Gaji PNS Hambat Indonesia Masuk BRICS

NERACA

Jakarta—Politik anggaran RAPBN 2013 yang tetap memanjakan pegawai negeri sipil (PNS) dengan belanja hingga Rp241 triliun justeru berpotensi menghambat Indonesia menjadi negara maju. Akibatnya, peluang Indonesia masuk dalam tatanan negara Brazil, Rusia, India, China dan South Africa (BRICS) menjadi makin panjang waktunya.

Menurut ekonom Eugenia Mardanugraha, belanja pegawai bukanlah sektor produksi. “Kalau anggarannya dialokasikan ke sektor pendidikan dan teknologi, saya yakin bisa jadi negara maju. Tapi kenyataannya kan tidak,” jelasnya kepada Neraca, Kamis (23/8).

Menurut dia, dari tahun ke tahun memang struktur belanja pegawai APBN sudah besar. Ini merupakan kendala bagi pemerintah ke depannya karena tidak bisa menurunkan pertumbuhan PNS baru. “Ini susah. Sudah kebiasaan kalau jadi PNS sudah pasti jaminan pekerjaan tetap dan dapat pensiun,” ujar dosen FEUI itu.

Meski begitu, Eugenia mendorong pemerintah supaya dana pensiun dikelola dengan lebih profesional, seperti dialihkan ke pasar modal dalam bentuk investasi. “Tujuannya mengurangi beban pemerintah. Selain itu, dikurangi tunjangan dan fasilitas pejabat negara,” tuturnya

Walau masih jauh untuk struktur APBN 2014 mendatang, Eugenia menegaskan gaji PNS tidak usah naik dan mengalihkan anggarannya untuk penelitian dan pengembangan inovasi sektor ekonomi. “Ya, seperti pengembangan teknologi informasi dan kelautan," tegasnya

Menurut ekonom Prof. Dr. Didiek J Rachbini, yang memberatkan APBN itu justeru belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 830 triliun, dimana belanja pegawai Rp 181 triliun dan belanja barang mencapai Rp 138 triliun. “Pembayaran bunga utang luar negeri dan dalam negeri Rp 115 triliun, serta pembayaran utang pokok luar negeri sekitar Rp 40 triliun,” ujarnya kemarin.

Didiek mengatakan, saat ini terjadi perubahan struktur APBN, di mana kenaikan gaji dan tunjangan pegawai menjadi luar biasa. Padahal kenaikan gaji pegawai itu bukan menjadi jaminan korupsi tidak terjadi.

Yang jelas, menurut dia, justeru inti persoalan belanja pegawai inilah yang berpotensi “menghambat” pembangunan. “Persoalannya ada pada inefisiensi birokrasi yang masih terjadi. Selain itu program yang direncanakan itu juga tak tepat sasaran,” tegasnya

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz mengakui terdapat ketimpangan rasio belanja pegawai dan belanja modal ini terjadi dari tahun ke tahun. Dimana belanja pegawai mencapai Rp 241,1 triliun dan belanja modal untuk infrastruktur lebih rendah Rp 193,8 triliun. "Kok nggak ada perubahan dari tahun ke tahun," ujarnya, Kamis.

Memanjakan PNS

Harry menilai, anggaran belanja modal seharusnya dianggarakan minimal sebesar 5% dari PDB Indonesia yang saat ini nilainya sekitar Rp 7.200 triliun. "Acuan di negara lain belanja infrastruktur senilai 5% dari PDB. Di 2013, PDB kita senilai Rp 9.300 triliun jadi sekitar Rp 450 triliun untuk belanja modal,” tuturnya

Selain itu, Harry menilai, membengkaknya anggaran belanja pegawai setiap tahun disebabkan tidak adanya batasan dan kebutuhan akan PNS secara jelas yang ditentukan oleh pemerintah. "Saya kira tetap tidak wajar, pemerintah masih tetap memanjakan PNS karena tidak ada kriteria berapa jumlah batasan atau kebutuhan atas fungsi pegawai negeri di daerah dan pusat," imbuhnya.

