Utang Negara vs Pembiayaan Investasi

Kita tentu sangat prihatin semakin membengkaknya utang pemerintah. Belum terlihat upaya serius untuk mengurangi beban utang atau menjadikan sebagai sekadar pendukung pembiayaan pembangunan. Data Kemenkeu mengungkapkan per Juli 2012, jumlah keseluruhan utang kita telah mencapai Rp 1.950,08 triliun, atau naik Rp 146,59 triliun dari posisi pada akhir 2011.

Bukan hanya itu. Pemerintah tetap percaya diri mampu melunasinya dengan alasan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini masih rendah, yakni 26,9%, sehingga tingkat kemampuan membayar utang masih besar. Kondisi keuangan pemerintah pun disebut-sebut masih sangat sehat karena defisit anggaran masih di bawah 3%.

Apalagi Asian Development Bank (ADB) konon telah menyiapkan komitmen pengadaan utang baru senilai US$2,5 miliar. Dana bertajuk country partnership strategy ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan meningkatkan kelestarian lingkungan. ADB akan memfokuskan pinjaman maupun asistensi pada enam sektor strategis yaitu, sektor energi, transportasi, manajemen sumber daya alam, keuangan, persediaan air bersih dan layanan perkotaan lainnya, serta sektor pendidikan.

Namun yang sangat mengherankan kita, komitmen pemerintah memberikan pinjaman US$ 1 miliar kepada IMF menjadi paradoks dalam manajemen utang pemerintah. Artinya, negara tidak tanggung-tanggung memberi pinjaman sebesar itu untuk membantu negara lain di dunia yang dilanda krisis. Padahal, krisis Eropa cepat atau lambat akan berdampak signifikan terhadap Indonesia. Indikasi awal sudah terlihat membesarnya defisit transaksi neraca perdagangan yang tentunya berdampak pada berkurangnya cadangan devisa negeri ini.

Di sisi lain, pemerintah juga sibuk menggali pembiayaan infrastruktur dalam negeri, yang dinilai strategis dalam mendukung proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pembiayaan yang besar untuk mendanai proyek ini tentu tidak sepenuhnya bisa dibiayai dengan pendanaan domestik, tetapi memerlukan dukungan kalangan swasta, baik dalam negeri maupun asing.

Lalu kita jadi bertanya, kebijakan memberikan pinjaman kepada IMF itu apakah tidak memperhitungkan manfaat dan mudharatnya bagi kepentingan perekonomian nasional?

Selain persoalan kebijakan utang-piutang, sebenarnya sudah lama banyak pihak mengkhawatirkan tren jumlah utang pemerintah yang terus membengkak tampaknya dibiarkan menggerogoti APBN. Bahkan ada yang menilai jika dibiarkan tak terkendali, bukan tidak mungkin kita akan bernasib sama dengan Yunani. Utang telah menenggelamkan negara itu dalam krisis panjang, dan akhirnya rakyatnya juga yang menerima dampak kondisi perekonomian yang buruk di mata internasional.

Idealnya, rakyat Indonesia seharusnya memperoleh manfaat berarti dari pertambahan utang pemerintah tersebut. Namun kenyataannya kualitas belanja yang berasal dari utang tidak dirasakan. Harga pangan tidak stabil dan menggerus daya beli. Infrastruktur juga belum berkualitas serta kemiskinan, khususnya di perdesaan sudah akut. Sebagian besar utang pemerintah hanya digunakan untuk sektor keuangan dan tidak sebanding dengan alokasi ke sektor riil yang lebih berguna bagi rakyat banyak.

Karena itu, kita menilai kebijakan pemerintah memberikan pinjaman kepada IMF tergolong sangat rawan. Kondisi perekonomian Indonesia belum stabil. Dampak melemahnya ekonomi global mulai terasa kini. Buktinya, pertumbuhan ekspor pada triwulan II/ 2012 mulai melambat bahkan diperkirakan terus menurun, walau ekonomi masih tumbuh positif hingga akhir 2012.

BERITA TERKAIT

BEI Resmikan Galeri Investasi di Untan

Direktur Pengembangan Bisnis PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Nicky Hogan meresmikan galeri investasi BEI di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan)…

Investasi Pasar Modal di Kalbar Meningkat - Catatkan 9.566 Jumlah Investor

NERACA Pontianak - Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Pontianak, Taufan Febiola mengatakan, per 31 Januari 2018 sudah…

Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi - KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Era Transformasi Digital

Merebaknya disrupsi teknologi yang terjadi di berbagai aspek kehidupan manusia saat ini menjadi sorotan dalam berbagai diskursus. Era disrupsi adalah…

Korupsi Hambat Investasi

Reformasi birokrasi yang digulirkan sejak pemerintahan masa lalu hingga saat ini, ternyata belum mampu memperbaiki budaya birokrasi, terutama menekan perilaku…

Birokrasi Perizinan vs Kinerja Aparat

Proses percepatan perizinan berusaha dan berinvestasi di Indonesia tampaknya mudah diucapkan, namun sangat sulit diterapkan realisasinya di lapangan. Pasalnya, hingga…