NERACA

Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) telah berkomitmen untuk terus meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam industri hulu migas. Bentuk dukungan keterlibatan kontraktor nasional dalam industri hulu migas, diantaranya melalui Pedoman Tata Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (PTK) yang mewajibkan perusahaan nasional untuk menjadi yang terdepan dalam setiap konsorsium yang mengikuti lelang.

Data menunjukkan, dari Januari sampai Juni 2012, nilai TKDN telah mencapai US$3,94 miliar atau sebesar 56,30% dari total nilai komitmen pengadaan barang dan jasa selama periode tersebut. Nilai TKDN sebesar US$3,94 tersebut terdiri atas nilai TKDN barang sebesar US$0,67 miliar dan nilai TKDN jasa sebesar US$3,27 miliar.

Kepala BPMigas R. Priyono mengatakan angka tersebut masih belum memuaskan bagi BP Migas. “Sesungguhnya kami masih memimpikan kegiatan usaha hulu migas ditunjang oleh komponen yang benar-benar diproduksi di dalam negeri, bukan hanya barang yang hanya dijahit di dalam negeri. Oleh karena itu, BPMigas memerlukan dukungan dari setiap komponen bangsa, agar tersedia perusahaan nasional baik yang memproduksi barang ataupun menyediakan jasa penunjang, yang memiliki kualitas tinggi,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, kemarin (28/8).

Maka, BPMigas telah menggandeng beberapa perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama. Awal tahun ini,  ditandatangani nota kesepahaman untuk melakukan kerja sama bidang hukum dengan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Melalui nota kesepahaman tersebut, BPMigas akan bekerjasama dengan Unpad untuk melakukan penelitian dan pengembangan hukum, penelaahan peraturan perundang-undangan, kontrak-kontrak komersial, penyediaan opini dan bantuan hukum lainnya untuk meningkatkan pemahaman, pentaatan dan kesadaran hukum.

Gandeng Universitas

Selain Unpad, baru-baru ini BPMigas telah menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Sumatera Utara (USU) untuk ruang lingkup kerjasama dalam nota kesepahaman ini berkaitan dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang meliputi bidang, antara lain pengembangan sumber daya manusia, penelitian, pendidikan, kewirausahaan, bantuan program CSR, dan lingkungan hidup.

“Saat ini kerjasama yang kita perjanjikan meliputi aspek teknis, sosial, ekonomi dan hukum, namun tidak menutup kemungkinan akan diperluas sesuai dengan hasil kerjasama dari nota kesepahaman ini,” ujar Priyono.

Sebelumnya pada bulan Mei, BPMigas juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  dan 6 perguruan tinggi terkemuka (ITB, UI, Trisakti, UGM, Unpad, dan UPN) untuk bekerjasama melaksanakan program National Capacity Building (NCB). Melalui program NCB ini, BPMigas akan merekrut lulusan sarjana (fresh graduate atau maksimal 2 tahun pengalaman kerja) untuk kemudian dididik selama dua tahun dalam sebuah program akselerasi untuk menghasilkan tenaga kerja handal bidang petrotechnical dan komptensi teknis terkait.

Priyono mengharapkan nota kesepahaman dengan universitas tersebut dapat segera dilanjutkan dengan program kerjasama yang nyata. Dia menambahkan, hal ini seharusnya tidak sulit mengingat BPMigas dan universitas memiliki visi yang sama. “Untuk USU misalnya, saat ini USU memiliki visi untuk menjadi University for Industry, hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk merangkul sebanyak-banyaknya pelaku usaha lokal sebagai bagian dari peningkatan komponen dalam negeri dalam industri hulu migas,” ujarnya.