Sedangkan Salamudin Daeng, aktivis Institute For Global Justice (IGJ) menyarankan 4 hal yang bisa dilakukan untuk menyehatkan APBN. "Perbaiki hulu sektor energi, lalu perbaiki bahan mentah, buatlah industrialisasi, kemudian, berantas korupsi dalam penerimaan pajak dan perbaiki sektor keuangan, jadi ekonomi kita tidak dipengaruhi faktor eksternal saja,” paparnya.

Di tempat terpisah, Menkeu Agus Martowardojo mengungkapkan kebijakan pemerintah menaikkan anggaran belanja pegawai termasuk untuk gaji PNS, TNI, dan Polri. "Betul biaya atau belanja pegawai itu tinggi dan belanja pegawai yang tinggi itu antara lain karena program pensiunnya tinggi dan juga program penerimaan pegawai yang terus meningkat,” katanya

Mantan dirut Bank Mandiri itu menambahkan beban anggaran pensiun, seharusnya tidak perlu dilakukan karena pegawai bersangkutan telah berakhir masa kerjanya. "Itu yang namanya pensiun kan meningkat seperti meningkatnya gaji, padahal sebetulnya pensiun itu pada saat telah pensiun itu ya dia menerima pensiunnya tetap, tidak mengalami peningkatan. Nah, kebijakan kita sekarang ini karena relatif rendahnya pensiun, lalu kita naikkan," ujarnya.

Untuk itu, Menkeu bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Raformasi Birokrasi (PAN-RB) berupaya untuk memperbaiki sistem pemberian gaji dan pensiun agar tidak terlalu membebani anggaran negara. "Ini semua ada tekanan kepada belanja pegawai, tetapi kami melihat menteri-PAN, reformasi birokrasi sedang menata ini,” tandasnya.

Pemerintah menganggarkan Rp 112,2 triliun atau 46,5% dari total belanja pegawai yang sebesar Rp 241,1 triliun untuk membayarkan gaji dan tunjangan PNS, TNI, dan Polri. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2013, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 10,9 triliun atau 10,7% dari pagu dalam APBN-P 2012 yang sebesar Rp 101,3 triliun.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan kebijakan kenaikan gaji pokok sebesar rata-rata 7% serta penyediaan cadangan anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan gaji bagi tambahan pegawai baru di instansi pemerintah pusat, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan menggantikan pegawai yang memasuki usia pensiun. iwan/mohar/ardi/ria/bari/cahyo

BERITA TERKAIT

“Barang Tak Berwujud” Bakal Dikenakan Bea Masuk

    NERACA   Jakarta - Pemerintah memastikan pada 2018 barang tak berwujud (intangible goods) yang diperdagangkan secara elektronik dari…

Presiden: Indonesia Negara Paling Aktif Tangani Korupsi

Presiden: Indonesia Negara Paling Aktif Tangani Korupsi NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara…

BPS: Penurunan Angka Kemiskinan di Indonesia Lambat

BPS: Penurunan Angka Kemiskinan di Indonesia Lambat NERACA Bogor - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia terus…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

RISIKO MATA UANG DIGITAL JANGAN DIANGGAP RINGAN - OJK: Investasi Bitcoin Ilegal di Indonesia

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa investasi mata uang digital seperti bitcoin, altcoin, belum berizin secara resmi di Indonesia. OJK…

Ekonomi Jangan Terganggu Politik

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo wanti-wanti dengan dimulainya tahun politik yaitu Pilkada di 2018 dan Pilpres di 2019. Jokowi…

YLKI Ingatkan Masyarakat Modus Diskon Palsu

NERACA Jakarta – Momentum pergantian malam pergantian tahun, umumnya pusat-pusat perbelanjaan menawarkan pesta diskon yang cukup menggiurkan dan tidak terkecuali…