Utang Negara vs Pembiayaan Investasi

Kita tentu sangat prihatin semakin membengkaknya utang pemerintah. Belum terlihat upaya serius untuk mengurangi beban utang atau menjadikan sebagai sekadar pendukung pembiayaan pembangunan. Data Kemenkeu mengungkapkan per Juli 2012, jumlah keseluruhan utang kita telah mencapai Rp 1.950,08 triliun, atau naik Rp 146,59 triliun dari posisi pada akhir 2011.

Bukan hanya itu. Pemerintah tetap percaya diri mampu melunasinya dengan alasan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini masih rendah, yakni 26,9%, sehingga tingkat kemampuan membayar utang masih besar. Kondisi keuangan pemerintah pun disebut-sebut masih sangat sehat karena defisit anggaran masih di bawah 3%.

Apalagi Asian Development Bank (ADB) konon telah menyiapkan komitmen pengadaan utang baru senilai US$2,5 miliar. Dana bertajuk country partnership strategy ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan meningkatkan kelestarian lingkungan. ADB akan memfokuskan pinjaman maupun asistensi pada enam sektor strategis yaitu, sektor energi, transportasi, manajemen sumber daya alam, keuangan, persediaan air bersih dan layanan perkotaan lainnya, serta sektor pendidikan.

Namun yang sangat mengherankan kita, komitmen pemerintah memberikan pinjaman US$ 1 miliar kepada IMF menjadi paradoks dalam manajemen utang pemerintah. Artinya, negara tidak tanggung-tanggung memberi pinjaman sebesar itu untuk membantu negara lain di dunia yang dilanda krisis. Padahal, krisis Eropa cepat atau lambat akan berdampak signifikan terhadap Indonesia. Indikasi awal sudah terlihat membesarnya defisit transaksi neraca perdagangan yang tentunya berdampak pada berkurangnya cadangan devisa negeri ini.

Di sisi lain, pemerintah juga sibuk menggali pembiayaan infrastruktur dalam negeri, yang dinilai strategis dalam mendukung proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pembiayaan yang besar untuk mendanai proyek ini tentu tidak sepenuhnya bisa dibiayai dengan pendanaan domestik, tetapi memerlukan dukungan kalangan swasta, baik dalam negeri maupun asing.

Lalu kita jadi bertanya, kebijakan memberikan pinjaman kepada IMF itu apakah tidak memperhitungkan manfaat dan mudharatnya bagi kepentingan perekonomian nasional?

Selain persoalan kebijakan utang-piutang, sebenarnya sudah lama banyak pihak mengkhawatirkan tren jumlah utang pemerintah yang terus membengkak tampaknya dibiarkan menggerogoti APBN. Bahkan ada yang menilai jika dibiarkan tak terkendali, bukan tidak mungkin kita akan bernasib sama dengan Yunani. Utang telah menenggelamkan negara itu dalam krisis panjang, dan akhirnya rakyatnya juga yang menerima dampak kondisi perekonomian yang buruk di mata internasional.

Idealnya, rakyat Indonesia seharusnya memperoleh manfaat berarti dari pertambahan utang pemerintah tersebut. Namun kenyataannya kualitas belanja yang berasal dari utang tidak dirasakan. Harga pangan tidak stabil dan menggerus daya beli. Infrastruktur juga belum berkualitas serta kemiskinan, khususnya di perdesaan sudah akut. Sebagian besar utang pemerintah hanya digunakan untuk sektor keuangan dan tidak sebanding dengan alokasi ke sektor riil yang lebih berguna bagi rakyat banyak.

Karena itu, kita menilai kebijakan pemerintah memberikan pinjaman kepada IMF tergolong sangat rawan. Kondisi perekonomian Indonesia belum stabil. Dampak melemahnya ekonomi global mulai terasa kini. Buktinya, pertumbuhan ekspor pada triwulan II/ 2012 mulai melambat bahkan diperkirakan terus menurun, walau ekonomi masih tumbuh positif hingga akhir 2012.

BERITA TERKAIT

Andalan Finance Raih Pembiayaan Rp270 miliar dari CIMB Niaga

  NERACA Jakarta - PT Andalan Finance Indonesia (Andalan Finance), menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) fasilitas kredit pembiayaan senilai…

Minat Investasi di Pasar Modal Meningkat - Investor di Kalsel Tumbuh

NERACA Banjarmasin – Besarnya tekad PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk terus mengkampanyekan Yuk Nabung Saham dengan menggandeng beberapa perusahaan…

Bank Dunia Ingatkan Soal Investasi SDM

  NERACA Jakarta - Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim mengingatkan pentingnya investasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Komitmen Anies-Sandi Ditunggu

  Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya resmi memegang tampuk kepemimpinan birokrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kita mendukung…

Manfaat Laporan BPK?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sepanjang semester I-2017. Dari pemeriksaan itu ditemukan 1.137 ketidakpatuhan…

Tantangan Gubernur Baru DKI

Gubernur dan Wagub baru DKI Jakarta Anies-Sandi menurut rencana akan dilantik pada 16 Oktober 2017, diharapkan mampu memberikan harapan baru…