Kondisi pasar tradisional di Indonesia sekarang memprihatinkan. Pasalnya, hasil kajian sejumlah lembaga penelitian (UGM, Smeru, Indef) mengungkapkan pasar tradisional kini mengalami ancaman serius dari masifnya penetrasi dan ekspansi pusat perbelanjaan dan ritel modern. Akibatnya, omset pedagang di pasar tradisional maupun toko-toko lokal menurun drastis.  

Secara umum hasil penelitian mereka memaparkan penurunan omset penjualan rata 6%, bahkan penurunan yang lebih besar dialami oleh kelompok pedagang dengan aset antara Rp 5 juta- Rp15 juta, Rp 15-25 juta, dan di atas Rp 25 juta, yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 14,6%, 11%, dan  20%.

Yang mengejutkan lagi, penelitian ini juga menemukan bahwa yang paling terkena dampak adalah mereka yang pasokan dagangannya berasal dari industri/pabrikan dan lokasinya berdekatan dengan toko modern. Sementara pedagang yang lebih banyak menjual barang mentah atau produk pertanian atau industri desa cenderung tidak separah kelompok mereka.  

Di tingkat nasional, saat ini terdapat 28 ritel modern utama menguasai 31% pangsa pasar ritel dengan total omset sekitar Rp. 70,5 triliun. Ini artinya bahwa satu perusahaan rata-rata menikmati Rp. 2,5 triliun omset ritel/tahun atau Rp. 208,3 miliar/bulan. Padahal kalau ditelusuri omset ritel modern tersebut terkonsentrasi pada 10 ritel inti, yakni minimarket Indomaret dan Alfamart (83,8%), supermarket Hero, Carrefour, Superindo, Foodmart, Yogya, dan Ramayana (75%), dan hypermarket Carrefour (48,7%), Hypermart (22%), Giant (17,7%), Makro (9,5%), dan Indogrosir (1,9%).

Angka ini sangat kontras dengan ritel tradisional yang memiliki total omset sebesar Rp. 156,9 triliun namun dibagi kepada sebanyak 17,1 juta pedagang, yang 70%-nya masuk kategori informal. Dengan demikian satu usaha pedagang tradisional rata-rata hanya menikmati omset sebesar Rp. 9,1 juta /tahun atau Rp. 764,6 ribu/bulan.

Kita melihat penetrasi pasar modern secara makro ekonomi tidak saja mengancam pelaku pasar tradisional, tetapi juga pelaku ekonomi pada sektor-sektor lain. Dengan kondisi struktur perdagangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi persaingan usaha di Indonesia makin mengarah pada pola monopoli atau oligopoli sebagai dampak dari pengaruh globalisasi ekonomi.

Hanya sayangnya, regulasi pada tingkat nasional terkait perdagangan (Perpres No 112/2007 dan Permendag No 53/2008) tidak memiliki kecukupan material dan substansial dalam memberi arah dan model perlindungan dan pengembangan sistem nilai, modal sosial, dan pelaku pasar tradisional.

Draf RUU Perdagangan yang lagi dibahas pemerintah dan DPR saat ini juga lebih mencerminkan ketertundukan pada kenyataan faktual daripada cita-cita yang ideal. Regulasi tersebut hanya melahirkan kebijakan residual, yang menjadikan pelaku pasar tradisional tetap akan sebagai obyek proyek dan pemain pinggiran.

Idealnya, kebijakan perlindungan sejatinya ditujukan untuk melindungi sistem nilai (kebersamaan dan kekeluargaan), modal sosial, dan seluruh elemen pelaku pasar tradisional yang mencakup pedagang, pemasok, pengecer, pekerja informal, dan konsumen.