Pembangunan Insfrastruktur “Dikorbankan”? - NOTA KEUANGAN DAN RAPBN 2013

Jakarta – Postur keuangan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 kembali menjadi perdebatan. Lagi-lagi, yang dipersoalkan adalah minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur di negeri ini.

NERACA

Pengamat ekonomi EC-Think Telisa Aulia Falianty, misalnya. Dia mengungkapkan bahwa alasan kenapa postur anggaran dari APBN untuk infrastruktur selalu tidak ada, adalah karena pos anggaran untuk infrastruktur selalu "dikorbankan" untuk belanja pegawai.

“Infrastruktur itu bersifat jangka panjang dibanding dengan gaji pegawai yang memang harus rutin dibayarkan. Maka dari itu alokasi anggaran untuk infrastruktur selalu ditunda dan akhirnya malah nol besar”, kata Telisa kepada Neraca, Kamis (23/8).

Menurut dia, anggaran untuk infrastruktur selalu "dikorbankan" demi menyejahterakan pegawai dengan menaikkan gaji pegawai negeri yang telah dilakukan Presiden Yudhoyono agar para PNS dapat bekerja secara optimal.

“Pemerintah terutama pada rezim SBY ini dari tahun ke tahun selalu memfokuskan pada gaji pegawai dibandingkan infrastruktur. Akan tetapi yang terjadi justru semakin membuat gendut dana untuk gaji dan belanja pegawai hingga akhirnya keadaan infrastruktur semakin buruk,” ujarnya.

Padahal, menurut Telisa, infrastruktur jika selalu "dikorbankan" akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memang berasal dari tingginya konsumsi di dalam negeri. “Untuk itu memang butuh suatu terobosan dimana harus ada yang balik "dikorbankan" demi pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Terobosan yang harusnya dilakukan, menurut dia, adalah dengan efisiensi pengeluaran dana belanja pegawai, kurangi perjalanan dinas ke luar negeri yang tidak terlalu penting. “Memang harus di-break down ulang semuanya. Pemerintah harus duduk bersama untuk menyelesaikan ini semua,” ungkap dia.

Telisa menambahkan, terobosan lainnya adalah pemerintah harus bisa menggandeng swasta dalam pembangunan infrastruktur dalam bentuk kerjasama pemerintah-swasta (public private partnership-PPP).

Namun demikian, lanjut Telisa, sektor swasta yang diharapkan mengisi kekosongan dalam pembiayaan infrastruktur masih belum terwujud dikarenakan masih belum jelasnya kepastian hukum. “Kepastian hukumnya harus jelas, agar swasta mau masuk. PPP harusnya menjadi kunci bagi Indonesia untuk lebih cepat membangun infrastruktur yang dibutuhkan,” tuturnya.

Kekhawatiran Telisa bukannya tanpa dasar. Lihat saja, dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2013 tergambar bahwa subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp300 triliun, subsidi listrik sudah hampir sebesar Rp100 triliun, serta bunga dan cicilan utang luar negeri dalam tahun 2012 mencapai lebih dari Rp160 triliun. Artinya, ada tiga pengeluaran yang tidak dapat ditunda tersebut mencapai Rp550 triliun.

Dalam catatan Salamuddin Daeng dari Institute for Global Justice (IGJ), pemerintah terus mencari legitimasi untuk menaikkan harga BBM, namun pemerintah sama sekali tidak melakukan apapun dalam rangka penghapusan utang luar negeri. Pemerintah adil pada pihak asing, namun anti pada rakyatnya sendiri.

Sementara belanja pemerintah pusat dalam tahun 2012 direncanakan sebesar Rp954,1 triliun. Pengeluaran subsidi ditambah dengan pengeluaran rutin mencapai Rp1.504 trilun. Padahal, pendapatan negara dan penerimaan hibah direncanakan mencapai Rp1.292,9 triliun.

