NERACA

Jakarta - Pemerintah telah menyepakati proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) disatukan dengan kawasan terpadu dan disusun ke dalam term of reference (TOR). “Proyek Jembatan Selat Sunda hanya feasible jika digabungkan dengan kawasan terpadu. Saat ini, pemerintah tengah menyusun TOR dan mencari waktu untuk memanggil pemrakarsanya serta meneruskan proyek tersebut,” kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat di Jakarta, Kamis (30/8).

Dana pembangunan Jembatan Selat Sunda ini, menurut Hidayat, akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Study kelayakan pembangunan Jembatan Selat Sunda akan segera dilakukan dan pemerintah akan membangun proyek tersebut. Yang utama, pihak investor maupun pemerintah menyetujui TOR tersebut,” paparnya.

Tim Tujuh yang membahas rekomendasi kawasan infrastruktur Selat Sunda memastikan pengembangan kawasan akan digabung dengan pembangunan jembatan. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan seluruh anggota tim sudah menyepakati hal tersebut. "Kami sepakat proyek ini terus berlanjut dan setidaknya akan ada satu pertemuan lagi untuk mencapai keputusan final," kata Hidayat.

Tujuh menteri yang terlibat adalah Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Armida S. Alisjahbana, serta Menteri Perhubungan Ervert Ernest Mangindaan dan MS Hidayat.

Perjanjian Kerja

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan akan ada perjanjian kerja sama sendiri antara pemerintah dan konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera. Selain itu, ada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menampung kepentingan pemerintah dan konsorsium. "Di dalam perjanjian kerja sama tersebut akan mengakomodasi keinginan pemerintah dengan pelaksana," kata Djoko.

Perjanjian akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Kemungkinan besar studi kelayakan proyek tersebut tetap dikerjakan oleh PT Graha Banteng Lampung Sejahtera. Perusahaan milik taipan Tommy Winata ini memang ngotot untuk mengerjakan proyek triliunan rupiah tersebut.

Sedangkan pengamat infrastruktur, Sony Hary, mengatakan pemerintah perlu membangun infrastruktur secara masif agar pemerataan pembangunan berjalan dengan baik. Infrastruktur perlu melihat pada kacamata kesejahteraan masyarakat, bukan dengan melihat keuntungan bisnis. “Ada ketimpangan pengerjaan infrastruktur yang dilakukakan pemerintah, seperti rencana pembuatan Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Sumatera dan Jawa,” katanya.

Anggaran pemerintah, menurutnya, tidak akan cukup membangun infrastruktur dan pemerintah perlu membuat komitmen dengan pihak swasta. “Pemerintah harus bekerjasama dengan pihak swasta, namun harus jelas jangan melihat implikasi berupa keuntungan saja, melainkan membangun infrastruktur di Indonesia dengan baik,” tandasnya.

Di tempat berbeda, Guru besar Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Herman Wahyudi, menolak rencana pembangunan jembatan terpanjang di kolong langit itu. "Risikonya tinggi dan butuh biaya mahal," katanya.

Sebelumnya penolakan juga telah disampaikan mantan Rektor ITS, Priyo Suprobo, dalam diskusi bersama sejumlah menteri. Menurut Herman, jembatan lebih berorientasi daratan ketimbang maritim. "Padahal, Indonesia negara kepulauan,” kata dia.

Menurut Herman, lebih baik mengembangkan pelabuhan di Merak dan Bakaheuni ketimbang membangun Jembatan Selat Sunda. Membangun jembatan butuh dana Rp 100 triliun, sedangkan pelabuhan cukup Rp 10 triliun. Namun, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tak sependapat. Pakar transportasi di BPPT, Joko Priyo Utomo, memandang jembatan lebih melancarkan transportasi. “Service rate-nya paling kecil ketimbang model lain,” ujarnya.