NERACA

Jakarta - Sampai dengan saat ini pemerintah tidak efektif dalam menjalankan program revitalisasi di sektor pertanian dan memberikan dampak pada peningkatan kemiskinan. “Revitalisasi pertanian yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2005 tidak efektif membangun industrialisasi pertanian. Hal ini yang membuat ekspor bahan baku di sektor pertanian semakin meningkat,” kata pengamat pertanian H.S Dillon di Jakarta, akhir pekan lalu.

Kebijakan ekspor bahan baku menurut Dillon, selama ini hanya menguntungkan pengusaha besar. Kesadaran untuk membuat produk yang memberikan nilai tambah masih sangat kurang. “Ekspor bahan baku pertanian seperti kakao, kelapa sawit serta tambang batu bara memberikan keuntungan yang besar. Tetapi petani tidak menikmati hasilnya dan membuat kesejahteraan semakin menurun dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan,” paparnya.

Pemerintah, lanjut Dillon, perlu memberikan insentif untuk investasi disektor pertanian. Jangan hanya memberikan insentif pada sektor tertentu. “Pemberian Tax holiday seharusnya diperuntukkan pada sektor industri pertanian yang bisa memberikan kesempatan dan lapangan kerja yang luas. Pertanian bisa diandalkan untuk menumbuhkan optimisme bangsa karena pemberdayaan ekonomi petani yang notabene kaum buruh paling cepat mengentaskan, masalah pengangguran dan kemiskinan,” tuturnya.

Dia menambahkan, untuk berhasil memberdayakan sektor pertanian, pemerintah harus mengerahkan semua sumber daya negara dalam memulihkan dan meningkatkan kinerja sektor pertanian. Untuk memancing minat rakyat membangun pertanian, pemerintah cukup menyediakan kredit berbunga rendah, mengamankan stok pupuk, serta menyediakan benih dan bibit tepat waktu dengan harga terjangkau.

“Pengembangan sektor pertanian juga harus dilandasi pola pikir yang strategis dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat tani. Untuk tahap awal, ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang terjangkau, serta infrastruktur pertanian yang memadai, harus direalisasikan pemerintah sebagai wujud keberpihakan kepada pertanian,” tandasnya.

Kategori Gagal

Sementara menurut Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, mengungkapkan Menteri Pertanian sudah masuk dalam kategori gagal karena sampai saat ini pengembangan sektor pertanian tidak mempunyai roadmap yang jelas, tidak ada keseriusan dan lemahnya dukungan di sektor ini. Oleh karena itu swasembada yang ditargetkan pada tahun 2014 sangat mustahil tercapai.

“Sebagai contoh kasus jagung impor. Saya pernah berdiskusi dengan Mentan, dia malah menyalahkan Mendag kenapa harus impor. Padahal ketentuan impor jagung itu atas dasar izin Dirjen di Kementan juga. Ini menandakan tidak pernah berkoordinasi dan mengkontrol kinerja bawahannya,” ujar Winarno.

Dia menegaskan, dengan kondisi alam yang subur dan luas, target swasembada pangan sebenarnya bisa tercapai. Namun, sampai saat ini, pemerintah terkesan kurang perencanaan untuk memperbaiki produksi dalam negeri. “Padahal yang kami butuhkan hanya pembimbingan, pembinaan sehingga produksi meningkat dan kita tidak perlu impor lagi,” ujarnya.

Bahkan Winarno yakin, petani mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri bila ada pengawalan dari pemerintah. Misalnya perbaikan irigasi, ketersediaan jalan untuk memperlancar arus barang, adanya kredit berbunga rendah, dan peningkatan subsidi untuk pertanian, hingga dukungan untuk masa pasca panen.

Menurut Winarno, yang tidak kalah penting adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mau terjun ke sektor pertanian. Mayoritas lulusan pendidikan pertanian lebih memilih bekerja di kantoran. “Mereka tidak mau terjun ke pertanian karena dianggap tidak menarik,” tandas Winarno.

Tetapi menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Bungaran Saragih, ketidakberhasilan swasembada di sektor pertanian, baik itu kedelai, gandum, beras, disebabkan pemerintah terlalu sibuk dengan masalah jangka pendek dan bersifat populis. Akibatnya, Pemerintah kurang antisipatif terhadap masalah-masalah yang terjadi, sehingga selalu gagl mengatasi suatu masalah, termasuk urusan swasembada atau peningkatan produktivitas di bidang pertanian. “Tidak pernah ada yang secara konsisten menjalankan kebijakannya, dan memikirkan secara solid permasalahan ini,” jelas Bungaran.

Mantan Menteri Pertanian ini menegaskan, Pemerintah termasuk Kementerian Pertanian tidak memiliki visi yang jelas terkait pembangunan. “Mereka hanya sibuk dengan proyek-proyek dan hanya ingin enaknya saja. Benar-benar belum ada disiplin untuk memikirkan permasalahan yang terjadi,” tandas Saragih.

Dia menilai, sebenarnya kondisi pertanian kita tidak buruk bahkan bisa menjadi sangat baik. Mungkin saat ini masyarakat hanya melihat beberapa komoditi yang terpuruk, seperti kedelai, beras ataupun jagung. Tapi kalau melihat sawit, kopi, kakao, Indonesia termasuk penghasil terbaik dan diakui dunia. Itu artinya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya komoditi kedelai, beras, jagung atau di sektor perkebunan lain sangat bisa dilakukan asalkan ada konsistensi dan disiplin.