Kenaikan TDL Dikhawatirkan Pukul Sektor Industri

NERACA

Jakarta – Rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada 2013 dikhawatirkan akan memukul industri nasional. Alasannya, listrik adalah kebutuhan sangat penting setelah gas. Apabila TDL naik sudah pasti daya saing industri mengalami penurunan.

Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Panggah Susanto, mengungkapkan sebaiknya kenaikan harga energi tidak dilakukan secara bersamaan karena memberatkan pelaku industri dan imbasnya daya saing produk dalam negeri semakin terpuruk.

Selain menggunakan energi gas dalam melakukan produksi, menurut Panggah, pelaku industri juga memakai listrik untuk menunjang kegiatannya. “Apalagi beberapa sektor industri intensitas pemakaian listrik ada yang cukup besar. Hal ini tentunya mempengaruhi biaya opersional dan rencana kenaikan TDL per kuartal harus dibatalkan,” papar Panggah di Jakarta, Senin (27/8).

Panggah mengharapkan dalam melakukan mekanisme kenaikan harga gas dan listrik harus sesuai dengan ketetapan pemerintah, dan tidak boleh disahkan secara sepihak, melainkan ada koordinasi dengan pemangku kepentingan. “Sebaiknya kenaikan harga energi harus dibicarakan antara pemerintah dengan pelaku usaha,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia (Gapmmi), Adhi S. Lukman menuturkan, beberapa perusahaan perlu menyeusaikan kenaikan harga energi ini dalam waktu dekat. “Untuk industri makanan dan minuman tidak terlalu besar membutuhkan energi dalam proses produksi. Namun, kenaikan energi tidak boleh dilakukan secara sepihak,” tandasnya.

Hal senada juga dipaparkan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Padjajaran, Ina Primiana. Menurut dia, dengan masih belangsungnya ancaman krisis global, seharusnya pemerintah tidak mengabil kebijakan untuk menaikkan harga komoditas energi, apalagi diwacanakan jauh-jauh hari.

“Kalau sampai 6,8% agak berat. Dengan ancaan krisis global saja berat, apalagi kalau TDL dan BBM naik. Dengan adanya wacana kenaikan TDL dan BBM sejak sekarang, kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi 2013 sama seperti tahun ini, pada kisaran 6,3%-6,6%,” ujarnya.

Pada 2013 pemerintah memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%, dengan inflasi 4,9%. Sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun dari 6,4%-6,6% tahun ini menjadi 5,8%-6,1%. Tahun depan pemerintah juga berencana menaikkan TDL sebesar 10% dengan kenaikan secara bertahap setiap tiga bulan sekali.

Pemerintah juga berencana menaikkan harga BBM, walaupun belakangan dibantah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa. Hatta mengatakan, rencana kenaikan harga BBM masih belum pasti karena belu bisa meramalkan fluktuasi harga minyak mentah tahun depan. Pemerintah mematok kuota BBM subsidi 2013 sebesar 46 juta kiloliter (KL).

Lakukan Efisiensi

Ina menilai, seharusnya pemerintah mencari jalan lain untuk menghemat anggaran, bukan dengan jalan memangkas subsidi melalui kenaikan TDL dan harga BBM. Menurut dia, seharusnya pemerintah melakukan efisiensi di berbagai sektor lain, tanpa harus membebankan kepada masyarakat.

“Efisiensi belanja kementerian/lembaga misalnya. Saat ini terlalu banyak tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. Seharusnya segala sesuatu harus terukur, disesuaikan dengan realisasi target tahun sebelunya. Jangan sampai tumpang tindih,” tuturnya.

Pada 2013 belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di 2013 dianggarkan sebesar Rp 547,4 triliun. Ada tujuh kementerian yang mendapatkan alokasi di atas Rp 20 triliun, yaitu Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 69,1 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 66 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 43,4 triliun, Kementerian Agama Rp 41,7 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 31,4 triliun, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp 31,2 triliun.

“Dalam RAPBN 2013 sebetulnya lebih dari 70% untuk belanja konsumtif. Belanja produktif sedikit, kurang dari 30%. Bagaimana bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan komposisi itu, kenaikan harga komoditas energi pasti akan menghambat belanja produktif dan ujungnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kegiatan produktif akan melambat,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjutnya, wacana kenaikan TDL dan BB juga akan memukul industri. Pasalnya, pada 1 September ini industri akan dihadapkan pada kenaikan harga gas industri sebesar 35% dan diikuti dengan kenaikan kedua sebesar 15% pada April 2013.

“Bisa dibayangkan bagaimana pukulan bagi industri. Sekarang Kementerian Perindustrian giat memberikan stimulus. Bisa dibilang, industri baru merangkak, tapi sudah dipukul lagi dengan wacana kenaikan TDL dan harga BBM. Kalau seperti ini terus, sampai kapanpun kondisi industri kita tidak akan stabil,” kata Ina.

Dalam kondisi seperti sekarang, menurut Ina, sebaiknya pemerintah bisa menekan dan mengurangi kebijakan yang memberikan efek negatif terhadap perekonomian, khususnya iklim industri. Seharusnya pemerintah memberikan stimulus dan bantuan ke sektor produktif untuk mendorong penyerapan lapangan kerja dan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. “Pertumbuhan ekonomi 2013 sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Apakah pemerintah emilih untuk mendorong atau menghambatnya,” tutur Ina.

BERITA TERKAIT

Nilai Tambah dalam Ekonomi dan Industri

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Lama sudah kita menenggelamkan diri dalam persoalan ekonomi. Kegiatan dan proses…

Ancaman Serangan Siber ke Industri Keuangan Meningkat

    NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengingatkan ancaman serangan siber terhadap sistem…

Menperin Pacu Kolaborasi Pengembangan Sektor Industri - Jelang 60 Tahun RI-Jepang

NERACA Jakarta – Hampir enam dekade, Indonesia dan Jepang menjadi mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kedua negara. Oleh karena…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Penanaman Modal di Sektor Riil - Indonesia Pacu Tiga Sektor Manufaktur Jepang Tambah Investasi

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus mendorong para pelaku industri Jepang skala menengah untuk terus berinvestasi di Indonesia. Terdapat tiga…

Mencari Alternatif Langkah Penyelamatan Perusahaan Negara

NERACA Jakarta - Rencana pemerintah membentuk induk perusahaan (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendapat kritik dari sejumlah akademisi…

Industri Kecil dan Menengah - Pemerintah Gencarkan Implementasi Program e-Smart IKM

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil dan Menengah (IKM) kembali menggelar Workshop e-Smart IKM…