturan tersebut. Berdasarkan data BI, pertumbuhan KPR sampai Desember 2011 mencapai 32,9 % (yoy), sementara Januari 2012 tumbuh 43,04% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan KKB sampai Desember 2011 mencapai 32,12% dan Januari 2012 tumbuh 29,33% ini yang mengkhawatirkan akan terjadi persaingan yang tidak sehat pada industri properti.

Namun, munculnya peraturan BI tersebut tentu saja cukup berdampak, tidak hanya bagi para nasabah tapi juga kalangan perbankan. Bagi nasabah, adanya peraturan baru BI tentang ketentuan uang muka (tunai) sebesar 30% dari nilai rumah yang akan dibeli, jelas akan memberatkan calon nasabah yang hendak berinvestasi.

Begitu pula dengan peraturan uang muka (down payment) untuk KKB, hal itu akan memberatkan calon pembeli. Sedangkan bagi kalangan perbankan, munculnya surat edaran tersebut dikhawatirkan bisa menurunkan nilai kredit konsumtif.

Kekhawatiran tersebut cukup beralasan mengingat selama ini kredit konsumsif sangat mendominasi kredit perbankan. Kekhawatiran juga muncul dari lembaga pembiayaan kendaraan bermotor, di mana dengan adanya SE Bank Indonesia tersebut bisnis kredit kendaraan bermotor diperkirakan turun sampai 30% dari target awal.

Selama ini, Indonesia dikenal sebagai pangsa pasar cukup potensial untuk penjualan kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan bermotor roda empat. Surat Edaran Bank Indonesia pasti akan memberatkan calon pembeli mengingat pangsa pasar untuk KKB jenis sepeda motor adalah kelas menengah ke bawah.

Sebagian besar pembeli kendaraan roda empat adalah juga segmen kelas menengah. Jika omzet penjualan menurun, ini tentu akan menurunkan nilai produksi. Hal itu pasti akan memengaruhi ekonomi secara nasional.

BERITA TERKAIT

Dampak Faktur Cuaca - SMCB Taksir Permintaan Semen Melambat

NERACA Jakarta — PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) memproyeksikan pertumbuhan penjualan semen pada semester I/2019 ini tumbuh lebih lambat…

DAMPAK BANYAK BENCANA DI INDONESIA - Target Devisa Pariwisata Turun US$2,4 Miliar

Jakarta-Pemerintah menurunkan target penerimaan devisa sektor pariwisata tahun ini dari semula US$20 miliar menjadi US$17,6 miliar. Penurunan dilakukan walaupun pemerintah sebenarnya ingin…

KREDIT MOTOR MANDIRI

kiri ke kanan. Direktur Keuangan Mandiri Utama Finance Wiweko Probodjakti, Dirut Mandiri Utama Finance Stanley Setia Atmadja, Dirut Bank Mandiri…

BERITA LAINNYA DI KEUANGAN

KUR, Energi Baru Bagi UKM di Sulsel

Semangat kewirausahaan tampaknya semakin membara di Sulawesi Selatan. Tengok saja, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel,…

Obligasi Daerah Tergantung Kesiapan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan obligasi daerah (municipal bond) tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya…

Bank Mandiri Incar Laba Rp24,7 T di 2018

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengincar pertumbuhan laba 10-20 persen (tahun ke tahun/yoy) atau sebesar Rp24,7 triliun pada 2018 dibanding…