Semakin banyak jenis investasi yang ditawarkan, membuat orang banyak pilihan untuk berinvestasi, namun jenis investasi yang banyak dipilih oleh masyarakat jenis investasi yang benar-benar bagus untuk ke depannya dan menghasilkan keuntungan.

NERACA

Begitu banyak jenis investasi, membuat masyarakat lebih pintar untuk memilih investasi mana yang baik untuk masa depan. Salah satu jenis invetasi reksa dana merupakan instrumen investasi yang makin diminati saat ini. Hal ini dapat terlihat melalui data dana kelolaan industri reksa dana yang mengalami peningkatan.

Ketua Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) Abiprayadi Riyanto, Selasa (28/08), di Jakarta, mengatakan, peningkatan minat investor reksa dana menjadi penyebab produk reksa dana mengalami peningkatan.

Dengan tingkat pertumbuhan dana kelolaan reksa dana yang menembus rekor itu menunjukkan investor kian memahami dinamika fluktuasi pasar modal saat ini. Asset Under Management (AUM) reksa dana sudah menembus rekor pada semester pertama tahun ini.

Hal itu menandakan potensi pasar kita sangat besar untuk tumbuh. Untuk itu reksa dana saham masih dominan dan memberikan kontribusi sebesar 35,64% dari total AUM tersebut atau Rp 55.98 triliun. Menurut dia, indikasi peningkatan reksa dana saham dapat diartikan investor kini sudah memahami investasi dengan horizon jangka panjang.

Dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang masi stabil menjadi faktor untuk minat investor asing yang datang ke pasar modal Indonesia, ini menjadi pendukung meningkatnya produk reksa dana.

Ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki instrumen reksa dana tersendiri agar dapat dilihat kekurangan yang ada dalam produk tersebut, karena kita tidak mau para investor asing yang kecewa dengan instrumen yang kita miliki dan tidak jenuh dalam memilih produk yang kita tawarkan, tuturnya.

Hambatan Pemasaran

Abiprayadi menjelaskan, hambatan dalam memasarkan reksa dana di Indonesia juga berasal dari kondisi internal investor dalam negeri. Pengetahuan yang terbatas, gaya berinvestasi yang konservatif, dan fanatisme yang tinggi terhadap produk perbankan menyebabkan pemasaran produk-produk reksa dana sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pengkomunikasian yang transparan kepada calon investor dan kemitraan dengan bank dalam proses pemasaran sangat diperlukan.

Masalah perubahan kebijakan fiskal dan moneter juga dapat menjadi masalah potensial yang serius bagi reksa dana di kemudian hari. Untuk menutup defisit APBN, pemerintah terus berusaha mengejar sektor-sektor yang potensial untuk dikenakan pajak.

Apabila rencana pemerintah menghapus insentif pembebasan PPh final bagi reksa dana di bawah lima tahun jadi diberlakukan, baik untuk mengejar pendapatan negara dan menghilangkan arbitrase ekonomi, maka reksa dana mungkin tidak akan menarik lagi.

“Sosialisasi selama ini masih kurang optimal. Kami butuh bantuan dari semua pihak baik dari bank regulator, bang penjual, bank distributor dan dukungan dari pemerintah, karena kita tidak bisa untuk jalan sendiri kita butuh bantuan,” tuturnya.

Abiprayadi mengatakan, berdasarkan perhitungan yield to maturity, penghapusan PPh final terhadap reksa dana akan merugikan pemerintah. Pembebasan PPh untuk reksa dana dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk memuluskan jalan bagi terbentuknya pasar sekunder obligasi pemerintah yang likuid sehingga mendorong yield to maturity menjadi lebih rendah.

Dengan yield to maturity yang lebih rendah, penghematan keuangan pemerintah yang bisa dihasilkan dari penerbitan obligasi untuk keperluan refinancing selama setahun diperkirakan dapat mencapai Rp35 triliun, jauh lebih besar daripada tax-revenue loss kurang lebih sebesar Rp 1 triliun akibat pembebasan PPh final tersebut.

Terkait dengan kebijakan moneter, mengingat bahwa perkembangan reksa dana khususnya dengan underlying obligasi pemerintah terkait erat dengan kecenderungan penurunan suku bunga SBI maka perkembangan reksa dana dengan demikian sangat rentan terhadap perubahan kebijakan otoritas moneter.

Perubahan secara mendadak dan dalam magnitude besar, sangat membahayakan perkembangan reksa dana khususnya dan kestabilan pasar keuangan umumnya. Untuk mencegah hal tersebut, perubahan kebijakan harus dilakukan secara gradual, terukur dan konsisten melalui kebijakan interest rate smoothing.

Hal terakhir yang menjadi hambatan perkembangan reksa dana di Indonesia adalah adanya fakta diskriminasi perlakuan pemerintah terhadap investor domestik dalam berinvestasi.

Misalnya, berdasarkan perjanjian bilateral, investor Singapura yang melakukan transaksi Surat Utang Negara (SUN) dibebaskan dari pungutan pajak pemerintah Indonesia padahal di sisi lain investor domestik, khususnya investor pribadi, perusahaan efek, korporasi, dan asuransi, dikenai pajak final.

Hal ini mengakibatkan persaingan tidak sehat. Dengan nilai pasar efek dalam negeri yang sudah undervalue ditambah pembebasan pajak investasi, akan tercipta spread insentif yang sangat tinggi bagi investor asing untuk masuk ke pasar modal Indonesia.

Dampak positifnya adalah terjadi aliran dana masuk dari luar negeri, namun sangat disayangkan hal ini mengandung risiko besar karena investasi ini terjadi pada pasar modal yang dapat keluar sewaktu-waktu. Apabila hal ini yang terjadi, maka akan terjadi keterpurukan harga di pasar yang menjurus pada kesulitan likuiditas.