Econit : Telat Mereview CAFTA

Econit : Telat Mereview CAFTA

Jakarta—Pemerintah dinilai terlambat melakukan renegosiasi ACFTA. Padahal seharusnya setahun lalu (April 2010). Namun pemerintah terlampau cuek dan mengabaikannya. “Ada kesan Menteri Perdagangan tak serius melakukan re-negosiasi CAFTA ini. Seharusnya sudah dilakukan sejak April 2010 lalu, dan dibawa pada Asian Summit beberapa waktu lalu, “ kata ekonom ECONIT, Hendri Suparini kepada wartawan di Jakarta,13/4.

Lebih jaub kata Hendri, Wapres Beodiono sudah jauh hari mengingatkan Indonesia butuh investasi dana Cina, begitupun dengan Cina yang mengatakan akan melakukan investasi infrastruktur di Indonesia untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari CAFTA tersebut. "Sebenarnya sudah ada masukan-masukan dari departemen-departemen terkait agar menteri perdagangan melakukan re-negosiasi, tetapi hal ini tidak diindahkan", tambahnya.

Dia menyampaikan percepatan industrialisasi yang dilakukan menunjukkan bahwa Indonesia belum matang dalam memajukan industrinya. Karena saat ini yang terjadi adalah cost sudah nyata dan sudah dibayarkan, tetapi benefit yang akan didapat belum ada kejelasan.

Hendri berpendapat kalaupun sekarang akan dilakukan re-negosiasi, maka harus jelas siapa yang mengusulkan, industri yang mana, dan atas dasar kebijakan apa. Hal ini berkaitan dengan Industrial Policy and Strategy, sehingga dapat dicari sub sektor industri mana yang akan dikuatkan. "Selain itu, sebelum melakukan re-negosiasi harus ada dulu kesepakatan antara Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perekonomian, agar ada sinergi dan tidak menimbulkan konflik nantinya," tukasnya.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Komisi VI DPR, Ir H Airlangga Hartarto yang menilai Kementrian Perdagangan terlambat memberikan perlindungan kepada konsumen. Karena akibat ACFTA) membuat sejumlah industri dalam negeri tidak mampu berproduksi secara maksimal sesuai dengan kapasitasnya.

Penurunan produksi ini terjadi akibat produk lokal kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah di pasar domestik dari produk asing, terutama produk dari China.“Dengan diberlakukannya ACFTA ini setahun lalu, jauh-jauh hari kami di Komisi VI DPR sudah memprediksi beberapa industri akan kesulitan bersaing dengan produk murah, tapi kualitas rendah yang diimport dari China,” katanya.

Menurut Airlangga, saat ini Kementerian Perdagangan terlambat mengantisipasi mekanisme early warning system (sistem peringatan dini) yang dimiliki dan kurang antispatif menotifikasi SNI (Standart Nasional Indonesia) untuk perlindungan konsumen. “Dari segi investasi belum ada investasi yang signifikan masuk ke Indonesia dar investor China,” tandasnya.

BPKM juga berharap pemberlakuan CAFTA, diharapkan investasi dari China meningkat di Indonesia. “Dari sisi investasi China belum besar, saat ini investasi China sekitar US$173 juta pada 2010 dengan posisi nomor 11," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wiryawan di kantornya, Minggu (23/1).

Gita menuturkan, investasi China sebesar US$65,5 juta pada 2009 di posisi 13, dengan posisi tersebut memang ada peningkatan pada 2010. Selain itu, pemberlakukan CAFTA diharapkan juga dapat meningkatkan investasi di Indonesia. China diharapkan dapat memperbesar investasi di sektor manufaktur di Indonesia. **cahyo

BERITA TERKAIT

BEI Jatuhkan Sanksi Denda Rp 200 Juta AISA - Telat Beri Laporan Keuangan

NERACA Jakarta - Selain perdagangan sahamnya masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), kini PT Tiga Pilar Sejahtera Foods…

Telat Bayar Denda, BEI Suspensi10 Emiten

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan saham PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) dan PT Sunson…

Dinilai Ngeyel, BEI Ancam Suspensi 15 Emiten - Telat Laporan Keuangan

NERACA Jakarta – Desakan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) agar emiten segera menyampaikan laporan kinerja keuangan untuk memberikan sentimen positif…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Antisipasi Asumsi APBN 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 agar…

Lebih Efisien, Kemenlu Siapkan Diplomasi Digital

  NERACA   Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyiapkan diplomasi digital untuk memudahkan proses diplomasi baik antar negera maupun…

Presiden Harap Pemangkasan PPH Dorong UMKM

      NERACA   Tangerang - Presiden Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil…