Oleh : Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Ada dua kasus menarik terkait etika pejabat negara yang perlu kita simak bersama. Pertama, kasus twitter Wakil Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Prof. Dr. Denny Indrayana yang membuat ramai di kalangan advokat belakangan ini.

Kedua, kasus mundurnya 32 pejabat struktural di Kementerian Komunikasi dan Informatika secara bersama-sama, sebagai tindak lanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dua kasus tersebut memang berbeda persoalannya. Namun memiliki kesamaan yaitu mereka masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS), yang tentunya terikat oleh etika administrasi negara. Etika merupakan dimensi yang penting dari prinsip-prinsip moral dalam perilaku pejabat pada sebuah organisasi publik atau birokrasi.

Kita semua tahu bahwa pejabat negara menjalankan  mandat kepentingan publik sehingga dalam bertindak, membuat pernyataan, membuat keputusan, semuanya harus mencerminkan nilai-nilai kepentingan publik bukan kepentingan pribadi atau golongan. Karena itu, Cooper menyebut nilai etika adalah “nyawa” dari administrasi negara (values are the soul of public administration).

Artinya, sebagai roh, etika administrasi negara  akan menentukan keberhasilan dan kelangsungan hidup organisasi. Kesepakatan nilai bersama yang sering dilanggar akan menjadi budaya etika yang buruk. Ini tentu akan membuat pejabat berkepribadian buruk mempunyai lisensi untuk menjadi contoh bagi lainnya. Sehingga pejabat yang pada dasarnya berkelakuan baik menjadi terdorong atau terpengaruh untuk ikut buruk, akibatnya penyimpangan etika publik diterima sebagai hal yang lumrah. Inilah yang berkontribusi pada pembusukan birokrasi secara akut.

Padahal birokrasi merupakan salah satu faktor utama yang berperan dalam mewujudkan keberhasilan good governance. Birokrasi memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik serta dalam evaluasi kinerjanya.

Nah, untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif serta responsif dalam rangka mendukung tata kepemerintahan demokratis dan ekonomi nasional, pemerintah seharusnya menerapkan strategi kelembagaan reformasi birokrasi dengan tujuan memantapkan kelembagaan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik dan membangun kapasitas aparatur negara  yang profesional, netral, transparan dan akuntabel. Jika tiba-tiba ada 32 pejabat mundur secara serentak, tentu ini tidak baik dalam dinamika kultur kepegawaian di manapun. Memang semua PNS mempunyai hak mengundurkan diri, tapi caranya bukan demikian.

Selain itu, kita menilai reformasi birokrasi hingga sekarang tampaknya belum menyentuh perbaikan budaya kerja yang adaptif. Bagaimana etika pejabat negara bermain twitter supaya menciptakan lingkungan kondusif bagi masyarakat sekitar, saatnya perlu dibuat suatu standard operation procedures (SOP) yang bersifat umum berlaku bagi semua pejabat negara.

Ini semua untuk menegaskan esensi reformasi birokrasi, khususnya dalam pendayagunaan aparatur negara, implementasi kebijakan dan perilaku pribadi harus terus menerus selalu menunjang terwujudnya good governance setiap saat. Semoga!