Target Defisit Anggaran 1,8% Sulit Tercapai - Prediksi BI pada 2011

Prediksi BI pada 2011

Target Defisit Anggaran 1,8% Sulit Tercapai

Jakarta--Bank Indonesia memprediksi pemerintah sulit mencapai target defisit anggaran sebesar 1,8%. Alasanya, banyak proyek-proyek di kementrian dan lembaga terbentur proses tender. "Beberapa tahapan proses tender tampaknya menghambat, sehingga proses tahapan tender tersebut memerlukan waktu lama, ini salah satu penghambat pencapaian defisit anggaran," kata Kepala Biro Kebijakan Moneter Sugeng di kantornya, Jakarta,13/4.

Menurut Sugeng, banyak kegiatan proyek pemerintah menumpuk diakhir tahun dan tak bisa dilaksanakan pada awal tahun. "Ini memang menjadi kebiasaan birokrasi. Selalu menumpuk diakhir-akhir tahun, mungkin saja ada kekhawatiran dan ketidakberanian melakukan percepatan tender,"tambahnya.

Selain masalah proses tender, lanjut Sugeng, masalah lain yang cukup pelik adalah lambannya pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur. Padahal proyek infrastruktur ini bisa menyerap pendanaan yang besar. "Intinya, minimnya serapan anggaran turut mendorong tak tercapainya target defisit anggaran," terangnya.

Seperti diberitakan Bank of America Merrill Lynch merilis sejumlah negara pemberi subsidi besar seperti India, Indonesia, Malaysia, dan Thailand kemungkinan tidak akan mencapai target defisit fiskal seiring dengan lonjakan harga minyak.

Hal ini senada dengan pernyataan Imternational Monetary Fund (IMF) pada 11 April lalu. IMF bilang, ancaman kenaikan harga minyak menjadi kunci utama kemerosotan perekonomian global.

Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjahbana, kemarin mengatakan pemerintah menargetkan angka penghematan anggaran belanja untuk 2012 sebesar Rp 16,8 triliun. Jumlah ini sama dengan nilai efisiensi belanja Kementrian/Lembaga di 2011."Berdasarkan Inpres No.7 tahun 2011 tentang penghematan belanja K/L, dipatok Rp 16,8 triliun di 2012, akan dilakukan minimal sama," ujarnya.

Menurut Armida, sidang cabinet pada Selasa (12/4) membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan pagu indikatif 2012. Pemerintah tetap menegaskan akan terus menekan belanja operasional. Sebut saja soal pembangunan gedung baru atau operasional kantor. "Dilihat dan dikaji ulang efisiensi apakah benar-benar diperlukan untuk 2012," katanya.

Nantinya akan diseleski dan dievaluasi oleh suatu tim yang terdiri dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. "Pembatasan biaya-biaya yang tidak perlu semacam perjalanan dinas, mobil atau motor," tegasnya

Terlepas dari itu, pemerintah menargetkan merampungkan penyusunan RKP dan pagu indikatif 2012 pada awal Mei mendatang. Sejauh ini Pemerintah masih menunggu satu kali pembahasan untuk mempertajam RKP dan pagu indikatif tersebut. **cahyo

Related posts