Jakarta – Ambisi pemerintah meraih pertumbuhan 6%-7% di tahun 2011 dikhawatirkan menghadapi kendala pendukung berupa penyediaan unsur penunjang. Pasalnya, setelah banyak regulasi berbelit dan praktik ekonomi biaya tinggi, pasokan gas kini kembali digugat.

NERACA

Di Tanah Air, energi yang merupakan saudara kandung minyak bumi itu dibutuhkan oleh puluhan jenis industri utama. Antara lain, industri makanan-minuman, logam, keramik, semen, pupuk, petrokimia, CPO, pakan ternak, tekstil dan elektronika. Jelas terlihat, industri-industri tersebut adalah industri yang selama ini menopang sektor riil, penyedia lapangan kerja massal dan menyokong kegiatan ekonomi lainnya dan infarastruktur seperti semen dan pupuk untuk pertanian.

Wajar saja jika, kalangan industri terus mengeluh dengan seretnya pasokan gas selama ini. Begitu juga dengan pabrik setrum milik negara, PLN yang kembang kempis berharap setoran gas untuk PLTG yang masih tersendat. Walhasil, pembangkit tenaga gas mesti berbahan bakar solar yang menyedot dana 3 kali lipat dibanding gas.

Terkait hal ini, Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat pun bergegas akan mengumpulkan pelaku industri pengguna gas dan pihak-pihak yang terkait sektor gas. Dia menjanjikan akan menginventarisasi masalah gas dari industri pengguna. "Hari Jumat (besok-Red.) di Kementerian Perindustrian mau ada pertemuan semua stakeholder untuk masalah pasokan gas untuk industri," ujarnya di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/4).

Menteri berharap dari pertemuan itu akan tersusun roadmap jaminan pasokan gas industri yang menyeluruh. Sehingga industri di dalam negeri bisa tumbuh dan memiliki daya saing. Menurut dia, masalah gas yang akan dibahas yaitu soal suplai gas di luar industri pupuk.

Pasalnya, industri pupuk sudah memakai pendekatan khusus melalui program revitalisasi dengan jaminan suplai gas tersendiri dan harganya tidak komersial. "Kalau sektor industri di luar pupuk itu pakai rate komersial teman-teman industri itu sanggup hanya masalah supply gas-nya. Nanti bakal dibahas," katanya.

Terpisah, pengamat Energi Pri Agung Rakhmanto mengatakan, permasalahan  pasokan gas yang seret untuk industri merupakan dampak dari pengelolaan energi gas yang buruk sejak awal. Menurut dia, pengalokasian gas bukan hal yang susah bila ada infrastuktur di sisi hilir atau penerimanya.

“Sebenarnya pasokan gas kita di hulu itu terhitung cukup dan banyak tetapi karena  infrastuktur penerima tidak ada maka tidak bisa dimanfaatkan di hilir. Mau dipaksakan juga tidak bakal bisa,” kata Pri Agung kepada Neraca, Rabu (13/4).

Direktur Eksekutif ReforMiner itu juga menegaskan, persoalan utama di sisi hilir itu adalah pemerintah yang bekerja lamban dan bukan karena faktor teknologi atau anggaran. “Sebenarnya tidak ada kesulitan. Bahkan dari sepuluh tahun lalu sudah diusulkan tapi belum juga  direalisasikan. Infrastruktur baru bisa selesai 2012 atau 2013,”  ketusnya sambil menyebut fasilitas Terminal Gas Terapung atau Floating Receiving Terminal yang termasuk terlambat dibangun.

Selain itu, sambung Pri Agung, pasokan gas tersendat karena struktur pasar domestik juga tidak sehat. Selama ini, harga jual  gas di kepala sumur terlalu rendah yaitu hanya US$ 2 per mmbtu. Menurut dia,  seharusnya harga jual di hulu minimal US$ 5 per mmbtu untuk pasar domestik,  dikarenakan untuk ekspor mencapai US$ 15 per mmbtu. “Tapi tetap saja harga  konsumen akhirnya di domestik tinggi juga. Karena itu, mereka jadi lebih pilih  ekspor,” ujarnya.

Oleh karena itu, sambung dia, langkah konkretnya adalah  dengan menaikkan LNG di kepala sumur disebabkan konsumen dalam negeri sebenarnya berani membeli di harga US$6-US$7 per mmbtu. “Karena itu, harusnya di kisaran US$4-US$5 per mmbtu,” imbuhnya.

Sebelumnya Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) mencatat masih ada 326 pabrik dari 22 sektor industri yang masih kekurangan gas. Hingga kini para industri itu tidak mendapatkan kepastian pasokan gas untuk produksi maupun meningkatkan produksinya.

"Tercatat ada 326 pabrik dari 22 sektor industri yang membutuhkan suplai gas. Pabrik-pabrik tadi tersebar di 15 provinsi. Dengan kebutuhan 2.798-3.283 juta kaki kubik per hari (mmscfd) per tahun sampai 2015," kata Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani beberapa waktu lalu.

Menurut dia, selama ini hanya Departemen Perindustrian yang menampung keluhan pengusaha. “Tetapi secara keseluruhan, kami melihat pemerintah tidak memberikan prioritas kepada masalah ini," kata Franky. Sebaliknya, pemerintah dinilai lebih mengutamakan peningkatan ekspor gas gas ke luar negeri terutama Jepang. Dia mencatat, tuntutan pengusaha sudah digulirkan sejak 3 tahun namun belum mendapat kepastian pasokan.

FIBG juga mencatat, lebih dari 50% gas Indonesia mengalir ke pasar ekspor. Total kebutuhan gas nasional dalam negeri di 2010 mencapai 2.900 mmscfd namun pasokan melalui pipa PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) hanya sebanyak 1.500 mmscfd. “Itupun alokasi untuk perusahaan BUMN mencapai 800-1.000 mmscfd. Sisanya yang sekitar 500-700 mmscfd,” papar Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi, Saifun beberapa waktu lalu.

Di beberapa daerah, persoalan gas juga berserak. Beberapa pabrik di Jawa Timur malah akan menghentikan operasionalnya. Ini terkait rencana penghentian produksi gas sementara oleh Santos di Jatim karena perbaikan anjungan antara April dan Juni 2011.

Di Riau, Perusahaan Gas Negara (PGN) mengalihkan pasokan gas sebanyak 100 mmscfd dari sebelumnya untuk PLN ke Chevron Pacific Indonesia. Pengalihan itu berlangsung sejak Februari 2011 dan untuk mendukung lifting atau produksi minyak mentah siap jual yang mencapai 180.000 barrel per hari. ruhy/inung