Konsumen Penikmat Subsidi Listrik Diperkecil

NERACA

Jakarta--Pemerintah menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap konsumen penerima subsidi listrik. Alasanya tindakan ini demi mengurangi subsidi listrik yang semakin tinggi. Saat ini penerima subsidi listrik ada 36 kelompok. Rencananya kelompok penerima itu akan diperkecil menjadi 20 kelompok. "Pengelompokkan golongan subsidi listrik, kemudian dilaporkan ke DPR akan memberi penilaian terhadap golongan yang akan disubsidi baru nanti ketahuan golongan mana yang akan dinaikkan," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman Jakarta, Selasa (28/8)

Oleh karena itu, lanjut Jarman, nantinya dalam melakukan pengelompokan tersebut, para stakeholder dan pengusaha akan diundang untuk duduk bersama guna membahas kenaikan tarif listrik tersebut. "Yang jelas bahwa pemerintah akan menaikkan setiap tiga bulanan, sekitar 4% atau 3%. Nah, golongan-golongan mana kan kita harus bicarakan juga kepada para asosiasi dan dengan DPR," tambahnya

Lebih jauh kata Jarman, subsidi listrik dapat membengkak mencapai Rp12 triliun apabila tidak ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Subsidi tanpa kenaikan diprediksi mencapai Rp92 triliun. Padahal pemerintah hanya mengajukan subsidi listrik Rp80 triliun. "Supaya tidak terlalu berat kenaikannya, dilakukan per triwulanan. Kalau tidak dinaikkan berarti Rp80 triliun tambah Rp12 triliun, jadi Rp92 triliun," tuturnya

Menurut Jarman, pemerintah berencana menaikkan harga TDL setiap tiga bulan sekali dengan kisaran sebesar empat persen. "Jadi triwulan satu sekira 4,3%, triwulan kedua naik juga hingga triwulan keempat rata-rata naik sekira empat persen per triwulan sehingga nantinya subsidi listrik tinggal Rp80 triliun," jelasnya

Dikatakan Jarman, subsidi listrik pada 2013 sebesar Rp80 triliun, belum dikurangi risiko fiskal sebesar Rp6,5 triliun. Sehingga berkurang dibandingkan subsidi listrik 2012 sebesar Rp64,9 triliun, ditambah cadangan fiskal sebesar Rp27,9 triliun. "Dengan adanya kenaikan PLN akan diuntungkan dan dapat lebih sehat dari sisi keuangan. PLN mendapatkan revenue lebih besar dibandingkan subsidi yang diterima," imbuhnya

Seperti diketahui berdasarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PLN, tarif listrik dibagi menjadi 37 golongan. Para penerima tersebut, terdiri dari tujuh golongan dalam kelompok sosial, enam golongan dalam kelompok rumah tangga, enam golongan dalam kelompok bisnis, delapan golongan dalam kelompok industri, tujuh golongan dalam kelompok pemerintah, dan tiga golongan dalam kelompok layanan khusus.

Namun Jarman tak membantah pemerintah berniat untuk menaikkan tarif listrik sekitar 15-16% yang akan dicicil bertahap setiap tiga bulan (triwulan). Sehingga hal ini bisa membuat keuangan PLN makin sehat. "Dia (PLN) lebih sehat secara keuangan. Kan perusahaan itu bisa hidup dari pendapatan lebih besar daripada subsidi, itu akan lebih baik bagi PLN," cetusnya

Menurutnya, jika keuangan PLN lebih sehat, maka PLN bakal dipercaya oleh investor. "Sekarang harga jual dengan harga produksi kan lebih rendah harga jualnya. Perbedaan biaya pokok produksi BPP (biaya pokok produksi) dengan harga jualnya inilah yang disubsidi. Rata-rata tarif listrik sekarang Rp 730-an/kwh," jelas Jarman.

Kemarin, Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengimbau masyarakat tidak melihat sisi beban bertambah berat apabila tarif dasar listrik (TDL) dinaikan pemerintah tahun depan. Apabila tarif listrik tidak dinaikan alias subsidi tak dikurangi, 100 tahun Indonesia merdeka pun akan masih banyak rakyat Indonesia yang tidak bisa menikmati listrik. **cahyo

BERITA TERKAIT

Subsidi Gas 3 Kg Rawan Penyelewengan

      NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah memberikan subsidi terhadap produk liquefied petroleum gas (LPG) kemasan 3 kilogram…

Summarecon Sasar Dua Tipe Konsumen Pameran 2017

Summarecon Sasar Dua Tipe Konsumen Pameran 2017 NERACA Bekasi - PT Summarecon Agung Tbk tengah menyasar dua tipe konsumen Indonesia…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…