Dengan postur seperti itu, Salamuddin menegaskan bahwa tidak ada anggaran untuk pembangunan. Bahkan, dalam kajiannya itu, Salamuddin mencatat selama pemerintahan Presiden Yudhoyono tidak ada infrastuktur baru terbangun. Untuk merawat infrastuktur ekonomi yang sudah ada pemerintah pun gagal. “Bendungan, saluran irigasi, jalan antar propinsi, pelabuhan, semua mengalami kerusakan sangat parah dan merata di semua propinsi”, tukas dia.

Menurut Salamuddin, sebagian besar anggaran habis untuk pengeluaran rutin, gaji dan belanja pegawai, DPR, presiden, menteri. Gendutnya pengeluaran rutin mengakibatkan pemerintah kekurangan dana sedikitnya Rp211,2 triliun tahun ini. Itu pun dengan asumsi target utang dalam negeri dan utang luar negeri tercapai, nilai tukar rupiah terhadap US$ stabil pada Rp9000/US$1, serta harga BBM stabil pada di bawah US$100/barel.

Kesimpulan Salamuddin, semua asumsi pemerintah dan DPR tersebut gagal tercapai, sehingga besar kemungkinan dalam tahun ini pemerintah akan kekurangan anggaran sekitar Rp300 triliun- Rp400 triliun.

Tidak Efisien

Sementara itu, di mata pengamat ekonomi Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, postur anggaran pada RAPBN 2013 tidak mencerminkan efisiensi anggaran. Dalam RAPBN 2013, untuk belanja pegawai mencapai Rp241,12 triliun atau sekitar 14,54% dari total belanja negara Rp1.657,9 triliun. Belanja barang sebesar Rp159,15 triliun pada tahun depan, dan belanja modal tercatat Rp193,84 triliun atau 11,69% dari total belanja negara.

Artinya, porsi terbesar dari anggaran tersebut yaitu untuk belanja pegawai. “Seharusnya pemerintah bisa membuat anggaran yang berimbang, dan itu sebenarnya sangat mungkin dilakukan tapi sayang pemerintah belum mau melakukannya," jelas Erani, kemarin.

Anggaran tersebut, lanjut Erani, sebenarnya bisa efisiensi sehingga tidak perlu terjadi defisit dan memperlebar utang negara untuk menutupinya. Menurut dia, defisit juga terjadi sebab bocornya anggaran negara dan banyak penggelembungan. “Ada sekitar 20%-30% anggaran yang dialokasikan untuk pembelian barang mewah, yang sebenarnya bisa dicoret dan beberapa pembiayaan administrasi dan birokrasi yang bisa diefiensikan”, ujarnya.

Hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi defisit, menurut Erani, dengan cara mengefisiensi anggaran, dan mengoptimalkan penerimaan negara. Tahun ini diproyeksikan Indonesia bisa memperoleh sekitar Rp450 triliun rupiah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan besaran tax ratio sebesar 14%.

Lebih lanjut Erani mengatakan, pentingnya pemerintah untuk memperhatikan alokasi anggaran untuk infrastruktur. Mengingat, infrastruktur merupakan faktor penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi. Menurut dia, pembangunan infrastruktur, lebih dari 70% harus diprioritaskan di luar pulau Jawa, selebihnya difokuskan untuk pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam dan bahan baku. didi/lia/rin

BERITA TERKAIT

Presiden: Kepastian Hukum Kunci Pembangunan

Presiden: Kepastian Hukum Kunci Pembangunan NERACA Bogor - Presiden Joko Widodo mengatakan kepastian hukum merupakan kunci pembangunan demokrasi dan ekonomi…

Keniscayaan Kompetisi dan Kolaborasi

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Tidak ada kompetisi, dunia akan sepi. Tanpa ada kompetisi ilmu pengetahuan…

Toyota dan Hyundai Juga Rekomendasikan BBM Berkualitas

Toyota dan Hyundai Juga Rekomendasikan BBM Berkualitas  NERACA Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) dan PT Hyundai Mobil Indonesia…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA - Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH - Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…