Jika kemacetan yang mengular sudah jadi “makanan” sehari-hari penduduk Jakarta, maka kelumpuhan jalan kini benar-benar mengancam warga Ibu Kota. Dan ngerinya, ancaman itu berada tak jauh dari pelupuk mata. Hanya butuh waktu dua tahun ke depan, yakni pada 2014, jalan-jalan di Jakarta diperkirakan bakal macet total.

Hal itu setidaknya terpantau dari data Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang menyebutkan betapa pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan di Ibu Kota begitu buruk. Apalagi, dari tahun ke tahun, tidak ada solusi penyelesaian kemacetan yang efektif.

Lantaran pembangunan infrastruktur jalan yang berjalan seperti siput—juga cenderung korup, maka prediksi kelumpuhan Jakarta pada 2014 jelas bukan isapan jempol. Alasannya, pada tahun itu panjang jalan Jakarta sama dengan jumlah kendaraan pribadi yang ada.

Ini artinya, jika panjang sebuah jalan di Jakarta 100 km, maka deretan kendaraan pribadi akan sama panjangnya dengan jalan tersebut. Akibatnya, setiap ruas jalan di Jakarta akan sesak dan penuh. Lebih-lebih, penduduk Jakarta kini mencapai 10,1 juta jiwa. Jumlah yang terlalu besar untuk Jakarta yang hanya mempunyai luas 660 km persegi.

Karena itu pengendalian jumlah kendaraan juga mendesak dilakukan. Alasannya, saat ini terjadi penambahan kendaraan 1.000 unit lebih setiap harinya. Rinciannya, 240 unit mobil baru dan 890 unit sepeda motor baru. Padahal jumlah kendaraan pribadi di Jakarta sudah mencapai 6,4 juta (98,6%). Sebaliknya, pertumbuhan kendaraan umum hanya 0,089 juta (1,4%).  

Ingat, kemacetan Jakarta telah merugikan ekonomi nasional dalam derajad yang parah. Akibat kemacetan tersebut Rp 12 triliun lebih per tahun “menguap” di jalan. Dalam hitungan MTI, angka tersebut didapat karena banyak energi dan waktu yang terbuang di jalan, seperti banyaknya bahan bakar terbuang akibat kemacetan. Laju kendaraan di jalan seharusnya bisa 40-60 km per jam, namun di Jakarta paling banter hanya 13 km per jam bahkan kurang. Dampaknya, banyak BBM yang terbuang percuma.

Karena itu, di satu sisi, pemerintah harus bisa “memaksa” orang Jakarta yang biasa pergi ke mana-mana menggunakan kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi umum. Di lain pihak, pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bahu-membahu membangun sarana transportasi untuk mengurangi kemacetan. Misalnya, mempercepat pembangunan sarana transportasi berupa Mass Rapid Transportation (MRT) dan monorel.

Namun, yang tak kalah penting, proyek-proyek pengembangan infrastruktur transportasi seperti MRT dan monorel jangan dijadikan alat politik sehingga lamban dibangun. Sejauh ini, karena jadi alat politik untuk Pemilukada DKI Jakarta, maka proyek-proyek itu sulit terealisasi.

Padahal idealnya, konsep kedua proyek tersebut harus memiliki integrasi satu sama lain termasuk dengan moda transportasi lainnya. Apabila proyek ini gagal juga, maka jangan salahkan Jakarta kalau makin lama makin tidak layak untuk ditinggali, apalagi dipertahankan sebagai ibu kota negara.