Defisit Anggaran 1,62% Sudah Optimal

NERACA

Jakarta—Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan defisit anggaran yang diusulkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 adalah angka yang optimal. "Angka 1,62 % itu saya kira angka yang optimal, dengan kondisi ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini, bisa saja dalam pembahasan nanti dengan DPR ditetapkan jumlah lainnya,” kata Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo di Jakarta

Namun demikian kata Lukita, pemerintah sudah melakukan berbagai kajian dalam mengusulkan angka deficit RAPBN 2013 tersebut. “Tapi angka ini adalah angka defisit optimal yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2013," tambahnya

Lebih jauh Lukita menjelaskan, defisit anggaran sebesar 1,62% yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2013 belum menjadi angka yang mutlak untuk ditetapkan sebagai defisit anggaran. Untuk itu, pemerintah tetap membutuhkan pembahasan dengan DPR dalam menentukan angaka defisit anggaran untuk tahun anggaran 2013. "Kita memang akan menjaga defisit, saya kira 1,62 % itu juga angka yang kita anggap masih prudent, tetapi masih memberikan stimulus bagi percepatan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengatakan pemerintah akan fokus menjaga defisit anggaran pada 2013 yang direncanakan sebesar Rp150,2 triliun atau 1,62% dari PDB.

Menurut Menkeu, kondisi perekonomian dunia hingga saat ini masih mengalami pelemahan karena beberapa negara besar mengalami defisit transaksi berjalan, pembengkakan inflasi serta depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.

Untuk itu, lanjut Agus menambahkan Indonesia patut mewaspadai kondisi global tersebut, karena secara tidak langsung dapat mempengaruhi defisit anggaran negara dan melemahkan sektor investasi yang menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi pada 2013. "Kita betul-betul harus terus melakukan reformasi struktural agar orang yang investasi di Indonesia merasa nyaman," tambahnya

Pemerintah juga memastikan pembahasan RAPBN 2013 yang akan berlangsung dengan DPR RI, terjadi secara akuntabel dan transparan untuk meminimalkan adanya penyelewengan penggunaan anggaran belanja negara. "Kalau dilihat dalam dua tahun terakhir ini pembahasan di badan anggaran, di rapat kerja dan panitia kerja, semua sudah dilakukan secara terbuka dan semua pihak dapat memantau setiap hasil rapat panitia kerja serta rapat kerja antara pemerintah dengan DPR RI,”paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Agus lagi, pemerintah terus bertekad membahas penyusunan anggaran ke depan menjadi lebih baik. “kita ingin membuat perencanaan atau pembahasan anggaran ini lebih baik lagi. Dan ini antara lain untuk membuat akuntabilitasnya lebih tinggi," jelasnya. **bari

BERITA TERKAIT

Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun - Dukung Industri 4.0

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019 NERACA Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta dukungan Komisi III DPR…

Pemborosan Anggaran?

Di tengah kondisi keuangan negara memprihatinkan saat ini, pemberian tunjangan hari raya (THR) pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…