Waspadai Efek Domino Kenaikan TDL - PENGUSAHA TEKSTIL TERPUKUL

Jakarta – Rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15% secara bertahap pada 2013 diyakini bakal memberatkan para pengusaha. Pasalnya, selain biaya produksi pada sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) akan meningkat hingga 20%, kenaikan TDL sebesar itu juga dipercaya akan mendatangkan efek domino yang sangat besar bagi industri nasional.

NERACA

“Jika pemerintah naikkan TDL 15% pada tahun depan, maka biaya produksi industri TPT menjadi 20% dengan komposisi sektor garmen 1%, spinning 3% hingga 4% dan memberikan efek domino yang sangat besar terhadap tenaga kerja. Produsen TPT tidak mungkin menaikkan harga produk jadi karena permintaan di pasar domestik maupun ekspor terus menurun,” kata Direktur Industri Tekstil dan Aneka Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Ramon Bangun, di Jakarta, Rabu (29/8).

Lebih jauh lagi Ramon menegaskan ketidaksukaannya terhadap rencana kenaikan TDL tahun depan. “Saya tidak suka TDL naik karena kebutuhan listrik untuk industri tekstil sangatlah penting dan pasokan energi untuk sektor TPT merupakan faktor utama yang harus diperhatikan pemerintah. Listrik merupakan salah satu penunjang utama bagi produksi TPT. Kenaikan TDL membuat pelaku usaha kehilangan margin dan menurunkan daya saing industri dalam negeri,” paparnya.

Senada dengan Ramon, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, pelaku usaha TPT menolak jika kenaikan TDL hanya diberlakukan kepada dunia usaha. “Jika ini dilakukan, menunjukkan penaikan tarif yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan politis. Apablia pemerintah tetap menaikkan TDL, harus dikenakan kepada seluruh kelas tarif pelanggan, dengan presentase kenaikan secara proporsional,” kata Ade.

Ade menambahkan, naiknya TDL membuat impor TPT semakin besar dan membuat industri TPT di Idonesia semakin terpuruk. “Dikhawatirkan impor TPT makin tinggi dengan menurunnya produktivitas industri PT nasional akibat meningkatnya biaya energi. Selain itu, investor akan berpaling ke negara lain yang memberikan fasilitas yang menarik dengan biaya produksi yang murah,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menjelaskan, terkait dengan rencana pemerintah menaikkan TDL tahun depan, pihaknya akan segera mengadakan pertemuan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian pada awal atau pertengahan bulan September ini, untuk membahas masalah tersebut. Tujuannya, lanjut Sofjan, agar mereka tahu seberapa pentingnya dampak kenaikan TDL bagi sektor industri, karena tidak semua industri dapat menerima kenaikan itu.

“Walaupun mereka katakan 1% tiap bulan, tapi kita menghitungnya tetap secara keseluruhan yaitu 12%-15%. Di samping itu, bagi pengusaha kenaikan bukan hanya di TDL, tahun depan itu banyak sekali yang harus ditanggung kami, gas bulan depan dan tahun depan naik, belum lagi kenaikan UMP, dan lain-lainnya yang menunjang operasional industri,” terang Sofjan kepada Neraca, kemarin.

Beratkan UKM

Menjelaskan tentang sektor industri mana yang bakal terkena dampak dari kenaikan TDL ini, Sofjan mengkhawatirkan, industri UKM yang akan kena dampaknya, walaupun dari segi harga produk bisa naik 3-5%. “Pertanyaannya apakah produk mereka bisa bersaing dengan yang impor, akibatnya produknya tidak ada yang membeli, sedangkan biaya produksi tetap jalan, kalau terus-terusan seperti ini, habis lah industri kita,” tegas Sofjan.

Di samping itu, Sofjan juga mengritik pemerintah yang terlampau gampang mengatakan kenaikan TDL tidak memberatkan pengusaha, karena bukan mereka yang bayar listriknya. “Di sini ada banyak pengusaha yang berusaha memutarkan roda perekonomian. Boleh saja naik, tapi berikan kepada kami penjelasan, pengelompokkan mana saja yang mengalami kenaikan. Akhirnya, pengusaha juga yang harus mensubsidi, yang industri besar mungkin tidak masalah, tapi yang kecil dan menengah ini yang sangat rentan,” ucapnya.

