Bila Serius Dilaksanakan, PMA Besar Akan Masuk

Kadin: Peluang Usaha dari MP3EI

Sabtu, 01/09/2012

Kegiatan ekonomi yang terpacu oleh pembangunan infrastruktur dengan dicanangkannya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan roda penggerak peluang usaha yang harus ditangkap oleh para anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Peluang usaha ini pun akan mengundang PMA besar masuk ke Indonesia.

NERACA

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha Tanah Air.

"Bagi Kadin, paket proyek pembangunan infrastruktur untuk MP3EI merupakan peluang yang sangat besar," kata Suryo Bambang Sulisto dalam acara Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IICE) 2012 yang digelar di Jakarta, Selasa (28/8).

Dalam pembukaan perhelatan internasional tersebut, Ketua Umum Kadin juga mengucapkan terima kasihnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena telah memberikan kesempatan bagi Kadin beserta unsur dunia usaha untuk terlibat dalam perencanaan MP3EI.

Suryo Bambang Sulisto juga mengulang pernyataan Presiden pada penyelenggaraan IICE pada tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pemerintah terus memberikan kesempatan bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

MP3EI merupakan rencana berjangka waktu 15 tahun yang terdiri atas sekitar 750 proyek dengan total nilai proyek yang mencapai hingga sekitar 240 miliar dolar AS.

Sedangkan penyelenggaraan IICE 2012 dihadiri oleh sekitar 1.000 peserta yang terdiri atas unsur dunia usaha, para pakar teknis dan logistik, jajaran menteri terkait, dan gubernur dari 33 provinsi se-Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan sebanyak 135 proyek pembangunan terkait kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) telah dilakukan "ground breaking".

"Sejak diluncurkan pada 27 Mei 2011, sampai dengan akhir Juli 2012 sudah banyak yang dicapai dalam implementasi MP3EI. Sebanyak 135 proyek pembangunan infrastruktur dan sektor riil dengan investasi senilai lebih dari Rp490 Triliun, telah dilakukan "ground breaking"," kata SBY saat membacakan Pidato Kenegaraan Presiden RI di Jakarta, Kamis (16/8).

Presiden memaparkan, MP3EI berguna untuk menurunkan kesenjangan pembangunan baik antargolongan masyarakat maupun antardaerah yang relatif masih tinggi, menurunkan pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi.

Ia juga menuturkan, strategi percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur juga merupakan terobosan untuk menghindari "middle income trap" (perangkap kelas menengah). "Dengan cara itulah, kita akan luput dari stagnasi pembangunan yang banyak dialami oleh negara-negara berpendapatan menengah," katanya.

Harus Serius

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution meminta pemerintah serius mengeksekusi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sebab, pelaksanaan MP3EI dapat mendatangkan penanaman modal asing (PMA) secara langsung dalam jumlah cukup besar.

Investasi tersebut penting untuk mengompensasi defisit transaksi berjalan akibat melemahnya ekspor.

Pernyataan Darmin tersebut diutarakan setelah ia menjelaskan pentingnya Indonesia menjaga neraca pembayarannya. Defisit transaksi berjalan tidak menjadi masalah selama tidak terlalu besar.

Namun, pada triwulan II 2012, angka defisit transaksi berjalan ternyata mencapai 3,1% dari PDB. Defisit ini tidak dapat ditutup transaksi modal sehingga NPI membukukan defisit, mengurangi jumlah cadangan devisa.

"Kita (BI) menyampaikan ke pemerintah, ke menteri-menteri ekonomi bahwa perlu fokus pada memperbaiki foreign direct investment (FDI/PMA). Artinya fokus untuk mengembangkan MP3EI harus perlu diprioritaskan yang mana sehingga PMA bisa masuk lebih besar. Transaksi berjalan itu defisitnya tidak terlalu masalah kalau bisa diimbangi dengan FDI," tutur Darmin, Senin (27/8).

Investasi sendiri, lanjut Darmin, diharapkan akan diarahkan berorientasi ekspor. Dengan demikian, di masa depan investasi yang masuk dapat memperbaiki struktur ekspor impor Indonesia.

Saat ini Indonesia banyak mengimpor bahan baku dan barang modal, sementara di sisi lain produk ekspor lebih banyak merupakan barang tambang dan komoditas sumber daya alam.

Dalam kesempatan itu, Darmin juga menjelaskan bagaimana pada masa sebelumnya pemerintah dan BI mengatasi defisit transaksi berjalan. Pada 2005, Indonesia sempat mengalami defisit transaksi berjalan pada satu kuartal.

Menurut Darmin, karena pada kuartal berikutnya pemeriontah menaikkan harga BBM, transaksi berjalan berbalik membukukan surplus. Pun pada 2008, Indonesia sempat mencatatkan tiga kuartal defisit transaksi berjalan. Kondisi baru berbalik setelah harga BBM naik.

"Sekarang, itu sudah tidak jadi kan, kelihatannya tidak jadi sehingga adjustment dari segi itu tidak berjalan. Mengapa itu penting? Kalau itu (kenaikan harga BBM) terjadi, konsumsi bbm akan turun, impor akan turun. Yang paling besar defisit itu impor minyak. Sehingga sekarang ini kita tidak menempuh jalan menaikkan harga BBM, karena tidak bisa, ya mau tidak mau kita harus fokus pada mendorong FDImasuk, mendorong ekspor, dan mengurangi semua hambatan," jelas Darmin.

Masih dalam rangka menjaga NPI, Darmin menjelaskan, BI sengaja mengerem kredit. Pertumbuhan kredit di Indonesia yang dalam tiga tahun terakhir termasuk tertinggi di dunia diharapkan dapat ditekan sedikit tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah akan memulai proses peletakan batu pertama 19 proyek masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) senilai Rp229,9 triliun pada pada semester II tahun ini.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur Lucky Eko Wurianto mengatakan awalnya pemerintah mengidentifikasi adanya 84 proyek senilai Rp 536,7 triliun yang akan di-groundbreaking pada tahun ini.

Namun berdasarkan verifikasi dan perkembangan di lapangan, hanya sekitar 55 proyek dengan total nilai Rp369,8 triliun yang bisa di-groundbreaking. Sisanya masih banyak yang mengalami kendala sehingga terpaksa harus diundur hingga tahun depan atau dua tahun lagi.

“Dari situ (55 proyek) sudah ada 36 proyek yang di-groundbreaking senilai Rp139,9 trilun, jadi masih ada 19 lagi yang harus diselesaikan tahun ini. Ini masih lebih baik daripada ketika sudah groundbreaking dan tidak jalan, akan jadi masalah,” ujarnya di sela-sela acara Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2012, Selasa (28/8).

Beberapa di antaranya ialah proyek pembangunan di kawasan Sei Mangke, Sumatera Utara senilai Rp3,75 triliun, revitalisasi pabrik pupuk Pusri di Palembang sebesar Rp18 triliun, pembangunan bawah tanah pada Cow Area Blok A di Timika Rp150 triliun, dan proyek Solway Cow di Sulawesi senilai Rp32 triliun.

Kepala Divisi Integrasi Program KP3EI Wahyu Utomo menambahkan persoalan utama yang menghambat proses pembangunan infrastruktur di Indonesia antara dalam hal ijin pinjam pakai kawasan hutan terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Selain itu juga masih adanya persoalan dalam izin rencana tata ruang, izin usaha pertambangan, izin usaha lokasi, konflik lahan, kurangnya pasokan energi dan listrik, serta permasalahan dalam hal pembebasan lahan.

“Masalah pasokan listrik ini terjadi di Jawa, dan Kalimantan ketika pabrik sudah selesai tapi pasokan listrik tidak mencukupi sehingga belum bisa diproses.”

Pada tahun 2010, sebanyak 99 dari 114 proyek yang telah digroundbreaking oleh pemerintah dan saat ini dalam proses pembangunan. Dengan demikian, sejak diluncurkan pada 27 Mei lalu, hingga Juli 2012 sudah ada 135 proyek senilai Rp496,3 triliun yang sudah digroundbreaking di enam koridor ekonomi. (agus/dbs)