Sampai Akhir 2012, RBS Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Capai 6,2%

NERACA

Jakarta – Royal Bank of Scotland (RBS) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia capai 6,2% di akhir tahun 2012. Karena di kuartal kedua 2012 pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal kedua sebesar 6,4% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh permintaan dalam negeri (domestic demand) , khususnya investasi.

“Domestic demand yang baik direfleksikan impor naik 10,9% dari periode sama tahun sebelumnya, dan ini berkontribusi 8,5 poin persentase terhadap total pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan ekspor tumbuh melambat, hanya sebesar 1,9%, dibandingkan periode tahun sebelumnya. Dan pendapatan bersih ekspor turun 3,2 poin persentase dari pertumbuhan tahun sebelumnya,” kata Erik Lueth, Senior Economist Asian Region RBS, di Jakarta, kemarin.

Dengan nilai ekspor rendah dan impor tinggi, maka timbul kekhawatiran bahwa defisit neraca berjalan Indonesia akan semakin besar. ”Namun, kita berpendapat bahwa defisit yang terjadi saat ini bukan karena itu, tapi karena meningkatnya pembiayaan investasi daripada peningkatan konsumsi,” tuturnya.

Baginya, defisit neraca keuangan adalah hal wajar, mengingat Indonesia adalah negara yang sedang dalam proses pembangunan. ”Return on Capital Investment masih tinggi di tahap awal pembangunan. Sehingga wajar bila negara mengambil pinjaman luar negeri untuk investasi sebagai modal pembangunan dalam negeri. Peningkatan investasi dapat mendorong potensi produktif Indonesia dan kapasitas perolehan utang,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia tidak sensitif terhadap pelemahan ekonomi global dibandingkan negara Asia lainnya, karena permintaan dalam negeri kuat dan ekspor bahan baku tinggi. ”Apalagi jika pertumbuhan investasi bisa dijaga seperti pada kuartal kedua yaitu 12,3%; ini akan dapat meningkatkan ekspor,” ujarnya.

Selain itu, RBS juga meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus stabil, jika dapat meningkatkan tiga hal utama di masa mendatang. ”Yaitu investasi swasta, investasi pembangunan infrastruktur, dan bisnis dengan basis manufaktur,” paparnya.

Salah satu langkah pemerintah Indonesia yang dipuji Lueth dalam proses pembangunan infrastruktur adalah adanya peraturan pembebasan lahan. ”Peraturan mengenai pembebasan lahan, misalnya, menjadi salah satu cara meningkatkan pembangunan infrastruktur. Meskipun masih banyak yang harus dilakukan, kami yakin terhadap upaya konsisten pemerintah akan membuahkan hasil positif nantinya,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui ekonomi Indonesia menunjukkan gejala overheating karena keterbatasan supply bahan baku domestik untuk industri manufaktur. Keadaan tersebut tergambarkan dari impor barang setengah jadi dan impor barang modal yang melonjak pada paruh pertama 2012. Surplus neraca perdagangan pada kuartal II/2012 turun dari US$ 1,79 miliar pada kuartal I/2011 menjadi US$ 1,56 miliar.

BERITA TERKAIT

Realisasi KUR 2018 Capai Rp120 Triliun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2018…

Bakal Diakuisi Bank Korea - Crossing Bank Agris Capai Rp 1 Triliun

NERACA Jakarta – Santernya rencana PT Bank Agris Tbk (AGRIS) bakal diakuisisi perusahan perbankan asal Korea, mendorong terjadinya terjadinya aksi…

OJK Siapkan Lima Kebijakan Dorong Pertumbuhan 2019

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan lima inisiatif kebijakan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas pemerintah,…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

LPS Perkirakan BI Tahan Suku Bunga Di Awal 2019

NERACA Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate pada awal 2019 ini…

Regulator Terapkan Perhitungan Risiko Pasar Basel III Terbaru

  NERACA Jakarta - Regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadiri pertemuan para Gubernur Bank Sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawas Sektor…

Sejumlah Perusahaan Jasa Keuangan Manfaatkan NIK - Gandeng Kemendagri

  NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)…