Bapepam-LK Lunak Soal Kuasi Reorganisasi

NERACA

Jakarta–Aturan main soal kuasi reorganisasi yang diharuskan perusahaan untung, kini sudah mulai melunak. Pasalnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai pembuat aturan, akhirnya memutuskan tetap memperbolehkan emiten melakukan aksi korporasi kuasi reorganisasi.

Kepala Biro Standar Akutansi Keuangan dan Kepatuhan Bapepam-LK Etty Retno Wulandari mengatakan, kuasi reorganisasi tetap ada dan diperbolehkan untuk semua emiten karena akan diperkuat dengan penggodokan aturan sejenis pasca pencabutan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 51 yang berlaku efektif per Januari 2013 mendatang, “Kuasi Reorganisasi tetap ada dan diperbolehkan,”katanya di Jakarta, Rabu (29/8).

Menurut Etty, pencabutan PSAK 51 oleh Bapepam-LK sendiri karena standar akuntansi keuangan (SAK) sejenis tidak diatur dalam internasional financial reporting standar (IFRS). Dengan tetap diperbolehkannya aksi korporasi kuasi reorganisasi, maka emiten yang masih mengalami kerugian akibat krisis ekonomi bisa mengeliminasi saldo negatif yang dimilikinya.

Apalagi ada informasi sejumlah emiten masih merugi akibat krisis ekonomi dan belum melakukan kuasi reorganisasi. Kendati begitu, dalam peraturan yang akan disusun itu, Bapepam-LK akan memperketat syarat melakukan kuasi reorganisasi. Hal itu untuk menyesuaikan peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau perusahaan public. Misalkan saja menggunakan fair value ( nilai wajar ).

Kuasi reorganisasi merupakan tindakan secara akuntansi/pembukuan untuk menghapus saldo laba minus (defisit) yang tercantum pada ekuitas/modal, yang disebabkan oleh buruknya kinerja perusahaan di masa lalu.

Caranya dengan menilai kembali (revaluation atau adjustment) aset-aset milik perusahaan, dengan menggunakan patokan nilai wajar atau nilai pasar, atau nilai lainnya yang tersedia. Jika perlu memasukkan tambahan modal disetor.

Sebelumnya, Bapepam-LK sangat berhati-hati dalam memberikan izin kuasi reorganisasi terhadap emiten. Pelaksanaan kuasi reorganisasi sendiri hanya bisa dilakukan oleh seluruh emiten maksimal satu kali dan dilakukan dalam kondisi tertentu yang membuat emiten mengalami defisit, sehingga tidak bisa memberikan dividen kepada para pemegang saham atau investor.

Kepala Biro Penilaian Keuangan dan Sektor Riil Bapepam LK Anis Baridwan pernah bilang, kuasi reorganisasi itu menampung kejadian-kejadian luar biasa yang sangat material, seperti krisis yang terjadi tahun 1997 dan 2008 silam, bukan yang rutin. “Kalau rugi operasional saja, para emiten tidak bisa melakukan kuasi reorganisasi. Jadi kuasi reorganisasi hanya bisa dilakukan sekali,”ungkapnya. (bani)

BERITA TERKAIT

Siswa di Daerah Pun Kini Lebih Percaya Diri - Menaklukan Soal Matematika

Percaya atau tidak, terkadang sumpah serapah ada kalanya bisa menjadi kenyataan. Hal inilah yang menggambarkan pengalaman Adit, guru privat di…

Sidang Korupsi KTP-E - Akom Akui Laporkan Soal Setnov ke Ical

Sidang Korupsi KTP-E Akom Akui Laporkan Soal Setnov ke Ical NERACA Jakarta - Mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin…

Bank Dunia Ingatkan Soal Investasi SDM

  NERACA Jakarta - Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim mengingatkan pentingnya investasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Hary Tanoe Terima Gelar Kehormatan Sulsel

NERACA Makassar - Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menerima gelar warga kehormatan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang diberikan…

BEI Suspensi Perdagangan Saham Malacca

Setelah masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berikutnya perdagangan saham PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk (MTWI) dihentikan…

Panorama Bikin Anak Usaha Mitra Global

Menggeliatnya bisnis pariwisata saat ini memacu PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) untuk lebih agresif mengembangkan bisnisnya. Teranyar, perseroan membentuk anak…