Etika Pejabat Negara

Oleh : Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Ada dua kasus menarik terkait etika pejabat negara yang perlu kita simak bersama. Pertama, kasus twitter Wakil Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Prof. Dr. Denny Indrayana yang membuat ramai di kalangan advokat belakangan ini.

Kedua, kasus mundurnya 32 pejabat struktural di Kementerian Komunikasi dan Informatika secara bersama-sama, sebagai tindak lanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dua kasus tersebut memang berbeda persoalannya. Namun memiliki kesamaan yaitu mereka masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS), yang tentunya terikat oleh etika administrasi negara. Etika merupakan dimensi yang penting dari prinsip-prinsip moral dalam perilaku pejabat pada sebuah organisasi publik atau birokrasi.

Kita semua tahu bahwa pejabat negara menjalankan mandat kepentingan publik sehingga dalam bertindak, membuat pernyataan, membuat keputusan, semuanya harus mencerminkan nilai-nilai kepentingan publik bukan kepentingan pribadi atau golongan. Karena itu, Cooper menyebut nilai etika adalah “nyawa” dari administrasi negara (values are the soul of public administration).

Artinya, sebagai roh, etika administrasi negaraakan menentukan keberhasilan dan kelangsungan hidup organisasi. Kesepakatan nilai bersama yang sering dilanggar akan menjadi budaya etika yang buruk. Ini tentu akan membuat pejabat berkepribadian buruk mempunyai lisensi untuk menjadi contoh bagi lainnya. Sehingga pejabat yang pada dasarnya berkelakuan baik menjadi terdorong atau terpengaruh untuk ikut buruk, akibatnya penyimpangan etika publik diterima sebagai hal yang lumrah. Inilah yang berkontribusi pada pembusukan birokrasi secara akut.

Padahal birokrasi merupakan salah satu faktor utama yang berperan dalam mewujudkan keberhasilan good governance. Birokrasi memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik serta dalam evaluasi kinerjanya.

Nah, untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif serta responsif dalam rangka mendukung tata kepemerintahan demokratis dan ekonomi nasional, pemerintah seharusnya menerapkan strategi kelembagaan reformasi birokrasi dengan tujuan memantapkan kelembagaan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik dan membangun kapasitas aparatur negara yang profesional, netral, transparan dan akuntabel. Jika tiba-tiba ada 32 pejabat mundur secara serentak, tentu ini tidak baik dalam dinamika kultur kepegawaian di manapun. Memang semua PNS mempunyai hak mengundurkan diri, tapi caranya bukan demikian.

Selain itu, kita menilai reformasi birokrasi hingga sekarang tampaknya belum menyentuh perbaikan budaya kerja yang adaptif. Bagaimana etika pejabat negara bermain twitter supaya menciptakan lingkungan kondusif bagi masyarakat sekitar, saatnya perlu dibuat suatu standard operation procedures (SOP) yang bersifat umum berlaku bagi semua pejabat negara.

Ini semua untuk menegaskan esensi reformasi birokrasi, khususnya dalam pendayagunaan aparatur negara, implementasi kebijakan dan perilaku pribadi harus terus menerus selalu menunjang terwujudnya good governance setiap saat. Semoga!

BERITA TERKAIT

Wakaf Produktif Melalui Sukuk Negara, Solusi Pengentasan Kemiskinan

Oleh: Eri Haryanto, Staf Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR *) Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan Maret…

Presiden Kelima Indonesia - Negara Kuat Jika Pancasila Selalu Diajarkan

Megawati Soekarno Putri  Presiden Kelima Indonesia Negara Kuat Jika Pancasila Selalu Diajarkan Tondano - Presiden Kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri…

Kuasa Hukum: Permohonan RAPP Bukanlah Melawan Negara

Kuasa Hukum: Permohonan RAPP Bukanlah Melawan Negara NERACA Jakarta - Kuasa hukum PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Hamdan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Harbolnas Tembus Rp4 T, Daya Beli Kuat?

  Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF               Data dari Panitia Harbolnas alias Hari Belanja Online Nasional mencatatkan transaksi…

Pemerintah Tidak Terbuka Dengan Utang - Oleh : Edy Mulyadi Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Ngutang lagi. Kali ini berjumlah US$4 miliar dalam bentuk penerbitan global bond. Ada tiga seri global bond yang diterbitkan, masing-masing bertenor…

Finansial BUMN Konstruksi Jebol

  Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF   Ambisi membangun infrastruktur ternyata membutuhkan pengorbanan yang cukup besar. BUMN di sektor…