Indonesia Tambah utang Rp46,5 triliun - Pada RAPBN 2013

NERACA

Jakarta - Langkah pemerintah Indonesia menutupi kekurangan pembiayaan APBN 2013 disiasati dengan berhutang. Hal ini terlihat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2013 yang menyatakan pemerintah Indonesia memperoleh komitmen pinjaman siaga (standby loan) sebesar US$5 miliar atau sekitar Rp46,5 triliun dari sejumlah kreditur internasional.

Dalam RAPBN 2013 juga disebutkan lembaga kreditur yang telah berkomitmen untuk memberikan pinjaman antara lain Bank Dunia melalui Program for Economic Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia (Perisai) sebesar US$2,0 miliar atau sekitar Rp18,6 triliun. Selain itu Bank Pembangunan Asia (ADB) melalui program Precautionary Financing Facility sebesar US$0,5 miliar atau setara dengan Rp4,65 triliun.

Selain dari lembaga kreditur, Pemerintah Australia melalui program Contingency Facility berkomitmen akan memberikan pinjaman sebesar US$1,0 miliar atau setara dengan Rp9,3 triliun, dan dari Pemerintah Jepang melalui Japan Bank for International Coperation (JBIC) melalui program Contigency Loan Facility sebesar US$1,5 miliar atau senilai dengan Rp13,95 triliun.

Sementara itu, guna menghadapi kondisi pasar keuangan yang masih rentan akibat belum pulihnya perekonomian Amerika Serikat dan adanya krisis utang di zona Eropa, pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro secara komprehensif.

Belajar dari pengalaman krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 dan krisis keuangan global tahun 2008-2009, pemerintah Indonesia menyiapkan langkah-langkah proaktif guna menjamin pemenuhan pembiayaan APBN dalam menghadapi meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global serta untuk mempertahankan kekuatan fundamental ekonomi makro.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan agar memprioritaskan enam sasaran utama perekonomian guna mengantiasipasi situasi ekonomi 2013-2014. Adapun enam sasaran utama tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, stabilitas harga, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan ketahanan energi. "Enam sasaran utama inilah yang menjadi fokus dan prioritas kita untuk dua tahun mendatang," ucapnya

Menurut Presiden, dalam situasi perekonomian yang masih tidak menentu dan penuh tantangan saat ini, terutama adanya resesi di kawasan Eropa, pemerintah tidak boleh lengah, meskipun, saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat baik tumbuh di atas 6% dan memiliki momentum untuk terus tumbuh. "Jangan merasa ekonomi kita, alhamdulillah sudah tumbuh di atas enam persen dan kita memiliki momentum yang baik, dengan sendirinya ke depan juga baik-baik saja, saya mengajak tidak seperti itu," kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta untuk menyukseskan rencana kerja pemerintah dan rancangan APBN 2013 serta di 2014 nanti. "Saya sudah bicara dengan Wapres empat bulan ini sambil menyukseskan RKP dan RAPBN 2013, harus," ujarnya.

Presiden juga menegaskan agar bekerja keras untuk mewujudkan fondasi ekonomi yang lebih baik untuk masa-masa mendatang yang masih memiliki ancaman perekonomian global. "Kita pastikan yang menjadi prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi kita di tahun depan, tahun yang berat dan tahun depannya lagi, kita usahakan kita beresi semua, apakah kebijakan, regulasi, iklim, kita usahakan sekuat tenaga, kita beresi, dengan demikian 2013-2014 kita siap menghadapi perkembangan global apapun," tuturnya. **bari

BERITA TERKAIT

Bank Panin Rilis Obligasi Rp 1,4 Triliun

Pacu pertumbuhan kredit lebih agresif lagi, PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) bakal menerbitkan obligasi dan obligasi subordinasi dengan total…

Merck Kantungi Dana Segar Rp 1,384 Triliun - Lepas Bisnis Consumer Health

NERACA Jakarta – Emiten farmasi, PT Merck Tbk (MERK) berencana menjual lini usaha consumer health kepada PT Procter & Gamble…

Pemegang Saham Serap Rights Issue MDKA - Bidik Dana di Pasar Rp 1,33 Triliun

NERACA Jakarta - Aksi korporasi yang dilakukan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berupa penerbitan saham baru (rights issue) dengan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pangkas Pajak UMKM, Jokowi Inginkan UMKM Tumbuh

    NERACA   Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro,…

Raup Laba, Karyawan PT Pos Indonesia Tuntut Bonus

      NERACA   Jakarta – Ratusan pekerja PT Pos Indonesia melakukan aksi demontrasi di kantor Pos Indonesia, Jakarta…

PemprovJabar Percepat Pembebasan Lahan Tol Bocimi

      NERACA   Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan ikut mempercepat proses pembebasan lahan di seksi…