Bapepam-LK Lunak Soal Kuasi Reorganisasi

NERACA

Jakarta–Aturan main soal kuasi reorganisasi yang diharuskan perusahaan untung, kini sudah mulai melunak. Pasalnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai pembuat aturan, akhirnya memutuskan tetap memperbolehkan emiten melakukan aksi korporasi kuasi reorganisasi.

Kepala Biro Standar Akutansi Keuangan dan Kepatuhan Bapepam-LK Etty Retno Wulandari mengatakan, kuasi reorganisasi tetap ada dan diperbolehkan untuk semua emiten karena akan diperkuat dengan penggodokan aturan sejenis pasca pencabutan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 51 yang berlaku efektif per Januari 2013 mendatang, “Kuasi Reorganisasi tetap ada dan diperbolehkan,”katanya di Jakarta, Rabu (29/8).

Menurut Etty, pencabutan PSAK 51 oleh Bapepam-LK sendiri karena standar akuntansi keuangan (SAK) sejenis tidak diatur dalam internasional financial reporting standar (IFRS). Dengan tetap diperbolehkannya aksi korporasi kuasi reorganisasi, maka emiten yang masih mengalami kerugian akibat krisis ekonomi bisa mengeliminasi saldo negatif yang dimilikinya.

Apalagi ada informasi sejumlah emiten masih merugi akibat krisis ekonomi dan belum melakukan kuasi reorganisasi. Kendati begitu, dalam peraturan yang akan disusun itu, Bapepam-LK akan memperketat syarat melakukan kuasi reorganisasi. Hal itu untuk menyesuaikan peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau perusahaan public. Misalkan saja menggunakan fair value ( nilai wajar ).

Kuasi reorganisasi merupakan tindakan secara akuntansi/pembukuan untuk menghapus saldo laba minus (defisit) yang tercantum pada ekuitas/modal, yang disebabkan oleh buruknya kinerja perusahaan di masa lalu.

Caranya dengan menilai kembali (revaluation atau adjustment) aset-aset milik perusahaan, dengan menggunakan patokan nilai wajar atau nilai pasar, atau nilai lainnya yang tersedia. Jika perlu memasukkan tambahan modal disetor.

Sebelumnya, Bapepam-LK sangat berhati-hati dalam memberikan izin kuasi reorganisasi terhadap emiten. Pelaksanaan kuasi reorganisasi sendiri hanya bisa dilakukan oleh seluruh emiten maksimal satu kali dan dilakukan dalam kondisi tertentu yang membuat emiten mengalami defisit, sehingga tidak bisa memberikan dividen kepada para pemegang saham atau investor.

Kepala Biro Penilaian Keuangan dan Sektor Riil Bapepam LK Anis Baridwan pernah bilang, kuasi reorganisasi itu menampung kejadian-kejadian luar biasa yang sangat material, seperti krisis yang terjadi tahun 1997 dan 2008 silam, bukan yang rutin. “Kalau rugi operasional saja, para emiten tidak bisa melakukan kuasi reorganisasi. Jadi kuasi reorganisasi hanya bisa dilakukan sekali,”ungkapnya. (bani)

BERITA TERKAIT

Go-Jek Menilai Jadi Hambatan IPO - Soal Regulasi Tidak Fleksibel

NERACA Jakarta – Ekspansifnya penetrasi pasar bisnis Go-Jek, banyak dinanti pelaku pasar modal rencana perusahaan unicorn rintisan Indonesia untuk go…

BEI Bilang Pasar Modal Punya Aturan Main - Soal Trading Halt

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengemukakan bahwa pembekuan sementara perdagangan (trading halt) dapat dilakukan jika indeks harga…

Wali Kota Mojokerto Mengaku Dikonfirmasi Soal Komitmen "Fee"

Wali Kota Mojokerto Mengaku Dikonfirmasi Soal Komitmen "Fee" NERACA Jakarta - Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus mengaku dikonfirmasi soal komitmen…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

BEI Gagas Desa Nabung Saham di Lampung

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Lampung menggagas Desa Nabung Saham untuk mendorong agar masyarakat memiliki penghasilan tambahan.”Sudah ada satu…

BFI Finance Kantungi Izin Usaha Syariah

Perusahaan pembiayaan, PT BFI Finance Indonesia Tbk telah memeroleh persetujuan perizinan pembukaan unit usaha syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).…

Total Emisi Obligasi Capai Rp 2,47 Triliun

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan telah membukukan total emisi obligasi dan sukuk sebanyak 1 emisi dari 1 emiten senilai…