Perbankan Tak Perlu Cemas Penghapusan KUT

NERACA

Jakarta—Sejumlah pihak khawatir, terutama perbankan tak perlu cemas dengan rencana penghapusan Kredit Usaha Tani (KUT). Karena takkan menimbulkan preseden buruk dengan terdorongnya tuntutan penghapusan Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Kekhawatiran itu tidak beralasan karena ada perbedaan mendasar antara KUT dan KUR. Terlalu jauh kekhawatiran itu," kata Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzyi di Jakarta,28/8

Menurut Ketua Komisi IV DPR inim perbedaan mendasar antara KUR dan KUT adalah kedudukan bank dalam pelaksanaan program tersebut. Pada program KUR, bank berkedudukan sebagai pelaksana, penyedia sekaligus penyalur pembiayaan bagi masyarakat. Sementara untuk program KUT, bank hanya berperan sebagai penyalur biaya yang sudah disiapkan pemerintah.

Perbedaan tersebut, lanjut Romy-panggilan akrabnya, membuat tingkat kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan untuk masing-masing program berbeda. "Untuk KUR, bank juga meminta agunan tambahan dari penerima seperti sertifikat tanah atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)," tambahnya

Selain itu, kata Romy lagi, terkait dengan mekanisme penelusuran data penerima KUT yang masih menunggak Romahurmuzyi mengatakan hal itu seharusnya menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan. "Kalau menggunakan alasan itu, maka sesungguhnya memperlihatkan tidak ada niatan untuk penyelesaian," tuturnya

Dikatakan Romy, sudah saatnya masyarakat melepaskan diri dari penyanderaan atas masalah-masalah yang menjadi warisan masa lalu.

Namun demikian, sambung Romy, pemerintah perlu menyiapkan argumen yang kuat apabila berniat melanjutkan rencana pemutihan kredit usaha tani (KUT). "Tugas pemerintah selanjutnya adalah membangun argumen yang kuat terkait dengan rencana pemutihan KUT, apabila diajukan dalam bentuk kebijakan," ungkapnya

Romay menegaskan hal tersebut diperlukan guna mendapatkan persetujuan DPR untuk pelaksanaan kebijakan pemutihan KUT. "Bagi DPR tentu tidak serta merta mudah menyetujui penghapusan pembukuan dengan nilai Rp5,7 triliun itu," jelasnya

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa penghapusan pembukuan dengan nominal di atas Rp1 triliun perlu persetujuan DPR.

Meski demikian, Romahurmuzyi menyatakan Komisi IV secara prinsip menyambut baik rencana pemutihan KUT tersebut, yang antara lain dapat bermanfaat bagi produktivitas pertanian.

Yang jelas, Romahurmuzyi berharap apabila rencana kebijakan pemutihan KUT dilanjutkan pemerintah, bukan hanya menghapuskan tunggakan KUT namun juga membersihkan sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) daftar hitam bank penyalur kredit.

Dengan demikian, KUD yang sebelumnya mati suri dapat melanjutkan aktivitasnya dan mendorong produktivitas petani yang membutuhkan, kata Romahurmuzyi.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution juga mengatakan pemerintah sedang mencari penyelesaian terbaik agar pemutihan KUT dapat dilaksanakan dan pihak perbankan tidak dirugikan dengan adanya kebijakan itu. **cahyo

BERITA TERKAIT

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…

Presiden: Sederhanakan Perizinan dan Sistem Perbankan - UNTUK MENINGKATKAN AKSES INKLUSI KEUANGAN

Jakarta-Presiden Jokowi mengatakan, perlunya penyederhanaan sistem dan penyederhanaan izin-izin yang ruwet agar masyarakat dapat mengakses ke perbankan dan sektor jasa…

3 Kawasan Ekonomi Khusus Tak Jelas Operasinya

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan terdapat tiga kawasan ekonomi khusus (KEK) yang telah diusulkan sebagai…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Taspen Raih Laba Bersih Rp721 miliar

      NERACA   Jakarta - PT Taspen (Persero) sepanjang tahun 2017 mencatat laba bersih sebesar Rp721,73 miliar, tumbuh…

Naik 15,5%, BTN Cetak Laba Rp3,02 triliun

      NERACA   Jakarta - Kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menunjukan hasil positif sepanjang 2017 dengan…

Penghambat Inklusi Keuangan di Indonesia Menurut Presiden

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia, yakni…