Jadi, sambung Sofjan, Apindo masih menunggu hasil pertemuan pengusaha dan pemerintah bulan depan. Dia menilai harus jelas pengelompokkan mana saja yang memang harus dinaikkan dan jangan sampai yang seharusnya tidak perlu disubsidi malah diberikan subsidi. “Contohnya, seperti industri garmen, mereka kan ada yang industrinya besar, tapi ada juga yang kecil. Yang besar dampaknya tidak terlalu besar, tapi banyak industri garmen yang ukuran kecil dan menengah, maka harus dilihat kebutuhan listriknya, jangan sampai mereka menaikkan harga produknya, tidak ada yang beli, lalu siapa yang tanggung jawab, belum lagi harus bersaing dengan produk impor,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi VI DPR RI, Lili Asdjudireja mengungkapkan bahwa dengan subsidi energi yang mengalami kenaikan dalam RAPBN 2013 maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menaikkan TDL. Subsidi listrik pada tahun depan mengalami kenaikan tipis dari Rp 65 triliun menjadi Rp 80,937 triliun. “Anggarannya sudah jelas, maka pemerintah tidak punya alasan untuk menaikkan harga TDL yang jelas-jelas menyengsarakan masyarakat Indonesia,” kata dia.

Menurut Lili, dengan kenaikan TDL ini maka akan berdampak besar kepada dunia industri dan bisa memukul perkembangan dunia industri. Daya saing industri Indonesia sudah rendah kemudian akan ditambah dengan kenaikan TDL maka akan memberatkan dunia industri. Hal ini akan menghambat ekspor Indonesia ke luara negeri kemudian import akan bertambah besar. “Padahal pemerintah sudah wanti-wanti untuk menaikkan nilai ekspor Indonesia untuk ke depannya dalam kebijakannya,” ujarnya.

Kemudian Lili menambahkan bahwa kenaikan TDL akan berimbas kepada banyaknya industri yang akan tutup. Dengan imbas tersebut, maka akan menimbulkan tingkat penggangguran yang tinggi. “Penggangguran ini akan menyebabkan masyarakat kecil akan menjadi menggangur dan menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan,” ungkapnya.

Sedikit berbeda dengan komentar sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumewa mengatakan, kenaikan TDL yang direncanakan pemerintah dapat dilakukan asalkan dapat secara efektif dapat mengurangi beban APBN. Kenaikan tersebut menurut dia juga dapat secara efektif menaikkan subsidi bagi masyarakat tidak mampu. Permasalahan subsidi menurut dia, sejauh ini sudah salah sasaran. Pasalnya, selama ini hampir sebagian besar yang menikmati subsidi adalah kalangan elite, seperti pemerintahan, bisnis, dan rumah tangga yang sebenarnya mampu.

Dengan adanya kenaikan TDL, dia berharap akan rasionalisasi subsidi. Subsidi untuk industri atau bisnis secara perlahan perlu dihilangkan. Mengingat, industri punya dampak pada produksi, akan tetapi yang memiliki dampak lebih rendah dari kenaikan TDL adalah rumah tangga. Oleh karena itu, untuk kalangan rumah tangga untuk RI 450-900 VA, menurut dia, sebenarnya tidak perlu diberikan subsidi. Sehingga kenikannya tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha. Dia mengatakan, penyesuaian tarif dasar listrik bisa dilakukan dengan pembatasan. ”Penerima subsidi hanya untuk penggunaan listrik sampai dengan 60 Kwh, sedang untuk di atas 60 kwh, bahkan 61 kwh tidak perlu disubsidi, dan harus membayar lebih mahal,” tandasnya. novi/iwan/lia/mohar/munib

BERITA TERKAIT

Waspadai Serangan Penyakit di Musim Hujan

Saat musim hujan tubuh akan lebih mudah terserang penyakit, hal itu terjadi karena perubahan suhu pada lingkungan. Ketika musim hujan…

Pelayanan Publik Dinilai Masih Buruk - YLKI NILAI KENAIKAN TARIF TOL TIDAK ADIL

Jakarta- Hasil survei dan observasi Ombudsman RI mengungkapkan, pelayanan publik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara keseluruhan masih buruk. Sementara…

Pendapatan Jasa Marga Bakal Terkerek Naik - Berkah Kenaikan Tarif Tol

NERACA Jakarta - PT Jasa Marga Tbk mengumumkan kenaikan tarif lima ruas tol yang dikelola mulai 8 Desember 2017 pukul…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Presiden Tidak Pernah Intervensi Data BPS

  NERACA Jakarta-Pejabat BPS mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Pasalnya, kualitas data pertumbuhan…

GLOBAL BOND JAGA ARUS KAS PEMERINTAH - Kemenkeu Kejar Utang 22 Obligor BLBI

Jakarta-Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu terus mengejar 22 obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini belum…

TERKAIT RENCANA KEBIJAKAN GOLONGAN TARIF - Regulator Minta Pelanggan Listrik Tak Khawatir

NERACA Jakarta – Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan program penyederhanaan golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) belum dijalankan dan masih…