Dana Operasional OJK Sekitar Rp2 Triliun - Pertahun

NERACA

Jakarta—Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membutuhkan dana operasional sebesar Rp2 triliun setiap tahun mulai 2014 saat semua tugas untuk mengawasi lembaga keuangan bank dan nonbank mulai bergabung di otoritas itu. "Jika sudah beroperasi penuh pada 2014, kami butuh anggaran Rp2 triliun, sementara untuk 2013 sekitar setengahnya," kata anggota Dewan Komisioner OJK Firdaus Djaelani di Jakarta, Senin.

Dalam RAPBN 2013 Pemerintah menganggarkan dana Rp934,1 miliar untuk operasional OJK, yang mulai bertugas mengawasi lembaga keuangan non bank dan pasar modal.

Mengenai sumber dana untuk anggaran 2014, Firdaus mengatakan pihaknya masih mengkaji kemungkinan untuk meminta iuran dari industri yang diawasi oleh OJK. "Kami masih pelajari apakah untuk 2014 hanya dari APBN atau ditambah iuran dari industri," tambahnya

Firdaus mengatakan, jika meminta iuran dari industri maka besarnya iuran akan dibedakan antara industri perbankan, nonbank dan emiten pasar modal. "Untuk nilai iurannya bisa saja merata seperti premi LPS atau bervariasi sesuai produknya. Yang penting fair buat semua. Kita juga melakukan perbandingan dengan negara lain," tuturnya

Pada 2013, OJK akan mulai bertugas mengawasi dan mengatur lembaga keuangan non bank termasuk emiten pasar modal. Sementara tugas pengawasan perbankan dari Bank Indonesia akan bergabung di OJK pada 2014.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad memastikan OJK akan ikut terlibat dalam protokol krisis manajemen yang diperbaharui melalui nota kesepahaman pada September mendatang. "Sedang kita siapkan sekarang ini, tentu saja dengan (mempertimbangkan) situasi ekonomi global yang terus kita pantau secara dekat," ujarnya

Dikatakan Muliaman, pertemuan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Pinjamin Simpanan telah terjalin secara rutin terkait perkembangan perekonomian global sesuai nota kesepahaman protokol krisis manajemen.

Untuk itu, sebagai upaya memperkuat soliditas perekonomian nasional, OJK akan terlibat memantau sistem peringatan dini dan ikut dalam pertemuan sesuai protokol tersebut sebagai antisipasi apabila resesi sewaktu-waktu mempengaruhi Indonesia. "Sudah terus dilakukan pertemuan-pertemuan, evaluasi terhadap early warning system juga terus berjalan. Saya kira akan ada perubahan dari MoU itu, nanti dalam waktu dekat sedang kita siapkan," ujarnya.

Selain itu, dalam waktu dekat, OJK akan mempersiapkan masa transisi sebelum mendapatkan mandat pengawasan industri keuangan non bank mulai 2013, dengan fokus melakukan pembenahan kepada wilayah edukasi dan perlindungan konsumen. "Ini memerlukan penanganan khusus. Saya sedang membuat struktur organisasinya sehingga dengan demikian nanti ada kebutuhan tambahan tenaga untuk mendorong agar kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen bobotnya bisa bertambah," jelasnya

Menurut Muliaman, OJK juga akan menggunakan kantor cabang Bank Indonesia di daerah dalam melakukan kegiatan operasional pengawasan lembaga keuangan non bank sejak pengambilalihan kewenangan dari Bapepam LK. "Kita masih mengandalkan cabang Bank Indonesia di daerah, kita sebut kantor perwakilan OJK. Tentu saja bukan cuma bank yang diawasi tapi juga ada asuransi, dana pensiun, pegadaian, jamkrida, itu semua akan diawasi oleh perwakilan OJK di daerah," ujarnya.

Sedangkan terkait penerimaan pegawai baru OJK, Muliaman memastikan paling cepat proses seleksi akan dilakukan tahun depan, karena untuk saat ini OJK akan mendapatkan pegawai dari Bapepam LK dan Bank Indonesia. "Paling cepat tahun depan, karena kita ingin assesment dari dalam dahulu," ucapnya. **ria

BERITA TERKAIT

OJK Irit Bicara Soal Merger Bank BUMN Syariah

      NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memilih bungkam saat ditanya rencana…

Total Emisi Obligasi Capai Rp 2,47 Triliun

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan telah membukukan total emisi obligasi dan sukuk sebanyak 1 emisi dari 1 emiten senilai…

Kocek Milik Waskita Beton Makin Tebal - Raih Pembayaran Rp 2,37 Triliun

NERACA Jakarta – Pundi keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) makin tebal setelah anak usaha dari PT Waskita Karya…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Jika UU Akses Informasi Dibatalkan, Negara Merugi

  NERACA   Jakarta - Mantan Menteri Keuangan RI Muhammad Chatib Basri menyatakan bahwa negara akan mengalami kerugian bila Undang-Undang…

BRI Syariah Kucurkan KPR Sejahtera Rp1,5 triliun

      NERACA   Jakarta - BRISyariah memberikan kemudahan kepada kaum milenial untuk segera memiliki huniah perdananya. Komitmen ini…

Penyaluran Kredit BCA Tumbuh Hingga 12,3%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menumbuhkan penyaluran kredit sebesar 12,3 persen (tahun ke…