Tak Perlu Pindahkan Ibukota Ke Daerah - Demi Pemerataan Ekonomi

NERACA

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tak merata menyebabkan hanya sedikit daerah dari 33 propinsi yang hanya menikmati pertumbuhan diantaranya Jakarta. “Saya rasa pemindahan ibukota bukanlah suatu hal yang perlu untuk dilakukan karena pertumbuhan daerah bisa dikejar dari kegiatan ekonomi di daerah-daerah,” kata Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (28/8).

Oleh karena itu, kata Armida, timbul desakan agar pertumbuhan bisa merata di daerah-daerah, maka pusat ibukota harus dipindahkan. “Namun saya kira Bappenas menganggap rencana pemindahan ibukota bukanlah upaya yang tepat untuk memberikan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah,” tambahnya

Guru Besar FE Unpad ini menjelaskan melalui Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembanguan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Maka secara otomatis seluruh wilayah di Indonesia akan terkoneksi dan dengan koneksinya seluruh daerah maka pertumbuhan bisa lebih merata sehingga tidak hanya terpusat di Jakarta.

Armida mengharapkan pertumbuhan ekonomi di Jakarta bisa menular ke daerah-daerah sekitarnya. Namun, lanjutnya, rencana penyebaran ini ditunjang dengan transportasi publik yang baik. “Di DKI bagaimana menyebar jadi tidak di satu daerah, tapi sebarlah ke arah barat ke timur, lalu ditambah dengan transportasi publik yang bagus di daerah Jakarta dan sebagainya,” tukasnya.

Dengan demikian, Armida yakin, tidak hanya masalah kepadatan di ibukota yang dapat diatasi, tetapi ekonomi Indonesia pun dapat berkembang dengan pesat. “Itu untuk perkembangan ekonomi di Indonesia,” katanya.

Sebelumnya pemerintah sempat mewacanakan pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Jonggol atau Kalimantan karena Jakarta sudah semakin padat. Pemicunya adalah persoalan macet yang sudah puluhan tahun menjadi pemicunya. Akibat kemacetan ini, diperkirakan, kerugian material akibat kemacetan di DKI Jakarta mencapai Rp17,2 triliun per tahun, atau nyaris setara dengan anggaran belanja dan pendapatan DKI Jakarta setiap tahunnya.

Seperti diketahui, Jakarta dengan luas sekitar 650 km2 telah menampung sekitar 9,5 juta jiwa yang diprediksi jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Jakarta semakin meningkat. Kini Jakarta berada di ambang ancaman over populasi, ancaman banjir besar, serta ancaman kemacetan total. Ada penelitian bahwa ibukota jakarta diperkirakan akan mengalami lumpuh total dalam hal transportasi darat pada tahun 2015.

Malah diperkirakan sejumlah 90% dari luas Jakarta akan terendam banjir pada tahun 2050. Selain banjir, Jakarta juga dikhawatirkan terancam bencana sebab Jakarta begitu dekat dengan gunung Krakatau. Sebagian ahli geologi memperkirakan letusan Krakatau akan kembali terulang antara tahun 2015-2083.

Pemindahan ibukota pernah juga dilakukan oleh beberapa negara seperti Turki memindahkan ibukota dari Istanbul ke Ankara, Brazil memindahkan ibukotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia, Amerika Serikat dari New York ke Washington DC, Jepang dari Kyoto ke Tokyo, Australia dari Sidney ke Canberra, serta Jerman dari Bonn ke Berlin.

Sebelumnya, ekonom LIPI, Latief Adam menilai Indonesia belum optimal dalam meningkatkan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Sehingga investasi itu belum memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. "Peningkatan kontribusi investasi belum optimal bagi pertumbuhan ekonomi," ujarnya. **bari/cahyo

BERITA TERKAIT

Industri Galangan Kapal Perlu Manfaatkan Peluang Tol Laut - Dunia Usaha

NERACA Jakarta – Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi pembangunan kapal-kapal negara untuk memenuhi kebutuhan moda transportasi laut di dalam negeri.…

Wapres Dorong Peningkatan Kerjasama Ekonomi Negara D8

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia akan mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dalam KTT…

Pimpinan KPK Tak Datang, Pansus Tetap Bekerja

Pimpinan KPK Tak Datang, Pansus Tetap Bekerja NERACA Jakarta - Ketua panitia khusus (pansus) DPR Agun Gunandjar menegaskan akan tetap…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarif Cukai Rokok Naik 10% di 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah secara resmi akan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen mulai…

Menyampaikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Lewat Kesenian

    NERACA   Jakarta – Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief menyampaikan bahwa pendiri bangsa…

Grand Eschol Residences & Aston Karawaci Hotel Kembali Dibangun - Sempat Tertunda

    NERACA   Jakarta - PT Mahakarya Agung Putera, pengembang Grand Eschol Residence & Aston Karawaci City Hotel, menegaskan…