Kebijakan Impor Beras Rugikan Petani Lokal - Indonesia di Ambang Krisis Pangan

NERACA

Jakarta - Impor beras dari Kamboja dengan volume 100.000 ton per tahun untuk jangka waktu lima tahun ke depan sangat merugikan petani. “Pemerintah selalu mengambil jalan pintas ketika terjadi krisis pangan. Saat ini ketergantungan impor bahan pangan yang semakin besar membuat bangsa ini berada di ambang kerawanan krisis pangan, apalagi tren harga bahan pangan yang tetap tinggi sehingga di luar keterjangkauan daya beli masyarakat menengah ke bawah,” kata Pengamat Pertanian H.S Dillon, di Jakarta, Kamis (30/8).

Pengembangan disektor pertanian dan ketersediaan pangan yang dilakukan pemerintah menurut Dillon, harus memperhatikan faktor kearifan lokal. Dalam hal ini juga menempatkan kesejahteraan petani di atas segalanya.

“Untuk program revitalisasi disektor pertanian yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tidak menunjukkan perkembangan. Seharusnya antar instansi pemerintah bersinergi untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dan tidak tergantung pada impor,” paparnya.

Pemerintah lanjut Dillon, diharapkan memikirkan solusi jangka panjang terkait dengan ketersediaan beras di dalam negeri. Untuk itu, pemerintah harus memperbaiki sistem irigasi dan sumber daya alam pertanian yang ada saat ini, serta menjamin ketersediaan pupuk.

“Impor hanyalah solusi jangka pendek dalam menyelesaikan masalah krisis pangan didalam negeri. Namun, untuk jangka panjang perlu dipikirkan suatu cara untuk membangun sistem ketahanan pangan,” ujarnya.

Dillon menambahkan, pemerintah diharapkan segera memperbaiki sistem irigasi pertanian. Selain itu, perlu diberikan pelatihan yang cukup bagi petani untuk meningkatkan produktivitas.

“Selama ini pengairan disektor pertanian kurang efektif dan petani selalu kesulitan mendapatkan fasilitas dalam memproduksi komoditas unggulan. Pemerintah harus memberikan pelatihan bagi petani agar menghasilkan produk yang memiliki keunggulan yang tinggi,” tandasnya.

Produksi Lokal

Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berharap pada tahun ini Indonesia tak lagi mengimpor beras dengan upaya keras meningkatkan produksi dalam negeri.

"Tahun lalu, Indonesia mengimpor setidaknya 1,7 juta ton beras dari negara lain. Tahun ini bagaimana? Saya belum berani berjanji. Namun, saya berharap tidak ada impor beras lagi tahun ini," katanya di Semarang, pekan lalu.

Dahlan mengemukakan hal itu usai memberikan kuliah umum berjudul "Penguasaan Sains dan Teknologi untuk Kemanusiaan Bangsa dan Pengentasan Kemiskinan" yang berlangsung di Universitas Diponegoro Semarang.

Menurut dia, pemerintah pada tahun ini telah melakukan rapat gabungan beberapa menteri membahas perlu tidaknya Indonesia mengimpor beras, seperti pada bulan April lalu, Juni ini, dan Juli mendatang.

Dahlan mengatakan bahwa hasil rapat koordinasi menteri pada bulan April 2012 memutuskan belum perlu mengimpor beras, kemudian pada bulan Juni ini juga keputusannya sama, dan pada Juli mendatang mungkin ada rapat kembali.

Pemerintah, kata dia, terus memantau perkembangan kondisi pangan, khususnya beras setiap bulan untuk menentukan keputusan, salah satunya berkaitan dengan perlu tidaknya Indonesia melakukan impor beras.

Pantauan dan monitor kondisi pangan, menurut dia, dilakukan rutin untuk menjamin ketersediaan stok beras sebab jangan sampai diputuskan tidak impor. Namun, ternyata Indonesia malah kekurangan stok beras.

"Rapat pada bulan Mei dan Juni 2012 memutuskan belum perlu impor beras. Untuk rapat pada Juli mendatang belum tahu. Oleh karena itu, saya belum berani berjanji. Namun, saya yakin keputusan rapat Juli mendatang tetap sama," katanya.

Dahlan mengatakan bahwa panen padi pada tahun lalu mengalami penurunan hingga 40 persen sehingga pemerintah pada tahun ini berupaya untuk meningkatkan panen dengan memperhatikan aspek benih, tanah, pupuk, dan pembasmi hama.

"Saya telah instruksikan tiga BUMN, yakni Bulog, PT Pertani, dan PT Sang Hyang Seri untuk serius menangani ini agar panen tahun ini tak lagi turun. Akan memalukan karena Indonesia adalah negara agraris," katanya.

Gerakan-gerakan pangan yang dilakukan, kata Dahlan, memanfaatkan lahan petani hingga lebih 10 ribu hektare, dan nantinya akan terus bekerja keras hingga mencapai 600 ribu ha sehingga hasilnya dirasakan lebih maksimal.

BERITA TERKAIT

Infrastruktur, Harga Pangan dan Bansos Diklaim Membaik - KINERJA 3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

  NERACA Jakarta – Pemerintah kabinet kerja genap berumur tiga tahun. Selama tiga tahun dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan…

Australia Pemasok Barang Impor Terbesar ke Banten

Australia Pemasok Barang Impor Terbesar ke Banten NERACA Serang - Negara Australia merupakan pemasok barang impor nonmigas terbesar ke Provinsi…

Indonesia – Arab Saudi Sepakat Bikin Sistem Baru - Penyaluran TKI

  NERACA   Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia sepakat menyusun sistem baru bagi warga negara Indonesia…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Perdagangan Internasional - Kinerja Ekspor Non Migas Terkoreksi 6,09 Persen di September

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan kinerja ekspor Indonesia pada September 2017 sebesar 4,51 persen dari…

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor - Kemenperin Beri Masukan Kebijakan KITE Bagi IKM

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan…

Tingkatkan Daya Saing - Standar Keamanan Produk Perluas Ekspor Mamin

NERACA Jakarta – Pengembangan inovasi dan penerapan standar keamanan produk mampu memacu daya saing industri makanan dan minuman (mamin) nasional…