Tarif Pajak Membuat Reksa Dana Sulit Berkembang

NERACA

Untuk mendukung pertumbuhan produk reksa dana, pemerintah urung memberlakukan pajak reksa dana, yang sedianya diterapkan pada 2014. Ini dikarenakan pertumbuhan reksa dana sangat lamban, ini bisa dilihat dari target penjualan reksa dana yang masih di bawah target.

Pajak reksa dana kita ada rencana tunda itu yang akan efektif pada 2014 itu akan ditunda. Karena diharapkan market-nya supaya dapat lebih tumbuh, kendati demikian, pemerintah tetap akan menerapkan pajak untuk salah satu produk investasi bagi masyarakat tersebut, yang belum dipastikan kapan penerapannya.

Sebelumnya, Instrumen reksa dana yang terdaftar di Bapepam-LK akan dikenakan pemotongan PPh (pajak penghasilan). PPh tersebut diterapkan secara bertahap, agar memberi kelonggaran waktu sekaligus kesiapan transisi bagi para nasabah reksa dana.

Untuk 2009-2010, masih dikenakan tarif 0%, mulai awal 2011 hingga 2013 dikenakan tarif 5%, dan pada 2014 dan selanjutnya dikenakan pajak 15%. Sesuai dengan peraturan terbaru dalam undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang PPh.

Pajak untuk melonggarkan aturan pengenaan pajak pada obligasi, yang berdampak pada instrumen investasi. Harapan pelaku industri, beban pajak 5% bisa diberlakukan untuk periode yang lebih lama.

Memang, instrumen reksa dana yang terdaftar di Bapepam-LK akan mendapat pemotongan PPh. PPh tersebut diterapkan secara bertahap, agar memberi kelonggaran waktu sekaligus kesiapan transisi bagi para nasabah reksa dana.

Tarif 5% yang lebih lama dari 2013-lah yang diinginkan APRDI. Pasalnya dengan tarif pajak yang lebih tinggi, mempengaruhi dana kelolaan reksa dana. AUM berpotensi menurun karena instrumen investasi ini ditinggalkan masyarakat.

Sudah pasti ada penurunan. Kita lihat sudah ada pengalihan investasi produk dan dana asing siap lari dari Indonesia. Termasuk di reksa dana. Kita sudah lihat, return yang ditawarkan kita memang tinggi, namun ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Rusia dan Brazil tercatat lebih tinggi.

Dengan adanya kenaikan pajak hanya membaut produk reksa dana sulit berkembang di tambah dengan kondisi makro yang seperti ini saja, investor akan melarikan dananya, apalagi ditambah dengan pajak.

Kondisi ini tidak mendukung untuk meningkatkan investor untuk berinvestasi di reksa dana, banyak yang harus di perhatikan untuk meningkatkan produk reksa dana untu sekarang ini, untuk itu penundaan untuk tarif pajak sangat tepat.

BERITA TERKAIT

Bukalapak Rilis Tujuh Produk Reksa Dana Baru

NERACA Jakarta - Melihat tingginya minat investor terhadap produk reksa dana yang tersedia di BukaReksa, kini Bukalapak kembali menghadirkan tujuh…

Mandiri Investasi Bakal Rilis Tiga KIK EBA - Targetkan Dana Kelola Tumbuh 20%

NERACA Jakarta – Tahun depan, PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) menargetkan pertumbuhan total dana kelolaan atau asset under management…

Wapres: Laporan Kekayaan dan Pajak Cegah Korupsi

  NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan rutin melaporkan harta kekayaan dan pajak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi…

BERITA LAINNYA DI KEUANGAN

Mengajari Anak Menabung, Berbelanja, dan Berbagi

Oleh: Yulius Ardi Head, Managed Investment Product Standard Chartered Bank   Akhir musim sekolah telah diambang pintu dan anak-anak akan…

Sukuk Bisa Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan penerbitan obligasi berbasis syariah atau sukuk bisa…

Keuangan Syariah: - Akan Stagnan Atau Butuh Terobosan

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad meminta inovasi dan terobosan pelaku industri untuk mengembangkan keuangan syariah, karena tanpa…