OJK "Pinjam" Pejabat Eselon II BI

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia (BI) akan memberikan sejumlah 127 orang pegawai level atasnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mulai aktif pada 2014.. “Untuk transisi, BI sediakan 127 orang (pegawai). Rata-rata mereka adalah Eselon II dan III," kata Gubernur BI, Darmin Nasution ditemui di Jakarta

Menurut Darmin, OJK sendiri nantinya akan mengambil alih tugas pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dan non bank yang biasanya dilakukan oleh BI. “Namun saat ini pengawasan bank masih berada di BI. Sehingga masih banyak tenaga pengawasan, keuangan, sekretariat, hukum semuanya harus ada,” tambahnya

Darmin menambahkan bahwa 127 orang pegawai tersebut akan bekerja di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan. Nantinya mereka akan pindah tugas menjadi pegawai OJK. “Akan ada perwakilan pegawai dari Kementerian Keuangan juga. Jumlah tenaga yang diperbantukan hampir sama dengan tenaga dari Bank Indonesia,” terangnya.

Lebih jauh kata mantan Dirjen Pajak ini, sementara ini status pegawai BI tersebut di OJK masih diperbantukan. “Status pegawai yang kini bekerja di bawah komisioner OJK adalah pegawai yang diperbantukan. Mereka masih menerima gaji dari anggaran masing-masing institusi asal,” paparnya.

Soal kemunculan OJK, Darmin mengatakan, BI akan tetap mempunyai hak untuk memeriksa perbankan sesuai dengan undang-undang (UU) yang ada. "Kita mempunyai data yang update tentang bank, hal ini perlu untuk mempelajari dan mengikuti hal-hal yang membuat stabilitas keuangan terganggu,” tandasnya.

Oleh sebab itu, kata Darmin lagi, BI tetap melalukan semacam monitoring terhadap perbankan terkait antisipasi krisis di AS dan Eropa yang belum selesai. Masalanya ini saat berbahaya terhadap industri. keuangan. “Krisis bisa terjadi dari dalam dan luar. Walau BI melepas sisi pengawasan dan pengaturan bank pada OJK, kita tetap akan mengikuti walau tidak secara langsung untuk melihat stabilitas sisi keuangan," tukasnya

Dikatakan Darmin, BI dan OJK harus tetap berkoordinasi sehingga stabilitas sistem keuangan di Indonesia terjaga dengan baik.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengawasan Perbankan BI, Endang Kussulanjari Tri Subari ketika ditemui dalam kesempatan lainnya oleh wartawan, menerangkan bahwa pada 2014 seluruh pegawai BI yang ada di bidang pengawasan dan pengaturan perbankan memang harus pindah ke OJK.

“Semua pegawai pengaturan, perijinan, dan pengawasan bank harus pindah mengawasi tahun 2014 di OJK itu harus,” ungkap Endang.

Ia juga menjelaskan bahwa setelah mereka pindah ke OJK, gaji yang diterima masih berasal dari BI. “Gaji masih dibayar BI karena ditugasi oleh BI,” tuturnya.

Selain itu, ketika pegawai BI pindah ke OJK, setelah 2 tahun mereka memiliki pilihan untuk tetap di OJK atau kembali bekerja di BI. “Di UU ada pilihan, kerja dulu disana hingga tahun 2016 setelah itu punya pilihan apa mau di OJK atau balik ke BI,” tutupnya. **ria

BERITA TERKAIT

Lelang Jabatan Kursi Sekda Kota Depok - Walikota Pilih Pejabat Untuk APBD Rp3 Triliun

Lelang Jabatan Kursi Sekda Kota Depok Walikota Pilih Pejabat Untuk APBD Rp3 Triliun NERACA Depok - Panitia Seleksi (Pansel) lelang…

OJK Dorong Perbankan Kembangkan Layanan Digital - Palembang

      NERACA   Palembang - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong kalangan perbankan aktif berinovasi dalam pengembangan layanan digital…

BI Diminta Transparan Soal E-Money - OJK TERBITKAN 10 KEBIJAKAN UTAMA TERKAIT IT

Jakarta-Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat David Tobing mendesak Bank Indonesia (BI) untuk lebih transparan melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

10 LKM Syariah Kantongi Izin dari OJK

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin operasi sepuluh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) yang diharapkan…

BTN Ajak Mahasiswa jadi Entrepreneur Properti

  NERACA Yogyakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. siap mengawal para mahasiswa untuk menjadi entrepreneur muda handal di bidang properti…

Bank Muamalat Resmikan Unit Program Social Trust Fund Di Bali

  NERACA Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (Bank Muamalat) secara resmi memperkenalkan Unit Program Social Trust Fund (STF)…