Defisit Anggaran 1,62% Sudah Optimal

NERACA

Jakarta—Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan defisit anggaran yang diusulkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 adalah angka yang optimal. "Angka 1,62 % itu saya kira angka yang optimal, dengan kondisi ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini, bisa saja dalam pembahasan nanti dengan DPR ditetapkan jumlah lainnya,” kata Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo di Jakarta

Namun demikian kata Lukita, pemerintah sudah melakukan berbagai kajian dalam mengusulkan angka deficit RAPBN 2013 tersebut. “Tapi angka ini adalah angka defisit optimal yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2013," tambahnya

Lebih jauh Lukita menjelaskan, defisit anggaran sebesar 1,62% yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2013 belum menjadi angka yang mutlak untuk ditetapkan sebagai defisit anggaran. Untuk itu, pemerintah tetap membutuhkan pembahasan dengan DPR dalam menentukan angaka defisit anggaran untuk tahun anggaran 2013. "Kita memang akan menjaga defisit, saya kira 1,62 % itu juga angka yang kita anggap masih prudent, tetapi masih memberikan stimulus bagi percepatan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengatakan pemerintah akan fokus menjaga defisit anggaran pada 2013 yang direncanakan sebesar Rp150,2 triliun atau 1,62% dari PDB.

Menurut Menkeu, kondisi perekonomian dunia hingga saat ini masih mengalami pelemahan karena beberapa negara besar mengalami defisit transaksi berjalan, pembengkakan inflasi serta depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.

Untuk itu, lanjut Agus menambahkan Indonesia patut mewaspadai kondisi global tersebut, karena secara tidak langsung dapat mempengaruhi defisit anggaran negara dan melemahkan sektor investasi yang menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi pada 2013. "Kita betul-betul harus terus melakukan reformasi struktural agar orang yang investasi di Indonesia merasa nyaman," tambahnya

Pemerintah juga memastikan pembahasan RAPBN 2013 yang akan berlangsung dengan DPR RI, terjadi secara akuntabel dan transparan untuk meminimalkan adanya penyelewengan penggunaan anggaran belanja negara. "Kalau dilihat dalam dua tahun terakhir ini pembahasan di badan anggaran, di rapat kerja dan panitia kerja, semua sudah dilakukan secara terbuka dan semua pihak dapat memantau setiap hasil rapat panitia kerja serta rapat kerja antara pemerintah dengan DPR RI,”paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Agus lagi, pemerintah terus bertekad membahas penyusunan anggaran ke depan menjadi lebih baik. “kita ingin membuat perencanaan atau pembahasan anggaran ini lebih baik lagi. Dan ini antara lain untuk membuat akuntabilitasnya lebih tinggi," jelasnya. **bari

BERITA TERKAIT

BPS: NPI Masih Defisit di Agustus 2018 - MESKI EKSPOR TUMBUH, LAJU IMPOR LEBIH DERAS

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data neraca perdagangan Indonesia (NPI) sepanjang Agustus 2018 mengalami defisit sebesar US$1,02 miliar, menurun sedikit…

KOTA SUKABUMI - Belanja Langsung Alami Kenaikan di APBD Perubahan Anggaran 2018

KOTA SUKABUMI  Belanja Langsung Alami Kenaikan di APBD Perubahan Anggaran 2018 NERACA Sukabumi - Dalam penetapan Kebijakan Umum Perubahan APBD…

Menkeu Akui Perubahan Drastis NPI - PERSOALAN AKUT DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah guna menjaga perekonomian di tengah tingginya tensi perekonomian global.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tol JORR Berlakukan Contraflow Sampai 3 Oktober

      NERACA   Bekasi - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan uji coba rekayasa lalu lintas 'contraflow' atau…

Ekspor Kakao Diproyeksikan Tumbuh Hingga 10% - Permintaan Tinggi

      NERACA   Jakarta – Di tengah pesimisme sebagian pengusaha sektor perkebunan akan kinerja ekspor pada penghujung tahun…

PT Lintas Marga Sedaya Raih Pembiayaan Rp8,8 Triliun

    NERACA   Jakarta - PT Lintas Marga Sedaya (LMS), menerima pembiayaan sindikasi sejumlah Rp8,8 triliun. Pembiayaan sindikasi ini…